Trump Ingin Negara Anggota Tetap Dewan Perdamaian Bayar US$1 M
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ingin negara-negara berminat menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian yang baru dibentuknya membayar minimal US$1 miliar atau setara Rp17 triliun (asumsi kurs Rp16.900). Organisasi itu didirikan untuk mengawasi tata kelola dan rekonstruksi di Gaza pasca-genosida Israel.
Berdasarkan draf piagam itu, Trump akan menjabat sebagai ketua perdana dan akan memutuskan siapa yang diundang untuk menjadi anggota.
Lalu, keputusan di Dewan Perdamaian akan diambil berdasarkan suara mayoritas, dengan setiap negara anggota yang hadir mendapatkan satu suara. Namun, semuanya akan tunduk pada persetujuan ketua.
"Setiap negara anggota akan menjabat selama tidak lebih dari tiga tahun sejak berlakunya Piagam ini, dan dapat diperpanjang oleh ketua. Masa keanggotaan tiga tahun tidak berlaku untuk negara anggota yang menyumbang lebih dari US$1 miliar dalam bentuk dana tunai kepada Dewan Perdamaian pada tahun pertama berlakunya Piagam," demikian bunyi draf tersebut.
Lalu, Dewan Perdamaian akan mengadakan rapat pemungutan suara setidaknya setiap tahun, bisa juga lebih sesuai persetujuan ketua. Dewan juga akan mengadakan rapat non-pemungutan suara secara berkala dengan dewan eksekutifnya, setidaknya setiap tiga bulan sekali.
Dalam piagam itu, Dewan Perdamaian digambarkan sebagai organisasi internasional yang berupaya mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di wilayah yang terkena dampak atau terancam oleh konflik.
Dewan Perdamaian ala Trump ini akan resmi dibentuk setelah tiga negara anggota menyetujui piagam tersebut. Trump juga akan bertanggung jawab untuk menyetujui stempel resmi kelompok tersebut.
Kepada Bloomberg, seorang pejabat AS mengkonfirmasi meskipun anggota dapat bergabung secara gratis, biaya US$1 miliar akan memberikan keanggotaan tetap. Duit yang terkumpul akan digunakan langsung untuk melaksanakan mandat Dewan Perdamaian untuk membangun kembali Gaza.
Namun, para kritikus khawatir melalui Dewan Perdamaian ini Trump tengah mencoba membangun alternatif atau saingan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang telah lama dikritiknya.
Sebelumnya, Trump membentuk Dewan Perdamaian Gaza pada Sabtu (17/1). Ia mengundang sejumlah pemimpin dunia, termasuk Javier Milei dari Argentina dan Mark Carney dari Kanada, untuk menjadi bagian dari Dewan Perdamaian untuk Gaza.
Dewan Perdamaian Gaza ini rencananya akan dibentuk sebagai bagian dari Dewan Perdamaian baru yang ia gagas.
Namun, rencana Trumo menuai kritik keras dari sekutu mesranya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu kesal karena detailnya belum dikoordinasikan dengan negaranya.
(pta)