Makin Tegang, China Tuduh Jepang Mau Produksi Senjata Nuklir
China menuding Jepang berniat memproduksi senjata nuklir yang mengancam perdamaian dan stabilitas dunia.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan pada Kamis (8/1) bahwa pemerintahan Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi telah "mengungkapkan" ambisi nuklir tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mao menekankan ini merupakan sinyal berbahaya dari kebangkitan kembali militerisme Jepang serta merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas dunia.
Ia pun mendesak Jepang untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) dan tiga prinsip non-nuklirnya, serta menuntut Tokyo mengklarifikasi posisinya mengenai isu senjata nuklir.
NPT adalah perjanjian global yang ditujukan membatasi produksi dan kepemilikan senjata nuklir. Tiga prinsip non-nuklir Jepang sementara itu diadopsi pada era pasca-perang yang mewajibkan Negeri Sakura tidak memiliki, memproduksi, maupun mengizinkan masuknya senjata semacam itu.
Pernyataan Mao Ning dilontarkan saat hubungan diplomatik China dan Jepang memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Kedua negara belakangan bersitegang setelah Takaichi pada 7 November menyatakan bakal merespons secara militer apabila China menginvasi Taiwan.
China selama ini memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Oleh sebab itu, Beijing murka terhadap pernyataan Takaichi dan menegaskan bahwa ucapannya itu "provokatif".
China telah menuntut Takaichi mencabut komentar tersebut. Takaichi sementara itu enggan mencabut pernyataannya.
Pada 6 Januari, China akhirnya mengambil tindakan tegas dengan melarang ekspor barang-barang dwifungsi apabila otoritas menemukan bahwa barang-barang tersebut dipakai untuk mengembangkan kemampuan militer Jepang.
Barang dwifungsi (dual-use) adalah barang, perangkat lunak, atau teknologi yang memiliki aplikasi sipil dan militer yang mencakup magnet tanah jarang tertentu untuk digunakan pada kendaraan listrik, turbin angin, serta peralatan terkait pertahanan seperti sistem radar.
China tidak merinci barang-barang apa saja yang terdampak larangan ini. Chen Yang, seorang peneliti di lembaga kajian China, Charhar Institute, menilai ambiguitas soal cakupan pembatasan ini merupakan bagian dari tekanan China terhadap Jepang.
"Ini bisa berupa logam tanah jarang, yang paling dikhawatirkan Jepang, tetapi juga bisa melibatkan berbagai macam bahan baku, teknologi, produk kimia, dan sebagainya," kata Chen, seperti dikutip The Straits Times.
Ketidakpastian ini dapat mempersulit Jepang dalam bisnis dan rencana investasinya, yang kemudian akan membebani perekonomian Negeri Sakura.
Juru bicara Kementerian Perdagangan China, He Yadong, pada 8 Januari mengklarifikasi bahwa larangan ekspor barang-barang dual-use hanya akan memengaruhi perusahaan militer.
Namun, He tidak menjelaskan apakah logam tanah jarang termasuk dalam pembatasan tersebut. Ia juga tidak berkomentar ketika ditanya tentang laporan media pemerintah dan apakah Kementerian Perdagangan sedang mempertimbangkan untuk memperketat izin ekspor logam tanah jarang ke Jepang.
Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi sementara itu telah menyampaikan protes keras kepada Duta Besar China untuk Jepang Wu Jianghao mengenai larangan tersebut.
Funakoshi menuntut agar China mencabut tindakan tersebut, namun tidak dikabulkan oleh Kedutaan Besar China.
(blq/rds)[Gambas:Video CNN]