Generasi Z atau Gen Z di Chinaramai-ramai mulai memperlihatkan "perlawanan" terhadap militer negaranya, salah satunya menolak ikut serta dalam program wajib militer.
China berencana menggelar parade militer akbar pada 3 September mendatang, yang dirancang untuk memperlihatkan kekuatan militer Negeri Tirai Bambu ke dunia, terutama kepada Taiwan. Namun belakangan keretakan mulai terlihat di balik barisan dan derap langkah prajurit China.
Semangat perlawanan yang kian tumbuh di kalangan generasi muda ini tak hanya menguji kesiapan angkatan bersenjata, tetapi juga menggoyahkan cengkeraman ideologis Partai Komunis China (PKC)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengumuman parade ini, yang disampaikan Kantor Informasi Dewan Negara pada 28 Juni, awalnya dimaksudkan sebagai penegasan akan meningkatnya kekuatan militer China. Namun hanya beberapa hari setelahnya, citra yang dibangun dengan cermat itu terguncang oleh satu insiden perlawanan.
Awal Juli, media pemerintah melaporkan bahwa seorang pemuda dari Guilin dikenai sanksi berat karena menolak menjalani wajib militer setelah mendaftar pada Maret 2025.
Mahasiswa kelahiran 2004 yang hampir lulus itu dilaporkan kesulitan beradaptasi dengan kerasnya kehidupan militer dan beberapa kali mengajukan permohonan mundur. Alih-alih diberi jalan keluar, otoritas justru menjatuhkan sanksi berat: dikeluarkan dari universitas, dibatasi akses pekerjaan, keuangan, hingga larangan ke luar negeri.
Ia juga dikenai denda lebih dari ¥37.000 (sekitar Rp85 juta), sebagai sinyal bahwa negara tidak mentoleransi penolakan.
Namun, kasus ini bukanlah satu-satunya. Seorang mantan pejabat legislatif yang kini hidup dalam pengasingan mengklaim ada lebih dari 200 kasus serupa hanya di Mongolia Dalam. Provinsi lain seperti Shandong, Hubei, dan Fujian juga dilaporkan mengalami gelombang penolakan serupa.
Para analis menyebut tren ini sebagai cerminan disonansi yang mendalam: benturan antara tuntutan militer yang keras dengan generasi muda yang tumbuh dalam kenyamanan digital, dan yang kian skeptis terhadap legitimasi negara.
Hal yang membuat para pemuda ini enggan bukan hanya disiplin militer yang ketat. Informasi dari para pelapor internal mengungkap praktik korupsi di tubuh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA): laporan palsu, jual beli posisi, dan jejaring kekuasaan yang kebal hukum.
Bagi anak muda yang awalnya terpanggil oleh semangat patriotisme, kenyataan ini menyakitkan: militer bukan lagi tempat kehormatan, melainkan institusi yang keropos oleh nepotisme dan keserakahan.
Kekecewaan juga semakin besar saat mereka yang telah menyelesaikan masa dinas kembali ke masyarakat. Banyak yang hidup dalam pengangguran, terabaikan, dan merasa dikhianati.
Upaya hukum untuk menuntut hak-hak dasar pun sering berakhir tanpa hasil atau malah mendapat balasan. Citra "mangkuk nasi besi" dari profesi tentara kini berubah menjadi kisah peringatan.
Lanjut ke sebelah...
Namun ancaman terbesar bagi Beijing bukanlah perlawanan itu sendiri, melainkan pergeseran ideologis yang diwakilinya. Kian banyak anak muda China yang tak lagi melihat wajib militer sebagai panggilan patriotik, melainkan sebagai bentuk keterlibatan dalam rezim yang tak mereka percayai.
Generasi ini menolak menjadi "daging meriam" untuk agenda partai yang tak pernah mereka pilih. Ungkapan seperti "kucai yang terus dipotong" kini populer sebagai metafora sinisme mereka terhadap kekuasaan negara. Penolakan wajib militer bukan lagi sekadar tindakan pengecut, tetapi bentuk perlawanan.
Sebenarnya, tanda-tanda penolakan ini sudah muncul sejak 2017, saat koran militer China memperingatkan tren penghindaran wajib militer-mulai dari tindik telinga, melukai diri, hingga mogok makan.
Meski regulasi diperketat, penolakan tetap terjadi, khususnya di kota-kota pesisir yang lebih makmur, di mana peluang karier di luar negeri jauh lebih menarik ketimbang pengorbanan demi negara.
