4 Fakta Krisis Politik Thailand: Rekaman PM Bocor hingga Wacana Pemilu

Thailand sedang mengalami krisis politik beberapa pekan terakhir setelah rekaman Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra bocor.

Rekaman itu beredar di tengah ketegangan antara Thailand dengan Kamboja. Setelah kejadian itu, sejumlah peristiwa bergulir dan Thailand belum pulih dari krisis politik.

Lalu apa saja yang sedang terjadi di Thailand saat ini?

1. Rekaman PM Bocor

Rekaman telepon Paetongtarn dengan PM Kamboja Hun Sen bocor ke publik. Publik Thailand marah karena ia meremehkan militer Thailand saat berusaha mencari solusi untuk masalah di perbatasan.

Paetongtarn telah meminta maaf atas pernyataan itu. Ia berdalih ucapan itu murni teknik negosiasi.

Ia pun berjanji tak akan lagi terlibat dalam pembicaraan pribadi dengan Hun Sen yang notabene sekutu ayahnya, eks PM Thailand Thaksin Shinawatra.

Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand menskors Paetongtarn dari jabatan PM, Selasa (1/7). Keputusan itu diambil setelah 36 senator menyatakan Paetongtarn tidak jujur dan melanggar standar etika.

2. Perdana Menteri Dipecat

MK Thailand akhirnya memutuskan pemecatan Paetongtarn Shinawatra dari jabatan PM Thailand, Jumat (29/8). Keputusan itu dibuat setelah menskors Paetongtarn selama sebulan.

"Tindakan (Paetongtarn) tidak menjaga harga diri bangsa dan mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara, yang merupakan pelanggaran serius atau kegagalan dalam mematuhi standar etik," demikian putusan MK Thailand.

Untuk mengisi kepemimpinan, selama Paetongtarn diskors, Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai menjadi Perdana Menteri sementara Thailand.

Usul Bubarkan DPR

Gejolak dalam negeri terus bergulir. Phumtham mengajukan pembubaran DPR gara-gara oposisi terbesar, Partai Rakyat, mendukung kandidat lain untuk menjadi PM baru.

Phumtham yang berasal dari partai berkuasa Pheu Thai telah mengajukan pembubaran DPR ke raja.

Meski begitu, usulan membubarkan DPR menuai kritik dari oposisi. Mereka menyebut tindakan itu sebagai penyalahgunaan wewenang.

Pemilu Baru

Ilmuwan politik dari Universitas Ubon Ratchathani, Titipol Phakdeewanich, menilai pemilu baru mungkin menjadi jalan keluar.

"Pemilu bisa menjadi solusi terbaik, karena sekarang hampir mustahil membentuk pemerintahan normal," kata Titipol kepada AFP.

Pemimpin Partai Rakyat Nattaphong Ruengpanyawut mengatakan 143 anggota sudah sepakat mendukung pemimpin Partai Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, dalam pencalonan perdana menteri berikutnya.

Menurut Natthaphong, dukungan Partai Rakyat terhadap Anutin bergantung pada pembubaran parlemen dan penyelenggaraan pemilu baru dalam waktu empat bulan.

"Agar kekuasaan bisa dikembalikan kepada rakyat sesegera mungkin," ucap Natthaphong pada Rabu (3/9), dilansir Al Jazeera.