Prancis Dukung Demo Iran, Tapi Ogah Siapkan Operasi Militer Seperti AS
Prancis menyatakan dukungannya terhadap gelombang demonstrasi di Iran, tetapi menolak opsi intervensi militer seperti yang disiapkan Amerika Serikat, pada Minggu (25/1).
"Kita harus mendukung rakyat Iran dengan cara apa pun yang kita bisa," kata Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Alice Rufo dalam program politik Le Grand Jury, seperti dikutip AFP.
Lihat Juga :KILAS INTERNASIONAL AS Angkat Kaki dari WHO sampai Xi Jinping Pecat Dua Jenderal |
"Namun, intervensi militer bukanlah opsi yang diprioritaskan (bagi Prancis). Terserah kepada rakyat Iran untuk menyingkirkan rezim ini," tambah dia.
Rufo menegaskan nasib rakyat Iran berada di tangan mereka sendiri, bukan pihak luar yang berhak menentukan kepemimpinan negara tersebut.
"Rakyat Iran menolak rezim mereka. Nasib rakyat Iran berada di tangan orang Iran sendiri, dan bukan tugas kami untuk memilih pemimpin mereka," kata Rufo.
Ia juga mengungkapkan sulitnya "mendokumentasikan kejahatan massal yang dilakukan rezim Iran terhadap warganya" akibat pemadaman internet yang meluas.
Lebih dari 90 juta penduduk Iran telah terputus dari akses internet sejak pemerintah memberlakukan pemadaman pada 8 Januari, di tengah gelombang protes besar yang melanda negara itu.
Dalam situasi tersebut, aparat keamanan melancarkan penindakan keras terhadap para pengunjuk rasa.
Organisasi HAM mencatat ribuan korban jiwa, sementara LSM Iran Human Rights yang berbasis di Norwegia memperkirakan jumlah korban bisa melebihi 25.000 orang.
Pemerintah Iran sendiri menyebut jumlah korban tewas mencapai 3.117 orang, termasuk 2.427 yang dikategorikan sebagai "syuhada".
Istilah itu digunakan untuk membedakan aparat keamanan dan warga sipil dari mereka yang oleh otoritas disebut sebagai "perusuh" yang dituding dipicu oleh AS dan Israel.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya berulang kali mengancam akan melakukan serangan militer terhadap Iran sebagai respons atas penindakan tersebut.
Lihat Juga : |
Namun kemudian Trump terlihat melunakkan sikapnya setelah menyebut Teheran menangguhkan rencana eksekusi.
Gelombang protes awalnya dipicu persoalan ekonomi pecah di Teheran pada 28 Desember, sebelum berkembang menjadi gerakan luas yang menuntut penghapusan sistem ulama yang telah memerintah Iran sejak Revolusi 1979.
(rnp/bac)