Menghadapi arus penolakan ini, pemerintah China beralih ke indoktrinasi dini. Menurut South China Morning Post, pelatihan militer kini diperluas hingga ke tingkat universitas bahkan taman kanak-kanak.
Pelatihan drone, simulasi tempur, dan pengalaman "berperang" kini menjadi alat untuk menanamkan loyalitas sejak dini. Bukannya mendorong semangat sukarela, PLA justru mencoba "membentuk ketaatan".
Upaya hukum pun turut digencarkan. Seorang direktur Komisi Urusan Hukum Kongres Rakyat Nasional memimpin reformasi yang disebut "pendalaman pendidikan pertahanan nasional"-eufemisme untuk penanaman nasionalisme dari usia dini.
Dalam pernyataan terakhirnya, sang pelapor dalam pengasingan menyampaikan peringatan keras. Jika perang Taiwan pecah, katanya, tentara yang direkrut secara paksa tak akan berjuang demi negara, tapi demi bertahan hidup. "Prajurit yang tidak percaya pada tujuannya tidak akan maju ke medan tempur-mereka justru mencari jalan keluar."
Ia pun menyerukan kepada para orang tua di seluruh China untuk bertindak sebelum terlambat. "Jangan biarkan anak kalian mati demi seorang diktator," ujarnya.
Ia menggambarkan masa depan kelam di mana pemuda dijemput paksa di jalanan, disiksa, bahkan dieksekusi jika menolak. Nasihatnya tajam dan lugas: amankan paspor, siapkan rencana keluar.
Saat parade 3 September digelar, tank-tank akan berjalan dan bendera akan dikibarkan. Namun di balik pertunjukan kekuatan itu, tampak jelas bahwa pemerintah sedang berjuang mempertahankan kepercayaan publik.
Xi Jinping boleh saja memimpin parade, tapi bisa jadi ia sudah tak lagi memimpin kehendak generasi muda-yang kini lebih memilih kebebasan daripada sekadar menjadi simbol negara.
Jakarta, CNN Indonesia --
Generasi Z atau Gen Z di Chinaramai-ramai mulai memperlihatkan "perlawanan" terhadap militer negaranya, salah satunya menolak ikut serta dalam program wajib militer.
China berencana menggelar parade militer akbar pada 3 September mendatang, yang dirancang untuk memperlihatkan kekuatan militer Negeri Tirai Bambu ke dunia, terutama kepada Taiwan. Namun belakangan keretakan mulai terlihat di balik barisan dan derap langkah prajurit China.
Semangat perlawanan yang kian tumbuh di kalangan generasi muda ini tak hanya menguji kesiapan angkatan bersenjata, tetapi juga menggoyahkan cengkeraman ideologis Partai Komunis China (PKC)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengumuman parade ini, yang disampaikan Kantor Informasi Dewan Negara pada 28 Juni, awalnya dimaksudkan sebagai penegasan akan meningkatnya kekuatan militer China. Namun hanya beberapa hari setelahnya, citra yang dibangun dengan cermat itu terguncang oleh satu insiden perlawanan.
Awal Juli, media pemerintah melaporkan bahwa seorang pemuda dari Guilin dikenai sanksi berat karena menolak menjalani wajib militer setelah mendaftar pada Maret 2025.
Mahasiswa kelahiran 2004 yang hampir lulus itu dilaporkan kesulitan beradaptasi dengan kerasnya kehidupan militer dan beberapa kali mengajukan permohonan mundur. Alih-alih diberi jalan keluar, otoritas justru menjatuhkan sanksi berat: dikeluarkan dari universitas, dibatasi akses pekerjaan, keuangan, hingga larangan ke luar negeri.
Ia juga dikenai denda lebih dari ¥37.000 (sekitar Rp85 juta), sebagai sinyal bahwa negara tidak mentoleransi penolakan.
Namun, kasus ini bukanlah satu-satunya. Seorang mantan pejabat legislatif yang kini hidup dalam pengasingan mengklaim ada lebih dari 200 kasus serupa hanya di Mongolia Dalam. Provinsi lain seperti Shandong, Hubei, dan Fujian juga dilaporkan mengalami gelombang penolakan serupa.
