Daftar Negara yang Pangkas Jumlah Kementerian Demi Hemat Anggaran

Pakistan

Pemerintah Pakistan disebut bakal menghapus 150 ribu jabatan pemerintah yang kosong pada Juni 2025, demi menghemat anggaran dan meningkatkan efisiensi departemen publik.

Pemerintah federal Pakistan membentuk komite efisiensi sejak Februari 2024 untuk memangkas pengeluaran dan melaksanakan reformasi penyortiran kelembagaan.

Pada Desember 2024, komite itu mengusulkan penutupan dan penggabungan berbagai departemen di Kementerian Sains dan Teknologi, Perdagangan, Perumahan dan Pekerjaan Umum, dan Keamanan Pangan Nasional.

Lihat Juga : China Pusing Hadapi Tren Warga Ogah Menikah, Ada Apa?

Komite itu juga menyarankan kepada kabinet federal untuk mengurangi staf di kementerian-kementerian hingga 30 persen, demi menghemat kas negara sekitar US$151 juta setiap tahunnya.

"Untuk efisiensi pemerintah federal, seluruh proses termasuk rekomendasi dan implementasi untuk semua 43 kementerian dan 400 departemen terkaitnya, akan selesai sebelum 30 Juni," kata Menteri Keuangan Pakistan, Muhammad Aurangzeb, dikutip Arab News.

Argentina

Argentina merupakan salah satu negara yang dianggap sukses merombak ekonomi bahkan sukses mengatasi hiperinflasi kronis. Kesuksesan ini digapai berkat Presiden Javier Milei.

Kepemimpinan Milei mengatasi krisis ekonomi Argentina ini lah yang disebut-sebut menginspirasi pemerintah Donald Trump. Efisiensi pemerintahan yang dilakukan Trump saat ini juga disebut meniru kebijakan yang dilakukan Milei di Argentina.

Dalam pertemuan dengan Milei di resor Mar-a-Lago di Florida November 2024 lalu, Trump mengatakan Presiden Argentina itu telah melakukan "pekerjaan yang fantastis" sebagai presiden.

Lihat Juga : Pernyataan Lengkap Donald Trump soal Mau Beli Gaza

Milei memangkas jumlah kementerian dari 18 menjadi 8 dan memberhentikan lebih dari 30 ribu pegawai pemerintah sejauh ini.

Dia juga menghapus subsidi energi dan transportasi, menghentikan hampir semua proyek infrastruktur publik, menyetop sebagian besar subsidi untuk pemerintah daerah, dan membekukan upah dan pensiun sektor publik.