Navayo, Perusahaan Asing yang Bikin Aset KBRI Prancis Terancam Disita

Pada 2015, Navayo bersama dengan perusahaan Hungarian Exsport Credit Insruance PTE LTD ditunjuk sebagai vendor Kemhan untuk sewa satelit guna mengisi kekosongan di slot orbit 1230 BT.

Sewa tersebut kemudian bermasalah karena diduga terdapat praktik korupsi. Kemhan kemudian memilih untuk tidak membayar biaya sewa.

Lihat Juga : Jemaah Umrah Korban Kecelakaan di Saudi Rombongan dari Bojonegoro

Navayo AG dan Hungarian Exsport Credit Insruance PTE LTD lalu mengajukan gugatan pada 2018 di ICC Singapura. Gugatan dua perusahaan tersebut pun dikabulkan dengan putusan bahwa Kemhan harus membayar US$103 juta.

Navayo dan Hungarian Exsport Credit Insruance PTE LTD kemudian melayangkan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Kemhan melaksanakan putusan ICC Singapura. Permohonan itu juga dikabulkan PN Jakpus.

Pada 2022, Jaksa Agung Muda Tindak Pudana Militer (Jampidmil) Laksamana Madya TNI Anwar Saadi dalam konferensi pers di kanal Youtube Kejagug RI mengatakan penanganan kasus dugaan korupsi satelit Kemhan pada 2015-2021 ditangani secara koneksitas

Saat itu ia menegaskan Kejagung akan bekerja sama dengan Puspom TNI dalam mengusut kasus tersebut.

"Pada hari ini Jampidmil telah menerima perintah langsung dari Bapak Jaksa Agung untuk membentuk tim penyidik koneksitas. Tentunya dalam hal ini kami berserta staf dan jajaran Jampidmil akan terus berkoordinasi dengan Jampidsus yang telah melakukan penyidikan awal," kata Anwar saat jumpa pers melalui kanal YouTube Kejagung RI, pada 14 Februari 2022.

Pemerintah saat ini tetap akan melanjutkan proses hukum terhadap Navayo, terutama karena audit BKPP menunjukkan nilai pekerjaan satelit yang dikerjakan Navayo jauh lebih kecil dari nilai kontrak, hanya sekitar Rp1,9 miliar dari total kontrak Rp306 miliar.

Lihat Juga : Israel Perluas Operasi Darat ke Rafah: Bongkar Infrastruktur Teroris

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah menyiapkan strategi mitigasi risiko untuk menghindari kasus serupa di masa depan.

"Dalam rapat ini kita sepakati bahwa kalau memang sudah cukup alasan untuk menyatakan mereka sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang sudah ada sekarang ini, maka ya lebih baik dinyatakan sebagai tersangka dan kita minta kepada Interpol untuk mengejar yang bersangkutan agar ditangkap dan dibawa ke Indonesia untuk diadili dalam kasus korupsi," ucap Yusril.

Dia pun mengimbau seluruh kementerian dan lembaga untuk lebih berhati-hati dalam menyusun kontrak internasional dengan memastikan konsultasi terlebih dahulu dengan Kemenko Kumham Imipas dan Kementerian Hukum guna menghindari kasus serupa hingga melibatkan Pengadilan Internasional.

Selain itu, untuk memastikan penyelesaian kasus ini berjalan efektif, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Nofli.

"Penyelesaian yang transparan, adil, serta berlandaskan prinsip hukum yang kuat menjadi prioritas utama dalam menghadapi kasus Navayo," ucap Yusril.