142 Negara Dukung Pengakuan Palestina Merdeka di Majelis Umum PBB

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan suara mayoritas mendukung resolusi tidak mengikat pada Jumat (12/9) yang mengadvokasi solusi dua negara untuk Israel dan Palestina.

Resolusi ini disahkan beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak gagasan pembentukan negara Palestina.

Dari 193 negara anggota PBB, 142 negara mendukung Deklarasi New York tersebut, 10 menentang, dan 12 lainnya memilih abstain. Resolusi yang diajukan oleh Prancis dan Arab Saudi ini mendukung pengakuan atas negara Palestina yang merdeka dan memproyeksikan solusi dua negara.

Resolusi ini juga mengutuk serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023, serta mengecam pengepungan dan kelaparan di Gaza oleh Israel yang menyebabkan krisis kemanusiaan.

Resolusi tersebut mengusulkan Otoritas Palestina (PA) untuk memerintah dan mengendalikan seluruh wilayah Palestina, dengan pembentukan komite administratif transisi segera setelah gencatan senjata di Gaza.

"Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina," demikian bunyi deklarasi tersebut, seraya menambahkan bahwa Hamas juga harus membebaskan semua sandera, seperti dilansir Euronews, Sabtu (13/9).

Selain itu, resolusi ini menyarankan penempatan misi yang didukung PBB untuk melindungi warga sipil Palestina, memberikan jaminan keamanan bagi warga Palestina dan Israel, mendukung transisi pemerintahan yang damai kepada PA, serta memantau gencatan senjata dan perjanjian perdamaian di masa depan.

Dokumen setebal tujuh halaman ini mengutuk "serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil" di Israel selatan pada 7 Oktober 2023, ketika militan yang dipimpin Hamas membunuh sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera 250 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang masih disandera, termasuk sekitar 20 orang yang diyakini masih hidup.

Resolusi ini juga mengecam serangan Israel terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil di Gaza, serta "pengepungan dan kelaparan yang menyebabkan bencana kemanusiaan dan krisis perlindungan."

Pasca-serangan 7 Oktober, operasi militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 64.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

Angka ini, yang tidak membedakan antara pejuang dan warga sipil, kerap dikutip oleh lembaga internasional seperti PBB.

Sebagian besar wilayah Gaza telah rata dengan tanah, dan lebih dari 2 juta penduduknya telah mengungsi. PBB telah menyatakan bahwa kelaparan kini terjadi di wilayah Gaza, dan diperkirakan akan meluas ke Deir al Balah dan Khan Younis pada akhir bulan ini.

Deklarasi ini menyerukan kepada negara-negara untuk mengakui negara Palestina sebagai "komponen penting dan tak terpisahkan" dalam mewujudkan solusi dua negara. Tanpa menyebut nama, namun dengan jelas merujuk pada Israel, dokumen tersebut menyatakan bahwa "tindakan sepihak yang ilegal mengancam eksistensi pembentukan negara Palestina yang merdeka."

Awal bulan ini, Belgia mengumumkan akan bergabung dengan Inggris dan Prancis dalam mengakui negara Palestina pada Sidang Umum PBB akhir bulan ini. Palestina berharap setidaknya 10 negara lain akan mengakui negara mereka, menambah jumlah lebih dari 145 negara yang telah melakukannya.

Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyah Mansour, menyatakan bahwa dukungan mayoritas terhadap resolusi ini menunjukkan "kerinduan hampir seluruh komunitas internasional untuk membuka pintu bagi opsi perdamaian."

Tanpa menyebut Israel secara langsung, ia mengatakan, "Kami mengundang pihak yang masih mendorong opsi perang dan kehancuran, serta berupaya melenyapkan rakyat Palestina dan mencuri tanah mereka, untuk mendengarkan suara akal sehat, logika penyelesaian damai, dan pesan kuat yang bergema di Majelis Umum hari ini."