10 Poin Gencatan Senjata Hizbullah dan Israel

6. Impor-ekspor senjata diatur pemerintah Lebanon

Sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 dan resolusi pendahulunya, untuk mencegah pembentukan kembali dan persenjataan kembali kelompok bersenjata non-negara di Lebanon, setiap penjualan atau pasokan senjata dan materi terkait ke Lebanon akan diatur dan dikendalikan oleh Pemerintah Lebanon.

Selain itu, semua produksi senjata dan materi terkait di Lebanon akan diatur dan dikendalikan pemerintah Lebanon.

Lihat Juga : Hizbullah Klaim 'Kemenangan' atas Israel

7. Pemerintah Lebanon punya banyak kewenangan

Setelah gencatan senjata berlaku, pemerintah Lebanon akan memberi semua kewenangan termasuk kebebasan bergerak, ke pasukan militer dan keamanan resmi Lebanon.

Pemerintah juga punya wewenang untuk dan memerintah pasukan nasional memantau dan menegakkan hukum terkait senjata yang masuk, membongkar fasilitas tak berizin, dan membongkar infrastruktur yang dianggap ilegal.

8. Libatkan pasukan asing

Satuan tugas (satgas) internasional yang dikomandoi Amerika Serikat dan Prancis ikut memantau implementasi gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah.

Satgas ini mencakup pasukan penjaga perdamaian dari Prancis.

"Amerika Serikat dan Prancis bermaksud untuk bekerja sama dalam Komite Teknis Militer untuk Lebanon (MTC4L) guna memungkinkan dan mencapai pengerahan total 10.000 tentara Lebanon ke Lebanon selatan sesegera mungkin," lanjut poin gencatan senjata ini.

Lihat Juga : Inggris: Tetap Komunikasi, Tapi Bantu ICC Tangkap Netanyahu

9. Pasukan Israel mundur

Dalam kesepakatan itu tertera bahwa pasukan Israel harus mundur dari Lebanon Selatan.

Selama ini, pasukan Israel bertengger di Lebanon selatan dan kerap meluncurkan serangan dari wilayah tersebut.

"Israel akan menarik pasukannya secara bertahap di selatan Garis Biru, dan secara paralel LAF akan dikerahkan ke posisi-posisi di Daerah Litani Selatan," demikian poin tersebut.

Hizbullah juga mundur dari Sungai Litani.

10. Warga kembali secara bertahap

Pertempuran Israel dan Hizbullah sejak 2023 lalu menyebabkan jutaan orang di wilayah perbatasan kedua negara itu yakni Lebanon selatan dan Israel utara mengungsi.

Dalam kesepakatan tersebut, warga sipil Lebanon dan Israel harus diizinkan kembali ke rumah masing-masing secara bertahap.