Netanyahu Kecam Rencana Macron Ingin Akui Palestina

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron yang ingin mengakui negara Palestina. Ia menyebut langkah Macron bisa memicu antisemitisme atau antiYahudi.

Netanyahu mengatakan antisemitisme telah meningkat di Prancis setelah pengumuman tersebut.

Lihat Juga : Netanyahu Cap PM Australia Albanese Pengkhianat Israel

"Seruan Anda untuk negara Palestina justru mengobarkan api antisemitisme ini. Ini bukan diplomasi, melainkan upaya peredaan. Seruan ini menghadiahi teror Hamas, memperkeras penolakan Hamas untuk membebaskan para sandera, menguatkan mereka yang mengancam orang Yahudi Prancis, dan mendorong kebencian terhadap Yahudi yang kini menghantui jalan-jalan Anda," tulis Netanyahu dalam surat yang dikirim ke Macron, dikutip AFP, Selasa (19/8).

Netanyahu mendesak Macron untuk menghadapi antisemitisme di Prancis. Ia meminta Macron mengganti kelemahan dengan tindakan, peredaan dengan tekad, dan melakukannya pada Tahun Baru Yahudi yang jatuh 23 September.

Prancis menjadi salah satu negara di Eropa yang ingin mengakui negara Palestina. 

Setidaknya 145 dari 193 anggota PBB kini mengakui atau berencana mengakui negara Palestina, termasuk Australia, Inggris, dan Kanada.

Canberra bergabung dalam daftar tersebut awal bulan ini, mengumumkan niatnya untuk mengakui negara Palestina pada bulan September.

Lihat Juga : Tolak Visa, Australia Larang Anggota DPR Israel Masuk Selama 3 Tahun

PM Israel Benjamin Netanyahu mengecap Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sebagai pengkhianat.

"Sejarah akan mengingat Albanese apa adanya: seorang politikus lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan Yahudi Australia," tulis Netanyahu.

Unggahan Netanyahu ini sendiri dibuat setelah Albanese menyatakan siap untuk mengakui negara Palestina dalam pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), September mendatang. Pengakuan itu akan disampaikan bersama-sama dengan Prancis, Inggris, hingga Kanada.

Netanyahu mengecam keras keputusan negara-negara besar tersebut. Menurutnya, langkah itu merupakan bentuk dukungan terhadap milisi Hamas Palestina.