Warga Filipina Tuntut Presiden Bongbong Mundur gegara Masalah Banjir

Puluhan ribu orang berunjuk rasa di ibu kota Manila, Filipina, menuntut pengunduran diri Presiden Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr atas skandal korupsi terkait anggaran pemerintah untuk infrastruktur pengendalian banjir.

Aksi unjuk rasa yang digelar Gerakan Rakyat Melawan Korupsi (KBKK) itu digelar pada Minggu (30/11) kemarin, dimulai di Taman Nasional Luneta di Manila menuju istana presiden.

Salah satu peserta unjuk rasa, Matt Wovi Villanueva, mengatakan pemerintah memperlakukan rakyat "seperti orang bodoh".

"Mereka terus memperlakukan kami seperti orang bodoh. Jika kami menginginkan keadilan sejati, kami butuh Marcos dan (Wakil Presiden Sara) Duterte untuk mengundurkan diri," ujar Villanueva.

Lihat Juga : Kisah Petugas Damkar, Pahlawan Gugur di Kebakaran Apartemen Hong Kong

Sebelumnya, dua mantan anggota parlemen Filipina telah mengundurkan diri akibat skandal ini. Salah satu yang dituduh terlibat dalam kasus tersebut, Zaldy Co, menuduh Marcos memerintahkannya untuk menambah anggaran sebesar US$1,7 miliar (sekitar Rp28 triliun) ke anggaran untuk "pekerjaan umum", kala dia memimpin komite alokasi anggaran.

Namun Bongbong telah membantah klaim tersebut.

Zaldy Co juga mengeklaim bahwa Marcos telah menerima uang suap proyek infrastruktur sebesar US$852 juta (sekitar Rp14 triliun) sejak 2022, dan memerintahkan penyisipan anggaran sebesar US$1,7 miliar untuk "proyek hantu" dalam anggaran 2025.

Co juga mengeklaim bahwa pada tahun 2024 lalu, dia secara pribadi mengirimkan koper berisi uang tunai sebesar US$17 juta (sekitar Rp283 miliar) ke kediaman Marcos.

Co sendiri dituduh mengantongi miliaran dolar dari proyek yang sama dan telah menjadi buronan sejak Juli lalu. Dia terakhir kali disebut berada di Jepang.

Lihat Juga : Maduro Ungkap Niat Jahat Trump Invasi Venezuela Buat Rampas Minyak

Dengan atau tanpa tuduhan Co, Raymond Palatino dari KBKK menegaskan bahwa presiden memikul tanggung jawab yang tidak dapat disangkal atas pengeluaran publik yang curang.

"Dia berpura-pura terkejut dengan besarnya korupsi, tapi dialah yang menyusun, menandatangani, dan melaksanakan anggaran tersebut. Sebuah anggaran yang dipenuhi dengan proyek-proyek pork barrel dan penyisipan yang tidak lazim," ungkap Palatino.

Pada Juli lalu, Presiden Marcos telah menyuarakan kekhawatirannya atas skandal tersebut. Kemudian pada September dia membentuk Komisi Independen untuk Infrastruktur (ICI) yang bertugas menyelidiki pejabat yang terkait korupsi.

Sekitar 9.855 proyek pengendalian banjir senilai US$9 miliar kini sedang diselidiki.