RI Respons KTT OKI Tinjau Ulang Kerja Sama Ekonomi dengan Israel

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia buka suara terkait seruan untuk meninjau ulang kerja sama ekonomi dengan Israel menyusul agresi negara itu ke Palestina dan serangan mereka ke Qatar.

Seruan tersebut tertuang dalam komunike hasil KTT negara Arab-Muslim Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada awal pekan ini di Doha, Qatar.

Juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan implementasi komunike tersebut kembali ke negara masing-masing.

"Saya kira, itu jelas. Itu semua balik ke negara masing-masing," kata Yvonne ke para jurnalis usai media gathering di Jakarta Pusat, Rabu (17/9).

Dia lalu berujar, "Kita Indonesia bagian dari komunike bersama dan posisi Indonesia pasti clear juga soal itu."

Posisi Indonesia yang dimaksud adalah soal dukungan ke Palestina dan mengecam keras segala bentuk agresi Israel.

Saat ditanya lebih lanjut, apakah Indonesia akan meninjau ulang hubungan dagang dengan Israel, Yvonne tak menjawab dengan tegas.

"Itu pertanyaan yang sangat bagus dan detail. Nanti kami jawab, nanti saja," kata dia.

Indonesia selama ini mendukung penuh Palestina dan mengutuk keras agresi maupun pendudukan Israel di wilayah tersebut.

RI juga terlibat melobi negara lain untuk mengakui kemerdekaan Palestina sebagai salah satu langkah menuju solusi dua negara. Selain itu, Indonesia kerap menyuarakan isu ini di forum regional maupun internasional.

Meski tak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi Indonesia menjalin hubungan dagang melalui pihak ketiga. Beberapa barang yang diimpor dari Israel mayoritas berupa perlengkapan elektronik, mesin, hingga logam mulia. Namun, nilai impornya dianggap kecil.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) nilai impor dari Israel ke Indonesia sebesar US$54,2 juta atau setara 0,000023 persen.

Seruan meninjau ulang kerja sama ekonomi dengan Israel muncul dalam komunike KTT negara Arab-Muslim.

Dalam pernyataan itu, mereka menyerukan seluruh negara anggota mengambil langkah hukum yang memungkinkan untuk mencegah Israel melanjutkan tindakan mereka terhadap rakyat Palestina.

Langkah tersebut di antaranya mendukung upaya mengakhiri impunitas Israel, meminta pertanggungjawaban mereka atas pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan menjatuhkan sanksi, menangguhkan pasokan, transfer, atau transit senjata, amunisi, dan material militer, termasuk barang-barang dual use item.

"Meninjau kembali hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel, dan memulai proses hukum terhadap Israel," demikian pernyataan mereka.

Israel melancarkan agresi ke Palestina sejak Oktober 2023. Sejak saat itu, mereka menggempur habis-habisan warga dan objek sipil di Gaza.

Imbas agresi, lebih dari 64.000 warga di Palestina tewas, ratusan ribu fasilitas dan rumah hancur, hingga jutaan orang terpaksa menjadi pengungsi.