WNI di Prancis-Belanda Gelar Aksi Solidaritas, Tolak Represi Aparat

Warga Negara Indonesia (WNI) yang berasa di Prancis menggelar aksi 'Prancis Bergerak' di Place Possoz yang berjarak 100 meter dari KBRI Paris, Jumat (5/9).

Ada sejumlah tuntutan yang dibawa dalam aksi ini. Di antaranya adalah, mendesak agar brutalitas yang dilakukan oleh aparat segera dihentikan, pemberantasan korupsi, hingga menyoroti masalah kenaikan gaji dan tunjangan DPR.

Puluhan massa aksi yang turun ke jalan hari ini berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari pelajar, pekerja migran, seniman, ibu rumah tangga, hingga WN Prancis yang ikut membersamai dengan membawa poster yang berisi tuntutan dan kritik yang ditunjukan ke pada pemerintah Indonesia.

Dalam aksi itu, massa juga menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya bagai para korban yang meninggal dunia selama gelombang aksi beberapa waktu belakangan.

Lihat Juga : Ratusan Diaspora di New York & Melbourne Long March Dukung Demo RI

Tak hanya itu, massa aksi turut menuntut pembebasan rekan-rekan aktivis yang masih ditahan oleh pihak kepolisian di beberapa kota.

Rencananya, aksi serupa juga akan kembali digelar di Place de la Bastille, Paris, Minggu (7/9) sekitar pukul 14:00 waktu setempat.

Sementara itu, Gerak Solidaritas Belanda dan masyarakat Indonesia di Belanda juga menggelar aksi jalan solidaritas menuju KBRI Den Haag pada Kamis (4/9).

Aksi yang diikuti hampir 400 orang itu dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada korban dan keluarga korban aksi kekerasan aparat negara, khususnya selama demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus hingga hari ini.

Lihat Juga : PBB Pantau Kekerasan di Demo RI: Pentingnya Dialog Jawab Suara Publik

Selain itu, Gerak Solidaritas Belanda juga mendukung penuh tuntutan 17+8 dari rakyat Indonesia dan membawa tuntutan khusus yang disampaikan kepada perwakilan KBRI di Belanda.

Dalam kesempatan itu, massa aksi sempat membacakan tuntutan Gerak Solidaritas Belanda. Isi tuntutan aksi antara lain, mengecam keras gelombang otoritarianisme dan militerisme baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, represi terhadap rakyat tidak hanya dilakukan oleh Polri dan TNI, tetapi juga dilegitimasi melalui peraturan, kebijakan, dan praktik pembungkaman seperti kontrol media hingga kriminalisasi peserta aksi dan aktivis.

"Saya berharap ini bukan jadi aksi terakhir, namun justru menjadi pemantik untuk melakukan gerakan-gerakan lain," kata perwakilan Gerak Solidaritas Belanda.

Penangkapan Besar Demo Agustus (Foto: CNN Indonesia/Agder Maulana)