Mengapa AS Selalu Mau Ikut Campur Urusan Negara Lain? Ini Doktrinnya
Bahkan, dampak nyata Doktrin Monroe baru terasa ketika Presiden Teodore Roosevelt (presiden ke 26) mendefinisikannya kembali.
Konrad Wolfenstein, penulis di laman Xpert Digital, mengulas doktrin ini. Dia menyebut, di balik retorika mulia "kemerdekaan" dan formula "Amerika untuk orang Amerika" sejak awal, terdapat perhitungan yang jelas dan keras: mengamankan dominasi ekonomi mereka sendiri.
Doktrin Monroe awalnya dianggap sebagai benteng pertahanan melawan Aliansi Suci di Eropa, yang kini, telah berubah menjadi instrumen ofensif proyeksi kekuatan geopolitik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bila diringkas, doktrin itu punya pesan utama. Pertama, Amerika Serikat menyatakan setiap kolonisasi lebih lanjut di benua Amerika oleh kekuatan Eropa sebagai campur tangan yang tidak diinginkan.
Kedua, Amerika Serikat berjanji untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Eropa atau menyerang koloni-koloni Eropa yang ada di Amerika.
Ketiga, Amerika Serikat menegaskan bahwa Belahan Barat merupakan wilayah terpisah.
Pada 1845, di bawah Presiden James Polk, doktrin ini secara aktif digunakan untuk memajukan tujuan ekspansionis AS.
Polk menggunakan Doktrin Monroe untuk membenarkan aneksasi Texas dan Oregon dan untuk melawan ambisi Inggris yang dianggap ada di California, yang pada saat itu masih merupakan bagian dari Meksiko.
Perang Meksiko-Amerika yang terjadi kemudian mengakibatkan perluasan wilayah AS yang signifikan, termasuk wilayah seperti New Mexico, California, Utah, Nevada, Arizona, dan sebagian Wyoming.
Pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin, Doktrin Monroe semakin relavan dengan sedikit perubahan.
Uni Soviet yang hadir sebagai kekuatan di belahan timur, dipandang sebagai ancaman terbesar bagi Belahan Barat. Pada saat yang sama doktrin ini berfungsi sebagai pembenaran untuk arsitektur keamanan komprehensif di Amerika Latin.
Di Amerika Latin, AS mendukung rezim militer selama mereka anti-komunis dan melindungi kepentingan Amerika.
Krisis Rudal Kuba tahun 1962 merupakan puncak dari kebijakan ini. Ketika Uni Soviet mengerahkan rudal nuklir ke Kuba, Amerika Serikat menggunakan Doktrin Monroe untuk melegitimasi blokade dan ancaman kekuatan militer.
Presiden John F. Kennedy berpendapat bahwa penempatan rudal nuklir Soviet di Belahan Barat merupakan ancaman yang tidak dapat diterima dan bahwa, sebagai kekuatan terkemuka di benua itu, Amerika Serikat memiliki hak dan kewajiban untuk mencegahnya.
Intervensi semakin jauh
Memasuki dekade 1970-an dan 1980-an, intervensi AS makin jauh. Di Chili, AS mendukung kudeta militer tahun 1973. Di Nikaragua, AS berperang melawan pemerintah Sandinista, dan di El Salvador, AS mendukung pemerintah melawan pemberontak sayap kiri.
Di Timur Tengah, AS bersama Israel, memberi bantuan kepada para pemberontak dan menggulingkan sejumlah rezim. Di Iran menggulingkan PM Mosadegh, di Irak menggulingkan Sadam Husein dan di Libya menggulingkan Khadafi.
Di Asia, Amerika ikut cawe-cawe di Indocina, Malaysia termasuk Indonesia.
Di bawah Presiden Trump, Doktrin Monroe punya interpretasi kembalinya pemahaman unilateral dan proteksionis kebijakan luar negeri Amerika.
Trump secara eksplisit menghidupkan kembali doktrin tersebut dan menggunakannya sebagai kerangka kerja untuk kebijakan-kebijakannya terhadap dunia.
Dalam beberapa pidatonya, ia menekankan bahwa AS akan menegaskan kepentingannya di Belahan Barat dan tidak akan mentolerir campur tangan dari kekuatan lain, khususnya Tiongkok.
"Retorika ini bukan sekadar referensi historis tetapi bagian dari strategi komprehensif yang mendefinisikan kembali peran global AS," kata Konrad.
Doktrin Monroe telah membentuk kebijakan luar negeri Amerika selama dua abad dan terus berfungsi sebagai pembenaran untuk tindakan unilateral dan intervensi militer.
Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa Amerika Serikat paling sering menggunakan doktrin ini setiap kali kepentingan ekonominya tampak terancam. Itulah mengapa AS selalu hadir dalam berbagai gejolak di belahan dunia.
(imf/bac)