Jakarta, CNN Indonesia --
Wacana "gila" Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza pasca agresi Israel, menuai kecaman keras dari berbagai negara di dunia.
Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa (4/2) lalu di Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa warga Palestina akan "senang meninggalkan" Gaza.
Trump juga menyiratkan bahwa AS akan mengambil alih kepemilikan jangka panjang atas Jalur Gaza, sementara wilayah kantong itu dibangun kembali dan dikembangkan menjadi "Riviera Timur Tengah".
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trump berdalih kondisi di Jalur Gaza saat ini sudah tak bisa ditinggali, sehingga AS akan mengambil alih dan membangun kembali wilayah tersebut.
"Tidak ada yang bisa ditinggali lagi. Tempat itu (Gaza) sudah menjadi puing. Sisanya akan dihancurkan, semuanya telah hancur," kata dia.
"Kami akan membuat Gaza menjadi lokasi yang baik untuk pembangunan di masa depan," imbuh Trump.
Usulan Trump ini menuai kecaman tajam dan penolakan dari sejumlah negara di dunia. Berikut daftar negara yang tolak wacana Trump mau ambil alih Gaza.
Arab Saudi
Arab Saudi bereaksi cepat dan tegas terhadap ide Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza. Saudi menegaskan tidak akan terjadi kesepakatan normalisasi dengan Israel, sampai Palestina menjadi negara merdeka.
"Pendirian negara Palestina adalah posisi yang teguh dan tidak tergoyahkan," tulis Kementerian Luar Negeri Saudi di X.
"Yang Mulia (Putra Mahkota dan Perdana Menteri Mohammed bin Salman) menekankan bahwa Kerajaan Arab Saudi tidak akan menghentikan kerja kerasnya untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan Kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa itu," lanjut pernyataan itu.
Yordania
Raja Yordania Abdullah menolak segala upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina yang diusulkan Trump.
"Yang Mulia Raja Abdullah II menekankan perlunya menghentikan perluasan permukiman (Israel) dan menyatakan penolakan terhadap segala upaya untuk mencaplok dan menggusur warga Palestina," kata pernyataan Kerajaan Yordania.
Mesir
Mesir langsung berkoordinasi dengan negara mitra Arab, termasuk Yordania dan Saudi, untuk menolak kawasan itu dijadikan lokasi pemindahan warga Palestina dari Gaza.
Mesir menegaskan menolak segala tindakan yang bertujuan mengusir rakyat Palestina dan tanah mereka, atau mendorong pemindahan mereka ke negara lain di luar wilayah Palestina.
Turki
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan kembali bahwa tidak ada kekuatan yang dapat memaksa warga Gaza keluar dari "tanah abadi" mereka. Erdogan menegaskan Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur adalah milik Palestina.
"Tidak ada kekuatan yang dapat memaksa rakyat Gaza keluar dari tanah air abadi mereka yang telah mereka huni selama ribuan tahun. Upaya ini sama sekali sia-sia dan tidak ada gunanya," tegas Erdogan.
Berlanjut ke sebelah...
Jerman
Kanselir Jerman, Olaf Scholz, mengecam keras usulan Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza. Scholz mengatakan usulan itu sebagai sebuah "skandal" dan ide "mengerikan" yang melanggar hukum internasional.
"Ini adalah skandal dan ide yang mengerikan, terutama sekarang saat kita melihat kehancuran luar biasa yang terjadi di sana," kata Scholz.
Inggris
Inggris menegaskan menentang segala upaya untuk memindahkan warga Palesrtina secara paksa dari Gaza. Menteri Pembangunan Inggris, Anneliese Dodds, mengatakan masa depan Gaza harus ditentukan oleh Palestina, dengan dukungan negara-negara tetangga dan masyarakat internasional.
"Kami akan menentang segala upaya untuk memindahkan warga Palestina di Gaza ke negara-negara Arab, yang bertentangan dengan keinginan mereka," tegas Dodds.
Prancis
Prancis menolak ide gila Trump yang mengisyaratkan AS dapat mengambil alih kendali Gaza dan memindahkan warga Palestina ke negara lain.
"Prancis menegaskan kembali penentangannya terhadap pemindahan paksa penduduk Palestina di Gaza, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, serangan terhadap aspirasi sah Palestina, juga hambatan besar bagi solusi dua negara," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Christophe Lemoine.
Spanyol
Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menegaskan Gaza adalah tanah warga Palestina dan mereka harus tetap berada di Gaza.
Irlandia
Menteri Luar Negeri Irlandia, Simon Harris, menegaskan kembali solusi dua negara atas Israel dan Palestina. Dia menyebut rakyat Palestina dan Israel sama-sama memiliki hak untuk hidup berdampingan dengan aman di negara masing-masing.
"Setiap gagasan untuk memindahkan penduduk Gaza ke tempat lain akan bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB," ungkap Harris.
Brasil
Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, mengatakan usulan Trump soal ambil alih Gaza "tidak masuk akal".
"DI mana orang Palestina akan tinggal? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh manusia mana pun. Orang Palestina adalah orang-orang yang harus mengurus Gaza," ujar da Silva.
Iran
"Iran tidak setuju dengan pengusiran warga Palestina dan telah mengomunikasikan hal ini melalui berbagai saluran," kata seorang pejabat senior Iran.
China
Pemerintah China menyatakan dukungan yang sah kepada rakyat Palestina dan menentang isu Trump soal rencana AS mengambil alih wilayah Jalur Gaza.
"Gaza adalah Gaza untuk Palestina, bagian integral wilayah Palestina, bukan alat tawar-menawar politik, apalagi menjadi sasaran hukum rimba," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun.
Indonesia
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menolak usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal relokasi sebagian warga Gaza.
"Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima," demikian pernyataan Kemlu, Selasa (21/1).
"Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza."