Pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik harus melalui kesepakatan dan persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, hingga kini tak ada pasukan yang dikerahkan ke Gaza, maupun Ukraina.
Lantas, mengapa PBB tak kunjung menerjunkan pasukan ke Gaza atau Ukraina?
PBB tak memiliki pasukan tetap, sehingga saat mereka ingin mengerahkan personel harus melalui kesepakatan dan disetujui Dewan Keamanan PBB.
Anggota tetap Dewan Keamanan terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, dan Rusia. Mereka juga punya hak veto yang bisa membatalkan resolusi dan seringkali karena alasan politis.
PBB selama ini bertindak sesuai keinginan negara-negara anggota untuk menyepakati tindakan, menyediakan dana hingga personel untuk misi perdamaian berikutnya.
Direktur Lembaga think tank di Washington DC Stimson Centre, Lisa Sharland, mengatakan mengirim pasukan perdamaian ke wilayah rentan konflik atau tertentu juga bukan hal mudah.
Dia memandang perlu banyak dana dan kesiapan logistik lain.
"Saya pikir ada harapan yang sangat tinggi terhadap PBB. Terkadang ekspektasi itu perlu diukur berdasarkan apa yang bisa dilakukan, dan fakta bahwa banyak hal bergantung pada negara untuk berinvestasi dan mendukungnya," kata Sharland, dikutip Sydney Morning Herald, Minggu (9/6).
Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean Pierre Lacroix bahkan mengatakan misi mengerahkan pasukan perdamaian ke Gaza "sangat hipotesis."
Dia mencatat untuk mewujudkan misi itu perlu beberapa faktor di antaranya kesepakatan gencatan senjata, kesediaan pihak terkait soal pengerahan pasukan perdamaian PBB, dan resolusi untuk bertindak dari Dewan Keamanan.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Resolusi itu juga sering menjadi hambatan karena pertarungan negara besar di internal Dewan Keamanan. AS misalnya, mereka adalah sekutu dekat Israel.
AS telah berulang kali memveto resolusi soal Gaza jika dianggap tak sesuai kemauan mereka.
"Utamanya, AS akan memveto untuk membela sekutunya [Israel]," kata Profesor keamanan global Charles Hunt.
Terkait perang di Ukraina juga tak kalah rumit. Rusia, yang melancarkan invasi ke negara tetangganya, merupakan anggota tetap Dewan Keamanan.
Pada September 2022, Rusia telah memblokir seruan PBB agar segera, sepenuhnya, dan tanpa syarat menarik semua pasukan militer" dari wilayah Ukraina.
Hunt juga menggarisbawahi operasi pemeliharaan perdamaian. Menurut dia premis pentingnya yakni perjanjian perdamaian atau gencatan senjata, dan yang diperlukan adalah jaminan keamanan.
Pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik harus melalui kesepakatan dan persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, hingga kini tak ada pasukan yang dikerahkan ke Gaza, maupun Ukraina.
Lantas, mengapa PBB tak kunjung menerjunkan pasukan ke Gaza atau Ukraina?
PBB tak memiliki pasukan tetap, sehingga saat mereka ingin mengerahkan personel harus melalui kesepakatan dan disetujui Dewan Keamanan PBB.
Anggota tetap Dewan Keamanan terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China, dan Rusia. Mereka juga punya hak veto yang bisa membatalkan resolusi dan seringkali karena alasan politis.
PBB selama ini bertindak sesuai keinginan negara-negara anggota untuk menyepakati tindakan, menyediakan dana hingga personel untuk misi perdamaian berikutnya.
Direktur Lembaga think tank di Washington DC Stimson Centre, Lisa Sharland, mengatakan mengirim pasukan perdamaian ke wilayah rentan konflik atau tertentu juga bukan hal mudah.
Dia memandang perlu banyak dana dan kesiapan logistik lain.
"Saya pikir ada harapan yang sangat tinggi terhadap PBB. Terkadang ekspektasi itu perlu diukur berdasarkan apa yang bisa dilakukan, dan fakta bahwa banyak hal bergantung pada negara untuk berinvestasi dan mendukungnya," kata Sharland, dikutip Sydney Morning Herald, Minggu (9/6).
Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean Pierre Lacroix bahkan mengatakan misi mengerahkan pasukan perdamaian ke Gaza "sangat hipotesis."
Dia mencatat untuk mewujudkan misi itu perlu beberapa faktor di antaranya kesepakatan gencatan senjata, kesediaan pihak terkait soal pengerahan pasukan perdamaian PBB, dan resolusi untuk bertindak dari Dewan Keamanan.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Terhambat Veto
TNI bergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB. (Dok. Puspen TNI)
Resolusi itu juga sering menjadi hambatan karena pertarungan negara besar di internal Dewan Keamanan. AS misalnya, mereka adalah sekutu dekat Israel.
AS telah berulang kali memveto resolusi soal Gaza jika dianggap tak sesuai kemauan mereka.
"Utamanya, AS akan memveto untuk membela sekutunya [Israel]," kata Profesor keamanan global Charles Hunt.
Terkait perang di Ukraina juga tak kalah rumit. Rusia, yang melancarkan invasi ke negara tetangganya, merupakan anggota tetap Dewan Keamanan.
Pada September 2022, Rusia telah memblokir seruan PBB agar segera, sepenuhnya, dan tanpa syarat menarik semua pasukan militer" dari wilayah Ukraina.
Hunt juga menggarisbawahi operasi pemeliharaan perdamaian. Menurut dia premis pentingnya yakni perjanjian perdamaian atau gencatan senjata, dan yang diperlukan adalah jaminan keamanan.
