Presiden Donald Trumpkembali mengeluarkan sederet manuver terbaru untuk Amerika Serikat seperti mengancam pejabat federal jika menolak kebijakan dia hingga ngotot mau kuasai Greenland dan Terusan Panama.
Sejak dilantik, Trump telah menandatangani beberapa perintah eksekutif seperti menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Perjanjian Iklim Paris, memecat staf USAID, hingga hanya mengakui dua gender.
Rangkaian perintah eksekutif itu memicu kecaman dari berbagai pihak termasuk warga AS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut manuver terbaru Trump di periode kedua pimpin AS:
Sebuah memo yang bocor mengungkap Trump berencana membubarkan Kementerian Pendidikan melalui perintah eksekutif dalam Waktu dekat.
Memo yang bocor itu pertama kali diungkap media local Federal News.
"Kementerian sedang bersiap memberi tahu para pegawai bahwa Presiden Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif berjudul 'Penghapusan Kementerian Pendidikan'," demikian memo tersebut.
Memo itu juga mengungkap Staf Kementerian Pendidikan aktif mempersiapkan pembubaran lembaga tersebut.
Sejak kampanye Trump memang ingin membubarkan Kementerian Pendidikan dan mengalihkan lembaga itu ke negara bagian.
Setop bagi informasi ke Ukraina
Direktur Badan Intelijen (CIA) John Ratcliffe mengatakan AS menghentikan sementara pembagian informasi intelijen dengan Ukraina.
Ratcliffe menyebut penghentian sementara pembagian informasi ini terjadi karena Ukraina ngotot ingin mengalahkan invasi Rusia.
"Kepada rakyat Gaza: Masa Depan yang indah menanti, tetapi tidak jika Anda tetap menyandera. Jika Anda melakukannya, Anda MATI! Ambil keputusan yang CERDAS."
"BEBASKAN SANDERA SEKARANG, ATAU AKAN ADA NERAKA YANG HARUS DIBAYAR NANTI!" tulis Trump dalam postingan di platform Truth Social.
Dia juga menyebut tak ada satu pun anggota Hamas yang akan aman jika mereka tak mematuhi seruan tersebut.
Ngotot mau rebut Greenland dan Terusan Panama
Saat pidato di hadapan Kongres pada Selasa (4/3), Trump ngotot ingin menguasai Greenland dan Terusan Panama.
Presiden Donald Trumpkembali mengeluarkan sederet manuver terbaru untuk Amerika Serikat seperti mengancam pejabat federal jika menolak kebijakan dia hingga ngotot mau kuasai Greenland dan Terusan Panama.
Sejak dilantik, Trump telah menandatangani beberapa perintah eksekutif seperti menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Perjanjian Iklim Paris, memecat staf USAID, hingga hanya mengakui dua gender.
Rangkaian perintah eksekutif itu memicu kecaman dari berbagai pihak termasuk warga AS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut manuver terbaru Trump di periode kedua pimpin AS:
Sebuah memo yang bocor mengungkap Trump berencana membubarkan Kementerian Pendidikan melalui perintah eksekutif dalam Waktu dekat.
Memo yang bocor itu pertama kali diungkap media local Federal News.
"Kementerian sedang bersiap memberi tahu para pegawai bahwa Presiden Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif berjudul 'Penghapusan Kementerian Pendidikan'," demikian memo tersebut.
Memo itu juga mengungkap Staf Kementerian Pendidikan aktif mempersiapkan pembubaran lembaga tersebut.
Sejak kampanye Trump memang ingin membubarkan Kementerian Pendidikan dan mengalihkan lembaga itu ke negara bagian.
Setop bagi informasi ke Ukraina
Direktur Badan Intelijen (CIA) John Ratcliffe mengatakan AS menghentikan sementara pembagian informasi intelijen dengan Ukraina.
Ratcliffe menyebut penghentian sementara pembagian informasi ini terjadi karena Ukraina ngotot ingin mengalahkan invasi Rusia.
"Kepada rakyat Gaza: Masa Depan yang indah menanti, tetapi tidak jika Anda tetap menyandera. Jika Anda melakukannya, Anda MATI! Ambil keputusan yang CERDAS."
"BEBASKAN SANDERA SEKARANG, ATAU AKAN ADA NERAKA YANG HARUS DIBAYAR NANTI!" tulis Trump dalam postingan di platform Truth Social.
Dia juga menyebut tak ada satu pun anggota Hamas yang akan aman jika mereka tak mematuhi seruan tersebut.
Ngotot mau rebut Greenland dan Terusan Panama
Saat pidato di hadapan Kongres pada Selasa (4/3), Trump ngotot ingin menguasai Greenland dan Terusan Panama.