Negara tetangga Republik Indonesia ini paling sering terjadi kudeta, total hingga 14 kali kudeta dalam sejarah negara tersebut.
Negara tersebut adalah Thailand yang belakangan ini tengah ramai kasus skandal telepon Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra hingga membuatnya dinonaktifkan oleh Mahkamah Konstitusi Negeri Gajah Putih. Thailand merupakan salah satu tetangga RI yang berbatasan langsung di Laut Andaman dan Selat Malaka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para pemimpin partai oposisi dijadwalkan akan menggelar rapat pada hari ini, Kamis (3/7), setelah kewenangan Paetongtarn dibekukan MK.
Rapat ini sangat penting, sebab memutuskan apakah bakal mengajukan mosi tidak percaya untuk Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra gegara skandal telepon bocor.
Kepala Partai Rakyat (People's Party/PP) selaku oposisi utama, Nattaphong Ruengpanyawut, meminta anggota parlemen bertindak hati-hati dan menunggu waktu tepat terkait usulan pengajuan mosi tidak percaya.
Penggulingan kekuasaan di negeri gajah putih ini terbilang biasa. Bahkan, rakyat di sana seolah memakluminya. Menurut pakar politik dari Centre for Uni Europe-Asia Relation (IIR) Thareerat Laohabut, ada 14 kudeta yang berhasil dan 47 kali Konstitusi tersebut diamandemen sejak 1932.
Sementara pakar Asia Tenggara dari Chiang Mai University, Paul Chamber, mengatakan sedikitnya ada 30 upaya kudeta sejak 1912. Sebagian ada yang berhasil dan ada juga yang gagal.
Menurut Laohabut, perebutan kekuasaan itu sejatinya pertarungan antara kubu pro-demokrasi dan kubu pro-kerajaan. Namun dalam setiap pergantian kekuasaan itu, intervensi militer nyaris tak pernah bisa dilepaskan.
Setelah 1932, Thailand memegang monarki konstitusi. Monarki telah diposisikan sebagai lembaga sentral dalam politik Thailand, terutama saat terjadi krisis politik atau kerusuhan sipil.
Almarhum Raja Rama 9 sering melangkah di arena politik untuk memainkan peran sebagai pendamai dalam memimpin negara keluar dari konflik. Selain itu, militer telah mengembangkan ikatan yang didorong oleh patronase dengan monarki.
Beberapa contoh kudeta Thailand, misalnya pada 1991 Perdana Menteri Chatichai Choonhavan tiba-tiba ditangkap militer saat dalam perjalanan menemui raja Thailand. Kala itu, dia hendak meminta izin untuk mengangkat seorang menteri pertahanan. Namun langkah ini dianggap sebagai upaya menyaingi elite militer.
Kemudian pada 19 September 2006 militer membubarkan pemerintahan dan konstitusi tahun 1997 dicabut. Perdana Menteri Thaksin Shinawatra saat itu sedang mengikuti acara di New York. Lalu dia mendeklarasikan keadaan darurat di Bangkok.
Pada 22 Mei 2014, Kepala Militer Thailand Prayut Chan-O-Cha mengumumkan kudeta militer setelah berbulan-bulan terjadi kekisruhan dua kubu politik di Thailand. Adik Thaksin yang kala itu jadi PM, Yingluck Sinawatra, juga dilengserkan.
Namun dari semua perebutan kekuasaan itu, sebagian besar tidak berdarah apalagi sampai terjadi perang saudara. Lagi-lagi penghormatan kepada raja masih menjadi simbol pemersatu.
(imf/bac)