Penjelasan Kemlu soal Negara Arab-RI Kecam Hamas di Deklarasi New York

Kementerian Luar Negeri Buka Republik Indonesia Suara soal sejumlah 17 negara termasuk Liga Arab dan Uni Eropa mengecam Hamas dan mendukung pelucutan senjata kelompok itu dalam Deklarasi New York.

Deklarasi New York adalah hasil pertemuan konferensi tingkat tinggi internasional PBB tentang implementasi Solusi Dua Negara di New York pada 28-30 Juli 205. Rapat ini digelar atas inisiasi Arab Saudi dan Prancis.

Rapat tersebut diikuti 17 negara termasuk Indonesia, seluruh anggota Liga Arab, dan Uni Eropa.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir merespons soal poin yang berisi mendukung pelucutan senjata ke Hamas dan meminta kelompok itu menyerahkan kekuasaan di Gaza.

"Ini tidak bisa dilihat piece by piece [bagian demi bagian]. tidak bisa dilihat satu poin, itu kan ada sekian banyak poin. Itu menjadi satu kesatuan," kata Tata saat ditemui di Sekretariat ASEAN, Jakarta Selatan, Jumat (1/8).

Dia lalu berujar, "Tentu kalau hanya satu piece kita tidak setuju. Itu harus menjadi satu kesatuan, outcome yang holistic. Itu yang kita setuju, itu yang kita bahas, dan itu yang disepakati oleh para peserta yang ada di situ."

Tata juga menjelaskan perwakilan Palestina dalam pertemuan tersebut sepakat dengan Deklarasi New York. Saat ini, status Palestina di PBB adalah observer, sehingga mereka bisa mengikuti forum atau pertemuan internasional di organisasi tersebut.

"Itu disepakati oleh Palestina. Jadi kita tidak bergerak tanpa persetujuan Palestina. Di situ kan sudah ada Palestina sebagai observer dan mereka ikut negosiasi dan mereka ikut sesuai kesepakatan," lanjut Tata.

Dalam poin 11 di Deklarasi Palestina berbunyi tata kelola, penegakan hukum, dan keamanan di seluruh wilayah Palestina harus sepenuhnya berada di tangan Otoritas Palestina, dengan dukungan internasional yang memadai.

Mereka juga menyambut kebijakan Otoritas Palestina Satu Negara, Satu Pemerintahan, Satu Senjata dan berjanji mendukung implementasinya.

"Dalam konteks perang di Gaza Hamas harus mengakhiri kekuasaan di wilayah tersebut dan menyerahkan senjata ke Otoritas Palestina dengan keterlibatan dan dukungan internasional," lanjut poin tersebut.
Dalam poin 4, mereka juga mengecam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 dan agresi Israel ke Palestina.

"Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada tanggal 7 Oktober 2023.. Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan.," demikian kalimat di poin tersebut.

Deklarasi tersebut juga menyinggung soal pemindahan paksa warga Palestina. Menurut deklarasi itu, perang, pendudukan, teror, dan pemindahan paksa, tak dapat memberikan perdamaian maupun keamanan. Hanya solusi politik yang dapat mewujudkan.

Mereka meyakini satu-satunya cara adalah mengakhiri konflik Israel-Palestina dan menerapkan Solusi Dua Negara dengan hukum internasional.

Solusi dua negara merupakan kerangka yang disepakati komunitas internasional sebagai solusi konflik Israel-Palestina dengan mendirikan dua negara yang merdeka, berdaulat, berdampingan, damai, dan saling menghormati.

"Solusi ini juga merupakan cara terbaik untuk mengakhiri kekerasan dalam segala bentuknya dan segala bentuk destabilisasi yang dilakukan oleh aktor non-negara, mengakhiri terorisme dan kekerasan dalam segala bentuknya, menjamin keamanan kedua bangsa dan kedaulatan kedua negara, serta mewujudkan perdamaian, kemakmuran, dan integrasi regional yang menguntungkan seluruh rakyat di kawasan," lanjut deklarasi itu.

Di kesempatan ini, Tata juga menyebut Pertemuan di New York sebagai langkah maju. Kemajuan ini terlihat dari beberapa negara yang berencana mengakui Palestina yaitu Prancis, Inggris, Kanada.

Ketiga negara tersebut juga turut aktif dalam pertemuan pembahasan Implementasi Solusi Dua Negara di PBB.

"Jadi yang dilihat dari pertemuan di New York itu adalah suatu langkah yang cukup maju," kata Tata. Ia berharap Deklarasi New York bisa dibahas dalam Sidang Umum PBB pada September mendatang di New York.