Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengerahkan pasukan Garda Nasional ke negara bagian California, usai Los Angeles chaos buntut protes anti kebijakan imigrasi.
Sejak Jumat (6/6), Imigrasi dan Bea Cukai (Immigration and Customs Enforcement/ICE) AS melakukan operasi besar-besaran ke sejumlah wilayah untuk menangkap imigran ilegal. Penggerebekan ini dilakukan di sejumlah lokasi termasuk di Garment District, Westlake, Los Angeles County.
Namun, operasi ICE ini ditolak oleh massa setempat. Massa mulai menghalang-halangi petugas, termasuk dengan membakar kendaraan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kerusuhan ini pun ditanggapi serius oleh Trump. Pada Sabtu (7/6), Trump menandatangani memo untuk menggunakan Title 10 guna mengerahkan ribuan tentara Garda Nasional ke LA.
Trump beralasan protes di LA mengganggu penegakan hukum federal. Ia juga membingkai aksi tersebut sebagai "bentuk pemberontakan" terhadap pemerintah AS.
Gubernur California Gavin Newsom menentang keras pengerahan Garda Nasional ke wilayahnya. Newsom menyebut langkah ini "pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara bagian."
Newsom pun memerintahkan Garda Nasional untuk kembali tunduk pada perintahnya selaku pemimpin tertinggi di California.
Apa itu Title 10 yang dipakai Trump?
Trump mengerahkan pasukan Garda Nasional dengan menggunakan Title 10 sebagai dasarnya. Title 10 adalah undang-undang federal yang mengatur peran Angkatan Bersenjata AS.
Section 12406 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Garda Nasional dapat dikerahkan sebagai dinas federal apabila AS diserang, ada pemberontakan atau bahaya pemberontakan, atau jika presiden tidak bisa menjalankan hukum AS dengan pasukan reguler.
Dalam Posse Comitatus Act, pengerahan militer termasuk Garda Nasional dalam penegakan hukum sipil pada umumnya dilarang.
Section 12406 tunduk pada Posse Comitatus Act, namun pasukan Garda Nasional tetap dimungkinkan untuk dikerahkan guna melindungi agen federal yang melakukan penegakan hukum dan untuk melindungi properti federal.
Sebagai contoh, pasukan Garda Nasional tidak bisa menangkap demonstran, tapi bisa melindungi ICE yang sedang melakukan penangkapan.
Gugatan California
California menggugat pengerahan Garda Nasional untuk meredam protes di Los Angeles. Pasalnya, pengerahan Garda Nasional dilakukan tanpa persetujuan gubernur.
Hal ini melanggar undang-undang federal dan Amandemen ke-10 Konstitusi AS, yang melindungi hak-hak negara bagian.
Dalam gugatannya, California menyatakan dasar pengerahan Garda Nasional melalui Title 10 tidak memenuhi syarat karena tidak ada pemberontakan, invasi, atau apa pun yang mencegah pemerintah AS menegakkan hukum di negara bagian tersebut.
Selain itu, pengerahan sepihak ini juga melanggar persyaratan yang tercantum di Section 12406, yaitu bahwa perintah pengerahan Garda Nasional "harus dikeluarkan melalui gubernur negara bagian tersebut."
Lanjut ke sebelah...
Bagaimana Pandangan Pengadilan di AS?
Kekacauan di Los Angeles saat massa tolak kebijakan imigrasi Trump. Foto: AFP/RINGO CHIU
Bagaimana pandangan pengadilan?
Menurut lima pakar hukum dari organisasi advokasi berhaluan kiri dan kanan, penggunaan Title 10 sebagai dasar alasan Trump mengerahkan Garda Nasional adalah hal sembrono, terutama karena tak ada izin dari Newsom.
Para ahli sendiri menilai protes di LA tidak bisa disebut "pemberontakan" sesuai yang tercantum pada Title 10. Demonstrasi itu juga tidak menghalangi pemerintah federal dalam melaksanakan konstitusi AS.
Pada hakikatnya, pengadilan memberikan bobot besar untuk kata "harus" ketika menafsirkan undang-undang. Artinya, posisi Newsom cukup kuat karena ada kata yang mengharuskan gubernur memberikan izin dalam pengerahan Garda Nasional.
Namun, sebagian pakar berpendapat bahwa kata itu ditulis untuk mencerminkan norma-norma bagaimana pasukan Garda Nasional biasanya dikerahkan, daripada memberikan gubernur opsi untuk menentang kehendak presiden.
Adakah aturan lain yang bisa digunakan Trump untuk kerahkan Garda Nasional?
Trump bisa saja mengerahkan Garda Nasional maupun militer dengan menggunakan Undang-Undang Pemberontakan atau Insurrection Act.
Aturan ini pernah digunakan oleh presiden-presiden sebelumnya untuk mengatasi krisis seperti Pemberontakan Wiski tahun 1794 dan kebangkitan Ku Klux Klan setelah Perang Saudara Amerika.
Presiden George H.W. Bush adalah yang terakhir kali menggunakan undang-undang itu ketika pemerintah California meminta bantuan militer untuk menekan kerusuhan di Los Angeles pada 1992 setelah sidang petugas polisi LA yang memukuli pengendara kulit hitam Rodney King.
Pada 1965, Presiden Lyndon Johnson juga pernah mengerahkan Garda Nasional tanpa persetujuan gubernur. Namun, saat itu ia mengirim pasukan untuk melindungi demonstran hak-hak sipil di Montgomery, negara bagian Alabama.
Bagaimana dengan pengerahan marinir?
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada Senin (9/6) memobilisasi 700 marinir aktif sebagai bagian dari respons pemerintah atas chaos di Los Angeles.
Mengenai ini, Trump memiliki otoritas yang lebih besar atas marinir ketimbang Garda Nasional. Sebab, Trump memiliki peran sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Namun, pasukan marinir tak bisa ambil bagian dalam "penggeledahan, penyitaan, penangkapan, atau kegiatan serupa lainnya" karena pengerahan mereka memiliki batasan.
Marinir baru bisa memiliki peran yang lebih luas jika presiden menggunakan Undang-Undang Pemberontakan.
Sejauh ini, Kementerian Pertahanan AS menyatakan prajurit marinir siap mendukung upaya Garda Nasional untuk melindungi personel federal dan properti federal di Los Angeles. Dengan demikian, peran marinir dalam kekacauan di LA sekarang relatif terbatas, demikian dikutip dari Reuters.
[Gambas:Photo CNN]
