Jakarta, CNN Indonesia -- Total 49 kali Amerika Serikat menggunakan veto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang mengenai konflik Israel dan Palestina.
Pemungutan suara untuk resolusi DK PBB pada Rabu (20/11) lagi-lagi gagal diadopsi karena AS menolak dan memvetonya.
Padahal, seluruh negara anggota DK PBB, baik anggota permanen maupun non-permanen, mendukung resolusi yang diharapkan mampu segera menghentikan agresi brutal Israel ke Jalur Gaza yang telah meluas ke Lebanon ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menyesalkan bahwa Dewan tidak mengakomodasi bahasa kompromi yang diajukan oleh Inggris untuk menjembatani perbedaan yang ada... Dengan bahasa itu, resolusi ini seharusnya dapat diadopsi," kata Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, usai voting DK PBB berakhir seperti dikutip AFP.
Ini jadi veto ke-49 yang dilayangkan AS selama konflik Israel-Palestina berlangsung selama ini. Perlindungan diplomatik AS ke Israel semacam ini bukan hal ganjil, karena Washington merupakan sekutu besar Negeri Zionis yang telah memberikan bantuan sekitar 3 miliar dolar (sekitar Rp47,8 triliun) untuk Israel setiap tahun.
Veto pertama AS
Menurut Perpustakaan Virtual Yahudi, veto pertama AS untuk melindungi Israel diberikan pada 1970 dalam resolusi S/10784 DK PBB.
Saat itu, resolusi menyatakan keprihatinan mendalam "pada situasi yang memburuk di Timur Tengah" dan ditujukan pada agresi Israel di perbatasan Lebanon.
Resolusi itu disusun oleh Guinea, bekas negara Yordania, dan Somalia. AS jadi satu-satunya negara yang memveto resolusi tersebut. Panama sementara itu abstain dalam pemungutan suara.
Resolusi-resolusi serupa di tahun-tahun berikutnya juga diveto oleh AS. Pada 1975, Washington menggagalkan resolusi S/11898 yang menyerukan Israel "segera menghentikan semua serangan militer terhadap Lebanon" ketika perang saudara pecah di negara itu.
Pada 1982, saat Spanyol mengajukan rancangan resolusi yang menuntut Israel "menarik semua pasukan militernya segera dan tanpa syarat ke perbatasan Lebanon yang diakui secara internasional" dalam waktu enam jam, AS juga menggagalkannya lewat veto.
AS turut memveto resolusi serupa pada 1985, 1986, dan 1988. Perang saudara Lebanon pun berakhir pada 1990 namun Israel tidak menarik diri dari selatan negara itu sampai tahun 2000.
Status Yerusalem
Dilansir dari Middle East Eye (MEE), masalah status Yerusalem juga telah lama menjadi target veto AS di DK PBB.
Rancangan resolusi S/12022 yang diperkenalkan pada 1976 digagalkan Negeri Paman Sam karena menyatakan keprihatinan atas sikap Israel yang berupaya mengubah karakter fisik, budaya, demografis, serta keyakinan dari wilayah tersebut.
Saat itu, resolusi menyerukan Israel untuk melindungi "Tempat Suci yang berada di bawah pendudukannya". AS adalah satu-satunya negara yang menentang draf resolusi tersebut.
Pada 1982, Maroko, Iran, Yordania, dan Uganda mengajukan resolusi setelah seorang tentara Israel menembaki jemaah di kompleks Masjid Al Aqsa hingga menewaskan sedikitnya dua orang.
AS memveto resolusi tersebut padahal isi resolusi meminta Israel mematuhi dan menerapkan ketentuan dalam Konvensi Jenewa Keempat dan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur pendudukan militer.
Resolusi itu juga menekankan soal kompleks Masjid Al Aqsa yang merupakan salah satu tempat tersuci umat manusia.
Rancangan resolusi lain yang menyerukan Israel menghormati tempat-tempat suci Muslim pada 1986 juga jadi target veto AS.
Lanjut ke sebelah...
AS Veto soal Agresi Gaza hingga Penarikan Israel dari Palestina
AS kembali veto resolusi DK PBB soal Israel dan Palestina. Foto: REUTERS/STEPHANI SPINDEL
Palestina
Pada 1976, AS memveto resolusi yang menyerukan Israel menarik diri dari seluruh wilayah Palestina.
Draf yang disodorkan Tunisia pada 1980 juga ditentang AS karena menekankan "hak-hak rakyat Palestina yang tak dapat dicabut".
Kemudian, resolusi yang mengutuk permukiman Israel di Palestina, yang telah dianggap ilegal di bawah hukum internasional, juga diblokir oleh AS pada 1983, 1997, dan 2011.
Pada 2004 dan 2006, AS menolak untuk menyerukan Israel menghentikan perang melawan Gaza, yang telah menewaskan ratusan warga sipil.
Perdana biarkan kutuk Israel
Pada akhir 2016, AS di bawah mantan Presiden Barack Obama abstain dari pemungutan suara yang mengutuk Israel atas pemukimannya di Palestina.
Ini adalah pertama kalinya dalam empat dekade resolusi PBB yang mengutuk Israel disahkan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat itu marah dan mengatakan sikap AS tersebut adalah langkah yang "memalukan".
Serangan veto Trump
Di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, AS kembali memveto resolusi yang merugikan Israel.
Pemerintahan Trump saat itu mengantarkan era baru diplomasi pro-Israel di PBB.
Pada Juni 2018, AS bahkan menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB karena menuduh badan tersebut memiliki "bias kronis" terhadap Israel.
Pemerintahan Trump seiring dengan itu terus memveto resolusi-resolusi DK PBB mengenai Israel, termasuk soal mengutuk Negeri Zionis karena membunuh puluhan pengunjuk rasa dan tentangan dunia atas langkah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Agresi di Gaza
Sejak agresi diluncurkan Oktober 2023, DK PBB telah mencoba menyodorkan resolusi guna menyerukan gencatan senjata dan mengakhiri pertempuran di Jalur Gaza.
Namun, upaya ini berulang kali diblokir oleh AS. Washington setidaknya sudah memveto empat resolusi DK PBB soal gencatan senjata sejak agresi dimulai.
Selain itu, AS juga memblokir resolusi yang bertujuan mengakui Palestina sebagai anggota penuh PBB.
Banyak pemimpin dunia yang telah mengecam langkah AS ini. Bahkan sekutu-sekutu AS di negara-negara Barat juga telah menyatakan penyesalan atas kegagalan PBB meloloskan upaya-upaya kemanusiaan tersebut.
