Rusia Usir Diplomat Inggris Diduga Intel, Moskow-London Tegang Lagi

Rusia mengusir seorang diplomat Inggris usai menudingnya sebagai mata-mata pada Kamis (15/1), memperkeruh eskalasi terbaru soal tuduhan spionase antara kedua negara.

Badan keamanan Rusia FSB menyebut diplomat yang diusir, Gareth Samuel Davies, tercatat data resmi Moskow sebagai sekretaris kedua di Kedutaan Inggris di Moskow.

Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil charge d'affaires Inggris dan menyampaikan "protes keras" karena Davies diduga merangkap anggota intelijen Inggris.

"Kreditasi individu tersebut dicabut. Ia diwajibkan meninggalkan Federasi Rusia dalam waktu dua minggu," kata kementerian, seperti dikutip AFP.

Hingga saat ini, Inggris belum memberikan komentar atas pengusiran diplomatnya ini.

Hubungan Moskow-London telah lama tegang dan praktis membeku bahkan sebelum ofensif besar-besaran Rusia ke Ukraina pada 2022.

Kedua negara beberapa kali saling mengusir staf kedutaan, dan tuduhan spionase telah membayangi hubungan mereka selama puluhan tahun.

Pada 2006, pembelot Rusia Alexander Litvinenko tewas di London setelah diracun polonium. Menurut penyelidik Inggris dilakukan oleh badan intelijen Rusia, hal yang berulang kali dibantah Moskow.

Selain itu, peracunan agen ganda Rusia Sergei Skripal di Salisbury pada 2018 juga memicu pengusiran diplomat Rusia di Inggris hingga sejumlah negara Barat, terbesar dalam beberapa dekade.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina, komunikasi antara Downing Street dan Kremlin tertutup. Pemimpin Inggris terakhir yang berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin adalah Boris Johnson pada Februari 2022, beberapa hari sebelum Moskow melancarkan invasi ke Ukraina.

Saat itu, ia memperingatkan bahwa pengiriman pasukan ke Ukraina "akan menjadi kesalahan perhitungan yang tragis."

Sejak agresi Rusia ke Ukraina, Inggris menjadi salah satu pendukung utama Kyiv. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer beberapa kali bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membahas penyelesaian perang dan menjadi salah satu pengkritik paling vokal Kremlin.

Bulan ini, Inggris dan Prancis menandatangani deklarasi niat terkait penempatan pasukan di Ukraina pasca-gencatan senjata, yang ditolak Rusia dengan menyatakan pasukan tersebut akan menjadi "target militer sah."