Deklarasi KTT G20: Perdamaian Abadi hingga Pendanaan Iklim

Para pemimpin negara anggota G20 mengesahkan sebuah deklarasi dalam sebuah pertemuan puncak (KTT) di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11).

Indonesia salah satu negara yang ikut dalam pertemuan tersebut yang dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Afrika Selatan memilih "Solidaritas, Kesetaraan, Keberlanjutan" sebagai tema kepresidenannya di G20, yang terdiri dari 19 negara dan dua badan regional, Uni Eropa dan Uni Afrika, serta menyumbang 85 persen dari PDB global.

Dikutip dari AFP, berikut beberapa poin penting dari deklarasi dari pertemuan puncak G20 pertama di benua Afrika yang diboikot oleh Amerika Serikat (AS).

Lihat Juga : KTT Iklim COP30 Brasil Berujung Buntu Usai UE Tolak Draf Kesepakatan

Mineral penting

Para pemimpin mengatakan mereka akan berupaya melindungi nilai global mineral penting dari "gangguan", baik yang disebabkan oleh ketegangan geopolitik, langkah-langkah perdagangan sepihak yang tidak sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), pandemi, maupun bencana alam.

Banyak negara tengah mengintensifkan upaya untuk mengamankan akses ke mineral-mineral ini, yang melimpah di Afrika dan penting bagi transisi menuju energi hijau, yang digunakan dalam berbagai produk elektronik, mulai dari ponsel hingga panel surya dan mobil listrik.

Dominasi China dalam rantai pasokan mineral penting telah muncul sebagai area yang semakin mengkhawatirkan bagi negara-negara industri lainnya.

Deklarasi tersebut juga mendukung "peningkatan eksplorasi mineral penting, terutama di negara-negara berkembang" yang menurut mereka sumber daya tersebut seharusnya menjadi pendorong pembangunan dan nilai tambah "alih-alih sekadar ekspor bahan mentah".

Lihat Juga : Pidato Gibran di KTT G20, Bahas Metode Terbaik Pembangunan Negara

Perdamaian abadi

Deklarasi tersebut membahas konflik-konflik global besar yang sedang berlangsung dengan menyerukan "perdamaian yang adil, komprehensif, dan abadi" di Ukraina, Sudan, Republik Demokratik Kongo, dan "Wilayah Palestina yang Diduduki" berdasarkan Piagam PBB.

Deklarasi tersebut menyerukan negara-negara untuk "menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan ... terhadap integritas dan kedaulatan teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun".

Meskipun Ukraina hanya disebutkan satu kali dalam dokumen setebal 30 halaman tersebut, para pemimpin Barat yang menghadiri KTT juga bergegas menanggapi rencana sepihak yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Ukraina dengan syarat-syarat yang menguntungkan Rusia.

Lihat Juga : RI-Inggris Teken Kerja Sama Maritim Senilai Lebih dari Rp87 Triliun

Ketimpangan antarnegara

Afrika Selatan menempatkan perjuangan melawan ketimpangan sebagai salah satu prioritas. Presiden Cyril Ramaphosa memberikan sebuah laporan ahli tentang masalah tersebut dan mendukung seruan untuk membentuk panel internasional tentang ketimpangan kekayaan.

Mereka menggarisbawahi "keharusan" untuk mengatasi "ketimpangan kekayaan dan pembangunan baik di dalam maupun antarnegara".

Para pemimpin juga menyerukan upaya reformasi sistem keuangan internasional untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah mengatasi utang mereka, yang menghambat pembangunan dan menggerogoti investasi di bidang infrastruktur, ketahanan bencana, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Mereka menyerukan transparansi yang lebih besar dari para pemberi pinjaman, termasuk di sektor swasta, dan mendukung peninjauan Dana Moneter Internasional (IMF) serta upaya untuk menetapkan pajak minimum global.

Bahasa deklarasi tentang perpajakan orang superkaya kurang tegas dibandingkan deklarasi G20 sebelumnya di Rio de Janeiro, di mana para pemimpin sepakat untuk memastikan para miliarder dunia "dikenakan pajak secara efektif".

Krisis iklim

Disetujui pada hari yang sama dengan berakhirnya perundingan iklim PBB COP30 di Brasil, deklarasi tersebut mengakui perlunya "secara cepat dan substansial" meningkatkan pendanaan iklim "dari miliaran menjadi triliunan secara global dari semua sumber".

Deklarasi ini menyoroti ketimpangan dalam akses energi, khususnya di Afrika, dan menyerukan peningkatan, pengurangan risiko, dan diversifikasi investasi untuk transisi energi berkelanjutan.

Para pemimpin mengatakan mereka akan mendorong pengembangan sistem peringatan dini bagi masyarakat yang berisiko terkena bencana terkait iklim, dengan mengakui bahwa beberapa dari mereka yang paling terdampak berasal dari negara-negara kurang berkembang.

Namun, teks deklarasi tersebut tidak menyebutkan penghentian bertahap penggunaan bahan bakar fosil.