Amnesti Tahunan, Myanmar Bebaskan 6.000 Tahanan dari Penjara

Junta militer akan membebaskan lebih dari 6.000 tahanan sebagai bagian dari amnesti tahunan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Myanmar.

Sejak kudeta militer pada Februari 2021, yang mengakhiri masa demokrasi singkat Myanmar dan memicu perang saudara, militer telah menangkap ribuan demonstran dan aktivis.

Lihat Juga : Disebut Cuma 'Sandiwara', Pemuda Absen Nyoblos di Pemilu Myanmar

Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional mengatakan Pemimpin junta Min Aung Hlaing telah memberi amnesti kepada 6.134 warga Myanmar yang dipenjara. Selain itu, 52 tahanan asing juga akan dibebaskan dan dideportasi.

Amnesti tahunan ini diberikan atas dasar kemanusiaan dan belas kasih, bertepatan dengan 78 tahun kemerdekaan Myanmar dari penjajahan Inggris.

Menurut laporan AFP, ratusan orang sudah menunggu di luar Penjaara Insein di Yangon sejak Minggu pagi (4/1) untuk menjemput keluarga atau kolega mereka yang bakal dibebaskan. Mereka membawa kertas bertuliskan nama para tahanan.

"Saya menunggu ayah saya dibebaskan. Dia ditangkap dan dipenjara karena kegiatan politik," kata seorang pria di luar penjara tersebut, yang dikenal memiliki reputasi buruk terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

"Hukumannya hampir selesai. Saya berharap dia segera dibebaskan," kata pria itu, yang tidak mau disebutkan namanya karena alasan keamanan.

Sementara itu, junta Myanmar memulai pemungutan suara pemilu bertahap selama satu bulan sejak seminggu lalu. Para pemimpin militer mengatakan pemilu ini akan membawa demokrasi.

Namun, aktivis hak asasi manusia dan diplomat Barat mengecam pemilu ini. Mereka menyebutnya sebagai pemilu palsu dan hanya cara baru untuk melanjutkan kekuasaan militer.

Partai Union Solidarity and Development Party (USDP), yang pro-militer, unggul jauh pada tahap pertama pemilu. Menurut hasil resmi yang dimuat media pemerintah, USDP memenangkan 90 persen kursi DPR bagian bawah yang sudah diumumkan.

Menurut surat kabar pemerintah Global New Light of Myanmar, USDP, yang oleh banyak analis dianggap sebagai perpanjangan tangan militer, memenangkan 87 dari 96 kursi yang diumumkan sejauh ini. Sedangkan, enam partai dari kelompok etnis minoritas memperoleh sembilan kursi.

Hasil pemilu di enam wilayah masih belum diumumkan pada tahap pertama ini. Dua tahap pemilu berikutnya dijadwalkan pada 11 dan 25 Januari.

Partai National League for Democracy (NLD) yang sangat populer, dipimpin tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi, tidak ikut dalam pemilu karena telah dibubarkan. Aung San Suu Kyi sudah dipenjara sejak kudeta.

Militer membatalkan hasil pemilu terakhir pada tahun 2020 setelah NLD menang besar atas USDP. Militer dan USDP kemudian menuduh kecurangan besar dalam pemilu, tetapi pemantau internasional menyatakan tuduhan itu tidak terbukti.

Junta mengatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada tahap pertama pemilu bulan lalu lebih dari 50 persen, lebih rendah dibandingkan sekitar 70 persen pada pemilu 2020.

Seorang penasihat dekat Aung San Suu Kyi termasuk di antara ratusan tahanan yang dibebaskan dalam amnesti pra-pemilu pada bulan November.

Pada bulan itu, junta juga mengatakan bahwa lebih dari 3.000 tahanan akan dikurangi hukumannya, setelah mereka dipenjara berdasarkan undang-undang pascakudeta yang membatasi kebebasan berbicara.