Gedung Putih Umumkan PHK Massal Dimulai Buntut Shutdown

Gedung Putih mengatakan telah memulai PHK massal pegawai federal saat Presiden Donald Trump menekan oposisi dari Partai Demokrat untuk mengakhiri shutdown yang telah melumpuhkan layanan publik.

Kepala anggaran Trump Russ Vought, melalui media sosial pada Jumat (10/10) mengumumkan pemerintah telah mulai menindaklanjuti ancaman untuk memecat 750.000 pegawai negeri.

Lihat Juga : Pengangguran Naik hingga 235 Ribu Orang Imbas Pemerintah AS Shutdown

Hal itu dilakukan saat krisis akibat shutdown diperkirakan memasuki minggu ketiga dan belum terlihat tanda-tanda akan berakhir,

Kantor Manajemen dan Anggaran yang dipimpin Vought mengatakan kepada AFP bahwa PHK tersebut akan substansial, tetapi tidak memberikan angka pasti atau detail departemen mana yang akan paling terdampak.

Trump telah berulang kali menekankan bahwa ia memandang pemangkasan anggaran sebagai cara memperparah penderitaan Partai Demokrat. Pekan lalu, ia bertemu Vought untuk menentukan "Badan-badan Demokrat mana, yang sebagian besar merupakan penipuan politik", yang harus menjadi sasaran.

[Gambas:Video CNN]

Para pemimpin Demokrat di Kongres telah menepis ancaman tersebut sebagai upaya intimidasi dan mengatakan pemecatan massal tidak akan diterima di pengadilan.

"Penutupan pemerintah tidak memberi Trump atau Vought kekuasaan khusus baru untuk menyebabkan lebih banyak kekacauan atau secara permanen melemahkan layanan yang lebih mendasar bagi rakyat Amerika," kata Patty Murray, senator utama partai tersebut untuk pendanaan pemerintah.

"Faktanya adalah pemerintahan ini telah secara sembrono memecat, dan mempekerjakan kembali, pekerja esensial sepanjang tahun," tuturnya. "Ini bukan hal baru, dan tidak seorang pun boleh terintimidasi oleh para penjahat ini."

Seorang juru bicara Departemen Keuangan AS mengatakan kepada AFP bahwa departemen tersebut telah mulai mengirimkan pemberitahuan PHK.

Sedangkan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan mengatakan telah mulai memecat pekerja non-esensial "sebagai konsekuensi langsung dari penutupan pemerintah yang dipimpin Demokrat."

Para pejabat pendidikan juga telah mengurangi jumlah tenaga kerja mereka, berdasarkan seorang sumber yang mengetahui keputusan kepegawaian di departemen tersebut.

Penderitaan serupa juga terjadi pada 1,3 juta personel militer aktif akan kehilangan gaji yang seharusnya diterima Rabu depan. Situasi tersebut menjadi sesuatu yang belum pernah terjadi dalam penghentian pendanaan mana pun sepanjang sejarah modern.

"Suasana hati kami sedang tidak baik di Capitolm hari ini sungguh muram," kata Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson dalam konferensi pers yang menandai hari ke-10 shutdown.

Ketegangan yang meningkat antara kedua partai semakin terlihat jelas pekan ini, dengan Johnson dan senator dari Partai Demokrat berselisih mengenai shutdown di depan pers yang berkumpul.

Perdebatan sengit juga terjadi setelah konferensi pers pimpinan DPR dari Partai Demokrat. Semua dimulai ketika Anggota Kongres dari Partai Republik, Mike Lawler, menyindir Pemimpin Minoritas DPR, Hakeem Jeffries, atas perannya dalam krisis ini.

Jeffries meminta Lawler untuk "tutup mulut" sementara keduanya saling sindir dan kemudian menyebut senator dari Partai Republik itu sebagai "badut jahat."