Para analis menyebut tren ini sebagai cerminan disonansi yang mendalam: benturan antara tuntutan militer yang keras dengan generasi muda yang tumbuh dalam kenyamanan digital, dan yang kian skeptis terhadap legitimasi negara.
Hal yang membuat para pemuda ini enggan bukan hanya disiplin militer yang ketat. Informasi dari para pelapor internal mengungkap praktik korupsi di tubuh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA): laporan palsu, jual beli posisi, dan jejaring kekuasaan yang kebal hukum.
Bagi anak muda yang awalnya terpanggil oleh semangat patriotisme, kenyataan ini menyakitkan: militer bukan lagi tempat kehormatan, melainkan institusi yang keropos oleh nepotisme dan keserakahan.
Kekecewaan juga semakin besar saat mereka yang telah menyelesaikan masa dinas kembali ke masyarakat. Banyak yang hidup dalam pengangguran, terabaikan, dan merasa dikhianati.
Upaya hukum untuk menuntut hak-hak dasar pun sering berakhir tanpa hasil atau malah mendapat balasan. Citra "mangkuk nasi besi" dari profesi tentara kini berubah menjadi kisah peringatan.
Lanjut ke sebelah...
Indoktrinasi Dini di Generasi Muda China
Ilustrasi militer China. Foto: Dok. Menteri Pertahanan Rusia
Namun ancaman terbesar bagi Beijing bukanlah perlawanan itu sendiri, melainkan pergeseran ideologis yang diwakilinya. Kian banyak anak muda China yang tak lagi melihat wajib militer sebagai panggilan patriotik, melainkan sebagai bentuk keterlibatan dalam rezim yang tak mereka percayai.
Generasi ini menolak menjadi "daging meriam" untuk agenda partai yang tak pernah mereka pilih. Ungkapan seperti "kucai yang terus dipotong" kini populer sebagai metafora sinisme mereka terhadap kekuasaan negara. Penolakan wajib militer bukan lagi sekadar tindakan pengecut, tetapi bentuk perlawanan.
Sebenarnya, tanda-tanda penolakan ini sudah muncul sejak 2017, saat koran militer China memperingatkan tren penghindaran wajib militer-mulai dari tindik telinga, melukai diri, hingga mogok makan.
Meski regulasi diperketat, penolakan tetap terjadi, khususnya di kota-kota pesisir yang lebih makmur, di mana peluang karier di luar negeri jauh lebih menarik ketimbang pengorbanan demi negara.
Menghadapi arus penolakan ini, pemerintah China beralih ke indoktrinasi dini. Menurut South China Morning Post, pelatihan militer kini diperluas hingga ke tingkat universitas bahkan taman kanak-kanak.
Pelatihan drone, simulasi tempur, dan pengalaman "berperang" kini menjadi alat untuk menanamkan loyalitas sejak dini. Bukannya mendorong semangat sukarela, PLA justru mencoba "membentuk ketaatan".
Upaya hukum pun turut digencarkan. Seorang direktur Komisi Urusan Hukum Kongres Rakyat Nasional memimpin reformasi yang disebut "pendalaman pendidikan pertahanan nasional"-eufemisme untuk penanaman nasionalisme dari usia dini.
Dalam pernyataan terakhirnya, sang pelapor dalam pengasingan menyampaikan peringatan keras. Jika perang Taiwan pecah, katanya, tentara yang direkrut secara paksa tak akan berjuang demi negara, tapi demi bertahan hidup. "Prajurit yang tidak percaya pada tujuannya tidak akan maju ke medan tempur-mereka justru mencari jalan keluar."
Ia pun menyerukan kepada para orang tua di seluruh China untuk bertindak sebelum terlambat. "Jangan biarkan anak kalian mati demi seorang diktator," ujarnya.
Ia menggambarkan masa depan kelam di mana pemuda dijemput paksa di jalanan, disiksa, bahkan dieksekusi jika menolak. Nasihatnya tajam dan lugas: amankan paspor, siapkan rencana keluar.
Saat parade 3 September digelar, tank-tank akan berjalan dan bendera akan dikibarkan. Namun di balik pertunjukan kekuatan itu, tampak jelas bahwa pemerintah sedang berjuang mempertahankan kepercayaan publik.
Xi Jinping boleh saja memimpin parade, tapi bisa jadi ia sudah tak lagi memimpin kehendak generasi muda-yang kini lebih memilih kebebasan daripada sekadar menjadi simbol negara.
