Alasan Trump Minta Negara Anggota Tetap Dewan Perdamaian Bayar Rp17 T

Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta negara-negara yang berminat menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian harus membayar minimal US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun).

Uang yang terkumpul tersebut akan digunakan langsung untuk melaksanakan mandat Dewan Perdamaian untuk membangun kembali Gaza pasca genosida Israel.

Trump juga akan menjabat sebagai ketua perdana dan memutuskan siapa negara yang diundang untuk menjadi anggota, berdasarkan draf piagam tersebut.

Meski keputusan di Dewan Perdamaian diambil berdasarkan suara mayoritas, dengan setiap negara anggota yang hadir mendapat satu suara, tetapi semua kembali lagi ke persetujuan ketua.

"Setiap negara anggota akan menjabat selama tidak lebih dari tiga tahun sejak berlakunya Piagam ini, dan dapat diperpanjang oleh ketua. Masa keanggotaan tiga tahun tidak berlaku untuk negara anggota yang menyumbang lebih dari US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun) dalam bentuk dana tunai kepada Dewan Perdamaian pada tahun pertama berlakunya Piagam," demikian bunyi draft tersebut.

Seorang pejabat AS juga mengonfirmasi kepada Bloomberg bahwa meski anggota dapat bergabung secara gratis, tetapi untuk menjadi anggota tetap perlu membayar US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun).

Dewan Perdamaian akan mengadakan rapat pemungutan suara setiap tahun, dan rapat itu bisa menjadi lebih sesuai dengan persetujuan ketua.

Selain itu, mereka juga akan mengadakan rapat non-pemungutan suara berkala setiap tiga bulan sekali dengan dewan eksekutif.

Dalam piagam itu, Dewan Perdamaian digambarkan sebagai organisasi internasional yang mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang sah, serta mengamankan perdamaian abadi di wilayah terancam konflik.

Dewan Perdamaian ala Trump ini akan resmi dibentuk setelah tiga negara anggota menyetujui piagam tersebut. Menurut Trump, ia akan bertanggung jawab untuk menyetujui stempel resmi kelompok tersebut.

Namun, Dewan Perdamaian ini membuat para kritikus khawatir, karena mereka menganggap Trump mencoba membangun alternatif atau saingan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang telah lama dikritiknya.

Sebelumnya, Trump membentuk Dewan Perdamaian Gaza pada Sabtu (17/1), dan mengundang sejumlah pemimpin dunia.

Undangan tersebut juga ditujukan kepada Presiden Argentina Javier Milei dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney untuk menjadi bagian dari Dewan Perdamaian untuk Gaza.

Dewan Perdamaian Gaza ini rencananya akan dibentuk sebagai bagian dari Dewan Perdamaian baru yang Trump gagas.

Rencana Trump juga menuai kritik keras dari PM Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu merasa kesal karena ia belum mengetahui detail yang harus dikoordinasikan dengan negaranya.