Polisi Korsel Selidiki Presiden Yoon Terkait Penetapan Darurat Militer

Polisi Korea Selatan memulai penyelidikan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol atas dugaan pemberontakan terkait penetapan keadaan darurat militer yang membuat heboh negara itu, Kamis (5/12).

Kepala Badan Investigasi Nasional Korsel Woo Jong Soo mengatakan kasus Presiden Yoon saat ini telah dilimpahkan dan seiring dengan itu dimulai penyelidikannya.

Lihat Juga : Apa Mulanya Presiden Korsel Umumkan Darurat Militer Kemudian Dicabut?

Pemberontakan adalah kejahatan yang melampaui kekebalan presiden di mana pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.

Penyelidikan atas dugaan ini digelar setelah Presiden Yoon secara tak terduga mendeklarasikan status darurat militer di Korsel pada Selasa (3/12) malam.

Deklarasi itu seketika membuat panik dan bingung masyarakat. Pasalnya, Yoon mengatakan bahwa ada ancaman dari Korea Utara dan kekuatan anti-negara sehingga status darurat militer perlu ditetapkan.

Di tengah huru-hara warga dan militer yang mulai turun ke jalan, parlemen Korsel yang didominasi oposisi berbondong-bondong mencoba menghentikan kekacauan tersebut.

Belakangan diketahui bahwa tindakan Yoon mengumumkan darurat militer karena terpojok atas panasnya situasi politik antara dia dan oposisi.

Warga lantas marah dan mulai menyerukan pemakzulan Yoon usai status darurat militer dicabut. Kemarahan tersebut seyogyanya merupakan akumulasi dari amarah buntut skandal yang menyeret Yoon dan istrinya selama ini.

Lihat Juga : Pakar Cemas Manuver Sembrono Korut usai Darurat Militer Korsel

Partai-partai oposisi seiring dengan itu bergerak untuk mengajukan mosi pemakzulan Yoon. Pada Rabu (4/12), partai oposisi terbesar Korsel, Partai Demokrat, bersama dengan partai oposisi lainnya mengajukan mosi tersebut.

Mosi ini dibawa ke parlemen pada Kamis (5/12) pagi dan akan dilakukan pemungutan suara pada Sabtu ini.