Menurut lima pakar hukum dari organisasi advokasi berhaluan kiri dan kanan, penggunaan Title 10 sebagai dasar alasan Trump mengerahkan Garda Nasional adalah hal sembrono, terutama karena tak ada izin dari Newsom.
Para ahli sendiri menilai protes di LA tidak bisa disebut "pemberontakan" sesuai yang tercantum pada Title 10. Demonstrasi itu juga tidak menghalangi pemerintah federal dalam melaksanakan konstitusi AS.
Pada hakikatnya, pengadilan memberikan bobot besar untuk kata "harus" ketika menafsirkan undang-undang. Artinya, posisi Newsom cukup kuat karena ada kata yang mengharuskan gubernur memberikan izin dalam pengerahan Garda Nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, sebagian pakar berpendapat bahwa kata itu ditulis untuk mencerminkan norma-norma bagaimana pasukan Garda Nasional biasanya dikerahkan, daripada memberikan gubernur opsi untuk menentang kehendak presiden.
Lihat Juga : |
Trump bisa saja mengerahkan Garda Nasional maupun militer dengan menggunakan Undang-Undang Pemberontakan atau Insurrection Act.
Aturan ini pernah digunakan oleh presiden-presiden sebelumnya untuk mengatasi krisis seperti Pemberontakan Wiski tahun 1794 dan kebangkitan Ku Klux Klan setelah Perang Saudara Amerika.
Presiden George H.W. Bush adalah yang terakhir kali menggunakan undang-undang itu ketika pemerintah California meminta bantuan militer untuk menekan kerusuhan di Los Angeles pada 1992 setelah sidang petugas polisi LA yang memukuli pengendara kulit hitam Rodney King.
Pada 1965, Presiden Lyndon Johnson juga pernah mengerahkan Garda Nasional tanpa persetujuan gubernur. Namun, saat itu ia mengirim pasukan untuk melindungi demonstran hak-hak sipil di Montgomery, negara bagian Alabama.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada Senin (9/6) memobilisasi 700 marinir aktif sebagai bagian dari respons pemerintah atas chaos di Los Angeles.
Mengenai ini, Trump memiliki otoritas yang lebih besar atas marinir ketimbang Garda Nasional. Sebab, Trump memiliki peran sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Namun, pasukan marinir tak bisa ambil bagian dalam "penggeledahan, penyitaan, penangkapan, atau kegiatan serupa lainnya" karena pengerahan mereka memiliki batasan.
Marinir baru bisa memiliki peran yang lebih luas jika presiden menggunakan Undang-Undang Pemberontakan.
Sejauh ini, Kementerian Pertahanan AS menyatakan prajurit marinir siap mendukung upaya Garda Nasional untuk melindungi personel federal dan properti federal di Los Angeles. Dengan demikian, peran marinir dalam kekacauan di LA sekarang relatif terbatas, demikian dikutip dari Reuters.