Apa Itu Departemen Efisiensi Pemerintah AS yang Dipimpin Elon Musk?

- | CNN Indonesia

Kamis, 13 Feb 2025 11:55 WIB

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE), dengan misi untuk memangkas pengeluaran federal dan menghemat anggaran negara.

Dibentuk pada 20 Januari atau tepat di hari pelantikannya sebagai presiden, Trump menunjuk miliarder Elon Musk untuk memimpin DOGE.

Belum sebulan resmi dibentuk, dalam pernyataan di media sosialnya DOGE diklaim telah menghemat lebih dari US$1 miliar dengan membatalkan kontrak yang terkait dengan program Keberagaman, Ekuitas, dan Inklusi (Diversity, Equity, and Inclusion/DEI).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

DOGE disebut berupaya mengidentifikasi kontrak federal dan pengeluaran pada isu-isu yang tidak sejalan dengan kebijakan Trump, termasuk DEI dan bantuan luar negeri.

Lihat Juga :

Apakah Wilayah di Suatu Negara Bisa Dibeli?

Apa itu DOGE?

Pembentukan Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE merupakan salah satu perintah eksekutif yang ditandatangani Trump usai resmi dilantik pada 20 Januari lalu.

Dilansir dari CBS News, akronim DOGE mulanya merupakan bentuk dukungan Elon Musk terhadap mata uang kripto bernama dogecoin, yang diciptakan oleh dua insinyur perangkat lunak dengan gambar anjing Shiba Inu pada 2021.

Trump menugaskan Musk memimpin DOGE mencari cara untuk memangkas pengeluaran negara dan regulasi.

Musk berstatus sebagai "pegawai pemerintah khusus", yang memungkinkan sang miliarder bekerja untuk pemerintah federal, dengan atau tanpa kompensasi, untuk jangka waktu terbatas. Musk disebut tak akan menerima gaji dari jabatan ini.

Lihat Juga :

Daftar Negara Sekutu Amerika Serikat yang Tolak Trump Beli Gaza

Dalam perintah eksekutif Trump, divisi US Digital Service yang semula merupakan unit khusus dalam menangani proyek teknologi pemerintah di kantor Gedung Putih, berganti nama menjadi US DOGE Service.

Perintah eksekutif itu juga mencatat bahwa tim DOGE; yang terdiri dari sedikitnya empat staf yaitu pemimpin tim, teknisi, spesialis sumber daya manusia, dan satu pengacara, akan ditugaskan ke setiap lembaga pemerintahan.

"Tim-tim tersebut ditugaskan untuk melakukan inisiatif modernisasi perangkat lunak guna meningkatkan kualitas dan efisiensi perangkat lunak, infrastruktur jaringan, dan sistem teknologi informasi di seluruh pemerintahan," demikian isi pernyataan perintah eksekutif tersebut.

Lanjut ke sebelah...

Apa Saja 'Gebrakan' DOGE dan Elon Musk?

Salah satu gebrakan terbesar Elon Musk dan DOGE adalah meleburkan dan menutup Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), serta merumahkan ribuan pekerja kontraknya.

Baik itu Elon Musk maupun Trump berpendapat sebagian besar pengeluaran lembaga negara itu adalah pemborosan.

Padahal para pendukung USAID menganggap lembaga itu penting bagi keamanan nasional, menangkal pengaruh dari para pesaing AS, sekaligus menyediakan bantuan kemanusiaan penting bagi seluruh dunia.

DOGE juga memicu protes dari sejumlah pembayar pajak, anggota parlemen Partai Demokrat, dan pengawas pemerintah, setelah departemen itu diberikan akses ke sistem pembayaran di Departemen Keuangan.

Lihat Juga :

Apa Arti Nama Yudea dan Samaria Pilihan Israel Ganti Tepi Barat?

Dalam unggahan di media sosial, DOGE diklaim telah membatalkan kontrak DEI di Departemen Keuangan, serta membatalkan langganan lembaga tersebut ke New York Times.

Akses DOGE terhadap data keuangan sensitif menimbulkan kekhawatiran akan risiko timbulnya kesalahan yang dapat mengakibatkan krisis keuangan global hingga potensi kerugian hingga triliunan dolar dan jutaan pekerjaan.

Selain itu, pihak lain juga mengkhawatirkan risiko keamanan data terkait dengan akses DOGE ke informasi pembayar pajak, seperti data rekening bank dan nomor Jaminan Sosial.

Dilansir dari CBS News, DOGE juga disebut telah memperoleh akses ke Biro Perlindungan Keuangan Konsumen atau CFPB. Mereka juga telah mulai meninjau lembaga pemerintah independen yang dirancang untuk melindungi konsumen dari penipuan dan kecurangan perusahaan tersebut.

Menurut dua orang sumber, DOGE telah memperoleh akses ke sistem internal, termasuk daftar personel dan catatan keuangan CFPB.

Lihat Juga :

Pernyataan Lengkap Prabowo-Erdogan saat Pertemuan di Istana Bogor

Sejauh ini, para pakar hukum meragukan kesahihan tindakan DOGE yang memangkas anggaran pengeluaran, yang sebelumnya sudah disetujui Kongres dan ditandatangani presiden.

Selain itu para pengamat juga meragukan kewenangan DOGE untuk menghentikan program maupun suatu lembaga negara, hingga mengabaikan hukum federal.

Menurut profesor hukum Universitas Missouri, Frank O Bowman III, berdasarkan undang-undang yang ada seperti Impoundment Control Act, ada contoh-contoh di mana seorang presiden dapat menghentikan pembayaran tertentu, untuk alasan tertentu, atau untuk periode pendek.

[Gambas:Infografis CNN]

"Tetapi sangat jelas bahwa seorang presiden tidak dapat secara konstitusional, secara sepihak menutup seluruh badan yang dibentuk oleh Kongres dan semua programnya," ujar Bowman, dilansir Al Jazeera.

Para ahli itu menganggap Elon Musk dan DOGE "bergerak begitu cepat" sehingga lembaga-lembaga yudikatif bakal kesulitan menghentikan mereka.