Menlu AS Sebut Netanyahu Dukung Proposal Gencatan Senjata di Gaza

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendukung proposal AS untuk menjembatani gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina.

Netanyahu juga disebut menekan Hamas untuk menyetujuinya.

Setelah tiga jam pembicaraan dengan perdana menteri di Yerusalem, Senin (19/8), Blinken mengatakan Netanyahu berjanji Israel akan mengirimkan tim untuk pembicaraan yang dijadwalkan berlanjut pada minggu ini, yang dimediasi oleh Mesir dan Qatar.

"Dalam pertemuan yang sangat konstruktif dengan Perdana Menteri Netanyahu hari ini, dia mengonfirmasi kepada saya bahwa Israel menerima proposal bridging tersebut. Dia mendukungnya. Kini Hamas berkewajiban melakukan hal yang sama," kata Blinken kepada wartawan di Tel Aviv, melansir AFP.

"Apa yang ingin saya katakan kepada Hamas dan para pemimpinnya adalah, jika Hamas benar-benar peduli terhadap rakyat Palestina yang ingin mereka wakili, maka Hamas akan mengatakan 'ya' terhadap perjanjian ini, dan akan berupaya mencapai pemahaman yang jelas tentang bagaimana menerapkannya. itu," kata Blinken.

Hamas telah meminta mediator untuk menerapkan kerangka kerja yang digariskan pada akhir Mei oleh Presiden AS Joe Biden.

Gerakan itu mengatakan usulan mediasi tersebut "merespons kondisi Netanyahu" dan membuatnya "bertanggung jawab penuh atas menggagalkan upaya para mediator."

Namun Blinken mengatakan, "Satu-satunya cara tercepat, terbaik, dan paling efektif untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober dan perang yang terjadi setelahnya adalah dengan menyelesaikan perjanjian ini."

Blinken mengatakan dia akan melakukan perjalanan pada Selasa (20/8) ke Mesir dan Qatar untuk bertemu dengan para pemimpin kedua negara Arab, yang telah bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam rencana gencatan senjata.

Dia berharap bisa mendengar kabar terbaru dari kedua negara mengenai posisi Hamas dan dia mengecilkan kritik kelompok militan tersebut terhadap proposal yang menjembatani tersebut.

"Kami telah melihat pernyataan publik sebelumnya yang tidak sepenuhnya mencerminkan keberadaan Hamas," kata Blinken.