Cara Bengis Netanyahu Buat Gaza Sampai Alami Bencana Kelaparan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pertama kalinya menyatakan Jalur Gaza, Palestina, menghadapi bencana kelaparan atau famine imbas agresi brutal Israel sejak Oktober 2023 lalu yang sudah menewaskan lebih dari 60 ribu warga.

Laporan pemantau kelaparan terkemuka yang didukung PBB Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (Integrated Food Security Phase Classification /IPC) mencatat warga Palestina yang dicap mengalami kelaparan parah sudah mencapai 500 ribu orang sejak serangan brutal Israel berlangsung.

"Per 15 Agustus 2025. wilayah pemerintahan Gaza telah terkonfirmasi alami bencana kelaparan (IPC Fase 5) dengan bukti yang memadai," demikian laporan tersebut di situs resmi.

Menurut laporan itu lebih dari setengah juta orang di Jalur Gaza menghadapi kondisi bencana yang ditandai dengan kelaparan, kemiskinan, dan kematian. Sebanyak 1,07 juta orang lainnya (berada dalam Keadaan Darurat (IPC Fase 4), dan 396.000 orang berada dalam Krisis (IPC Fase 3).

Laporan IPC telah menemukan situasi di Gaza saat ini memenuhi tiga indikator kriteria bencana kelaparan.

Pertama, kelaparan: setidaknya satu dari lima rumah tangga di Gaza mengalami kekurangan bahan pangan ekstrem.

Kedua, malnutrisi: satu dari tiga anak-anak mengalami malnutrisi akut.

Tiga, tingkat bertahan hidup (mortalitas) berkurang: setidaknya dua dari setiap 10 ribu warga sekarat imbas kelaparan akut dan malnutrisi hingga mengidap penyakit lainnya.

Bagaimana tindakan keji pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bisa membuat Jalur Gaza alami bencana kelaparan parah?

Agresi brutal

Israel melancarkan agresi ke Gaza pada 7 Oktober 2023 dengan dalih membela diri usai wilayah perbatasannya lebih dulu diserang oleh Hamas di tanggal yang sama.

Sejak saat itu, militer Israel membenarkan serangan keji yang telah dicap sebagian pihak sebagai genosida dan upaya pembersihan etnis di Jalur Gaza.

Israel melancarkan serangan membabi-buta tak hanya situs Hamas, tapi juga fasilitas warga sipil seperti permukiman, tenda pengungsian, rumah sakit, hingga sekolah.

Pembatasan hingga larangan bantuan kemanusiaan

Tak hanya agresi brutal, Israel juga turut membatasi akses bantuan kemanusiaan yang masuk. Di tengah gempuran non-stop Israel yang menyebabkan ratusan orang tewas setiap harinya, Tel Aviv juga menutup segala akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Mereka berdalih bantuan bisa disusupi barang yang mungkin digunakan Hamas untuk menyerang Israel. Tel Aviv juga menuduh berbagai bantuan kemanusiaan yang masuk malah dipakai oleh Hamas. Namun, tuduhan itu tidak pernah disertai bukti konkret dari Israel.

Di waktu normal, Gaza perlu 700 truk bantuan kemanusiaan. Namun, sejak agresi truk yang masuk bisa dihitung jari. Pada Maret lalu situasi kian buruk usai Israel memblokade total bantuan kemanusiaan ke wilayah itu.

Komunitas internasional berulang kali menekan Israel. Pada Mei, mereka akhirnya mengizinkan bantuan kemanusiaan tetapi dengan jumlah kecil, pengawasan ketat, dan terbatas.

Israel juga hanya mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Gaza didistribusikan melalui lembaga yang didukung Amerika Serikat, Yayasan Kemanusiaan Gaza (Gaza Humanitarian Foundation) untuk mengganti sistem sebelumnya.

Sistem ini punya empat lokasi di zona militer untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Tembak warga saat antre bantuan

Mencari makanan jadi usaha yang mematikan bagi warga Palestina. Pasukan bisa menembak kerumunan warga jika dianggap mengganggu ketertiban umum.

Menurut laporan PBB, 994 warga di Palestina tewas di sekitar lokasi GHF akibat ditembak pasukan Zionis. Sejak akhir Mei, lebih dari 730 orang tewas saat mencoba mengakses bantuan kemanusiaan.

Di bawah sistem tersebut, kelapan kian meluas di Gaza. Namun, Netanyahu membantah dan justru menyalahkan balik Hamas serta lembaga bantuan kemanusiaan bahkan PBB.

Di tengah kelaparan itu, Netanyahu juga meluncurkan operasi besar-besaran untuk mencaplok Kota Gaza. Dia mengeklaim kampanye ini bertujuan membebaskan seluruh sandera dan menghancurkan benteng Hamas yang tersisa.

Bualan semacam itu kerap terlontar dari Netanyahu sejak awal agresi Israel, terutama saat dia berada di posisi kritis kekuasaan karena tekanan sayap kanan.

PBB termasuk UNICEF, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), hingga Program Pangan Dunia (WFP) menyampaikan kekhawatiran mereka soal operasi pencaplokan Netanyahu.

"Banyak orang, terutama anak-anak yang sakit dan kekurangan gizi, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas, mungkin tak bisa mengungsi," demikian menurut mereka, dikutip BBC.