Duduk Perkara Darurat Militer Korsel hingga Demo Pemakzulan Presiden

Korea Selatan mengalami peristiwa politik paling dramatis dan sorotan dunia usai Presiden Yoon Suk Yeol menerapkan status darurat militer pada Selasa (3/12) malam.

Yoon mengumumkan darurat militer dengan alasan kekuatan anti negara yang ingin memberontak. Kekuatan yang dia maksud adalah oposisi yang menguasai Majelis Nasional.

Deklarasi itu memicu kritik keras dari berbagai pihak hingga pemakzulan terhadap presiden. Enam jam setelahnya, Yoon mengatakan akan mencabut deklarasi darurat militer.

Berikut duduk perkara Yoon menerapkan darurat militer hingga seruan pemakzulan terhadap dirinya.

Sekitar pukul 22.00 malam waktu setempat, Yoon mengumumkan darurat militer yang disiarkan di televisi.

Yoon menuduh Majelis Nasional sebagai kekuatan anti negara dan sarang penjahat. Dia juga menyebut legislator diktator dan berusaha melemahkan upaya peradilan, administrasi, dan menghancurkan tatanan demokrasi.

Dalam pidatonya, dia menuduh anggota parlemen memangkas semua anggaran utama yang penting bagi fungsi inti negara, seperti memerangi kejahatan narkoba dan menjaga keamanan publik.

Status darurat itu mulai berlaku pukul 23.00 waktu setempat.

Dalam status darurat ini, kegiatan politik dan media dibatasi. Keputusan tersebut juga meminta para dokter yang mogok untuk kembali bekerja.

Mereka yang melanggar darurat militer bisa ditangkap tanpa surat perintah, demikian dikutip Reuters.

Menurut Konstitusi Korsel dan Undang-Undang Darurat Militer, deklarasi itu bisa diterapkan selama masa perang, dalam kasus darurat nasional besar seperti perang, atau ketika situasi sangat mengganggu ketertiban umum, dan berimbas ke fungsi administratif serta peradilan.

Parlemen bahas status darurat

Tak lama setelah itu, Partai Demokrat yang merupakan oposisi dan menguasai Majelis Nasional menyerukan semua anggota parlemen untuk berkumpul dan memulai proses pencabutan darurat militer.

Pemimpin partai berkuasa Han Dong-hoon, juga bergabung dalam seruan pembatalan. Anggota parlemen lain juga terus berdatangan.

Di luar gedung, pasukan keamanan siaga. Beberapa anggota parlemen masuk dengan menerobos pasukan itu.

Beberapa jam kemudian anggota parlemen yang berkumpul sudah mencapai 150 orang, ini angka yang cukup dan memenuhi kuorum untuk membahas atau memutuskan sesuatu.

Menjelang pukul 01.00 malam, pasukan militer berusaha merangsek ke gedung. Namun, anggota parlemen mencegahnya.

Para anggota parlemen lalu menggelar sidang pleno dan mengusulkan pencabutan status darurat militer. Usulan ini disetujui 190 anggota dengan suara bulat.

Ketua DPR juga menyatakan status darurat militer yang ditetapkan Yoon tak sah.

Setelah keputusan itu muncul, pasukan militer meninggalkan gedung Majelis Nasional.

Lalu, sekitar pukul 04.26, Yoon mencabut deklarasi darurat militer, demikian dikutip Korea Herald.

Saat anggota parlemen berkumpul untuk menolak darurat militer, warga juga memadati bagian depan gedung Majelis Nasional.

Mereka marah dan bingung saat Yoon menetapkan darurat militer.

"Apa yang dia katakan tentang komunisme hanyalah dogma belaka, tidak ada hubungannya dengan kenyataan," kata salah satu pedemo.

Massa lalu menyerukan pemakzulan terhadap Yoon dan meminta parlemen melindungi demokrasi.

"Makzulkan Presiden Yoon," kata beberapa orang di perkumpulan itu, dikutip Reuters.