Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meluncurkan sebuah forum internasional baru bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian, yang diklaim bertujuan menangani dan menyelesaikan konflik global.
Forum ini langsung menuai sorotan karena cakupannya luas, iuran keanggotaan yang mahal, hingga daftar negara yang bergabung maupun menolak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Board of Peace awalnya digagas Trump sebagai bagian dari rencana gencatan senjata Gaza pada September lalu. Dewan ini semula dirancang untuk mengawasi demiliterisasi dan rekonstruksi Gaza pascaperang.
Namun, dalam perkembangannya, mandat forum ini meluas menjadi organisasi internasional yang menangani stabilitas dan perdamaian di wilayah-wilayah konflik dunia.
Dalam draf piagam yang diperoleh CNN, Board of Peace disebut sebagai organisasi yang mempromosikan stabilitas, perdamaian, dan tata kelola pemerintahan di wilayah yang terdampak atau terancam konflik. Trump sendiri akan menjabat sebagai ketua dewan secara tidak terbatas.
Trump menyebut forum ini sebagai langkah besar dalam diplomasi global.
"Ini adalah hari yang sangat menggembirakan. Sudah lama dipersiapkan," kata Trump dalam pidato peresmian Board of Peace di sela World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss.
1. Tujuan dan struktur Board of Peace
Board of Peace akan berada di atas Dewan Eksekutif Pendiri yang diisi oleh tokoh-tokoh penting pemerintahan Trump, seperti menantu Trump Jared Kushner, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Dalam pidatonya di Davos, Kushner menyebut perdamaian sebagai urusan yang berbeda dengan bisnis. Ia mengatakan rencana utama pemerintahan Trump untuk Gaza tidak memiliki "rencana cadangan" di luar upaya bertahap menghentikan perang dan mentransformasi kawasan tersebut.
Trump bahkan menyebut Gaza sebagai "sebidang properti yang indah" saat berbicara mengenai rekonstruksi wilayah tersebut, memperlihatkan pendekatan yang tak lepas dari latar belakangnya sebagai pebisnis properti.
2. Syarat gabung dan biaya keanggotaan
Keanggotaan Board of Peace bersifat terbatas. Negara anggota akan menjabat selama tiga tahun, dan untuk mendapatkan kursi permanen harus membayar iuran sebesar US$1 miliar atau setara Rp16,82 triliun (asumsi kurs Rp16.826 per dolar AS).
Dana tersebut, menurut pejabat AS, akan digunakan untuk membiayai rekonstruksi Gaza. Namun, skema ini menuai kritik karena dinilai rawan disalahgunakan dan membuka celah politisasi serta korupsi.
Pernyataan Trump bahwa Board of Peace kemungkinan akan menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan diplomat, karena dianggap berpotensi melemahkan peran PBB yang sudah berdiri hampir 80 tahun sebagai penjaga perdamaian dunia.
Lanjut ke sebelah...
3. Negara yang bergabung
Sejumlah negara telah menyatakan bergabung dengan Board of Peace. Di antaranya Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Qatar, Bahrain, Pakistan, Turki, Hungaria, Maroko, Kosovo, Albania, Bulgaria, Argentina, Paraguay, Kazakhstan, Mongolia, Uzbekistan, Vietnam, dan Indonesia.
Israel juga disebut bergabung, meskipun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak hadir langsung dalam seremoni peresmian. Armenia dan Azerbaijan turut menyepakati partisipasi, menyusul perjanjian damai yang dimediasi AS tahun lalu.
Pemimpin Belarus Alexander Lukashenko, yang dikenal sebagai sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin, juga dilaporkan ikut serta. Trump bahkan mengklaim Putin setuju bergabung, meski belum dikonfirmasi resmi oleh Rusia.
Namun, upacara penandatanganan di Davos hanya dihadiri kurang dari 20 negara, mayoritas dari Timur Tengah, Asia, dan Amerika Selatan. Dari Eropa Barat, hanya Hungaria yang hadir.
4. Negara yang menolak atau ragu
Sejumlah negara Barat memilih tidak ikut bergabung. Inggris secara tegas menolak karena khawatir dengan keterlibatan Rusia.
"Kami tidak akan menjadi penandatangan karena ini menyangkut perjanjian hukum yang memunculkan isu jauh lebih luas," ucap Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper, seraya menambahkan keberatan atas keterlibatan Putin dalam forum perdamaian.
Prancis dan Norwegia juga menolak dengan alasan mempertanyakan hubungan Board of Peace dengan PBB. China mengonfirmasi menerima undangan, tetapi belum menyatakan sikap, dengan menegaskan komitmennya pada sistem internasional berbasis PBB.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menilai sulit berada dalam satu dewan dengan Rusia. Italia menyebut ada potensi masalah konstitusional, sementara Irlandia masih mempertimbangkan secara hati-hati.
[Gambas:Photo CNN]
5. Alasan Indonesia bergabung
Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung pengumuman pembentukan Board of Peace di Davos dan menandatangani komitmen keikutsertaan Indonesia. Kehadiran Prabowo menandai Indonesia resmi menjadi bagian dari forum tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan utama Indonesia bergabung adalah demi percepatan perdamaian di Gaza.
"Yang penting kan tujuannya. Tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.
Kementerian Luar Negeri RI juga menyatakan Indonesia bersama negara-negara lain menyambut undangan Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian.
6. Kontroversi dan tantangan
Meski mengusung misi perdamaian, Board of Peace menuai kontroversi sejak awal. Peran Trump sebagai ketua tanpa batas waktu, biaya keanggotaan yang sangat tinggi, hingga potensi tumpang tindih dengan PBB menjadi sorotan tajam komunitas internasional.
Koordinator Bantuan Kemanusiaan PBB Tom Fletcher menegaskan Board of Peace tidak akan menggantikan peran PBB. Namun, banyak pihak menilai keberadaan forum ini bisa memecah fokus dan legitimasi diplomasi global.
Dengan daftar anggota yang masih terbatas dan sejumlah negara kunci menolak, efektivitas Board of Peace dalam meredakan konflik dunia masih akan diuji dalam waktu dekat.
