DPR RI Sebut Aksi Trump Serang Venezuela Ancam Tatanan Dunia

Sejumlah anggota DPR beramai-ramai menyoroti langkah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang menyerang ibu kota Venezuela, Caracas dan menangkap presiden mereka, Nicolas Maduro pada Sabtu (3/1).

Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan luar negeri menyebut langkah AS telah melanggar kedaulatan negara dan mengancam tatanan dunia. Menurut dia, operasi militer AS berpotensi membawa tatanan global menuju era kekuatan dan bukan lagi hukum.

"Penangkapan kepala negara berdaulat dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme hukum internasional yang sah, maka dunia sedang bergerak menuju era politik global yang berbasis kekuatan, bukan hukum," kata Wakil Ketua Komisi I dari PKS, Sukamta, Senin (5/1).

Di sisi lain, Sukamta menilai langkah AS juga bisa menciptakan preseden berbahaya yang dapat dinormalisasi oleh negara-negara kuat lain.

Dia khawatir, sebab dampaknya bukan hanya pada Amerika Latin, tetapi juga terhadap stabilitas global, khususnya bagi negara-negara berkembang dan dunia Selatan (Global South).

"Hari ini Venezuela, besok bisa negara lain. Ini adalah alarm keras bagi semua negara yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan penyelesaian damai," ujarnya.

Menurut dia, Indonesia harus konsisten pada politik luar negeri bebas aktif, dengan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan multilateralisme. Indonesia tidak boleh diam terhadap praktik yang melemahkan kedaulatan negara dan merusak norma internasional pasca Perang Dunia II.

Karenanya, dia memandang, PBB kini tengah berada pada persimpangan, apakah mereka tetap relevan menjaga perdamaian dunia atau semakin terpinggirkan oleh tindakan sepihak negara-negara kuat.

"PBB berada di persimpangan jalan melakukan reformasi agar tetap relevan sebagai penjaga perdamaian dunia, atau semakin terpinggirkan oleh tindakan sepihak negara-negara kuat. PBB tidak hanya menjadi forum retorika, tetapi mampu menegakkan hukum internasional secara adil dan setara," katanya.

Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Golkar, Dave Laksono meminta Kementerian Luar Negeri RI memastikan keselamatan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Caracas. Kemenlu, kata dia, harus segera menyiapkan skenario pemulangan WNI jika eskalasi konflik tak kunjung membaik.

"Kita tidak boleh gegabah, tetapi juga tidak boleh lengah. Kesiapan logistik, jalur evakuasi, dan komunikasi dengan WNI harus sudah disusun, sehingga bila keadaan mendesak, pemerintah dapat bergerak cepat," kata Dave.

Sementara, anggota Komisi XII bidang energi dan lingkungan, Ratna Juwita Sari mewanti-wanti pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global menyusul konflik di Venezuela.

Terlepas dari dinamika dan kepentingan politik global, Indonesia, kata Ratna, tak boleh abai terhadap dampak tidak langsung yang bisa menjalar hingga kawasan Asia.

"Krisis di Venezuela tentu berpotensi berdampak ke Asia, termasuk Indonesia. Apalagi motif utama dari konflik dan tekanan internasional terhadap Venezuela sejak lama tidak bisa dilepaskan dari persoalan minyak," kata Ratna.

Menurut dia, kasus Venezuela menunjukkan bahwa energi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan telah menjadi instrumen geopolitik yang dapat menentukan stabilitas sebuah negara.

"Indonesia tidak boleh menunggu krisis datang baru bereaksi. Kasus Venezuela harus menjadi alarm dini bahwa ketahanan energi adalah fondasi kedaulatan negara," kata dia.