PBB Usul Pangkas Anggaran Rp9,5 T dan PHK 18 Persen Pekerja di 2026

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres secara resmi mengusulkan pemangkasan anggaran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun depan.

Guterres mengusulkan pemotongan anggaran inti PBB sebesar US$577 juta atau setara Rp9,5 triliun (asumsi kurs Rp16.615 per dolar AS), serta memangkas lebih dari 18 persen posisi di tahun depan.

Ia tengah mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya di tengah krisis keuangan, yang sebagian besar disebabkan oleh tunggakan AS.

"Kami menutup tahun 2024 dengan tunggakan sebesar US$760 juta, dan dari jumlah itu sebesar US$709 juta masih belum dibayarkan. Selain itu, kami juga belum menerima iuran 2025 sebesar US$877 juta. Jadi total tunggakan kini mencapai US$1,586 miliar," ujar Guterres di hadapan komite anggaran Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara, dikutip Reuters, Selasa (2/12).

Ia mengusulkan anggaran inti sebesar US$3,23 miliar untuk 2026, turun 15 persen dibandingkan tahun ini. Dana tersebut mencakup pekerjaan politik, kemanusiaan, pelucutan senjata, ekonomi, sosial, dan komunikasi.

"Likuiditas masih rapuh, dan tantangan ini akan terus berlanjut terlepas dari anggaran akhir yang disetujui oleh Majelis Umum, mengingat besarnya tunggakan yang tidak dapat diterima," imbuhnya.

Guterres sudah meluncurkan gugus tugas reformasi pada Maret lalu, yang dikenal sebagai UN80. Tim ini berupaya memangkas biaya dan meningkatkan efisiensi.

Adapun untuk pasukan penjaga perdamaian, PBB memiliki anggaran terpisah. Pada Oktober, pejabat senior PBB mengatakan seperempat dari pasukan penjaga perdamaian dalam sembilan operasi di seluruh dunia akan dikurangi.

Lihat Juga : Rusia Klaim Berhasil Rebut Kota Penting Pokrovsk di Ukraina Timur

Penyebabnya karena kekurangan dana dan karena pendanaan masa depan dari AS masih belum pasti.

AS merupakan penyumbang terbesar anggaran inti PBB, dengan kontribusi maksimum sebesar 22 persen.

Presiden AS Donald Trump menggambarkan PBB memiliki potensi besar, tetapi mengatakan hal itu belum terpenuhi. Ia pun ingin memangkas pendanaan AS di PBB.