Sekjen PBB: Hukum Internasional Mulai Digantikan Hukum Rimba
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyuarakan kekhawatiran akan tatanan dunia belakangan ini.
Guterres menyebut tatanan dunia sedang terkikis lantaran supremasi hukum tengah digantikan oleh "hukum rimba".
Dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB pada Senin (26/1), Guterres menyampaikan supremasi hukum adalah landasan perdamaian dan keamanan dunia.
Pada 2024 lalu, negara-negara anggota PBB mengadopsi "Pakta untuk Masa Depan" yang mencakup komitmen untuk bertindak sesuai dengan hukum internasional dan memenuhi kewajiban dengan iktikad baik.
Akan tetapi, perjanjian itu tampaknya cuma kata-kata belaka karena tidak sejalan dengan tindakan nyata.
"Di seluruh dunia, supremasi hukum kini sedang digantikan oleh hukum rimba. Kita melihat pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan pengabaian tak tahu malu terhadap Piagam PBB," kata Guterres, seperti dikutip Anadolu Agency.
Guterres menyebut "dari Gaza hingga Ukraina, Sahel hingga Myanmar, di Venezuela serta tempat lain", penegakkan hukum diperlakukan bak "menu ala carte."
Negara-negara seenaknya melanggar hukum internasional lewat "kekuatan ilegal, penargetan infrastruktur sipil, pelanggaran dan penyalahgunaan hak asasi manusia (HAM), pengembangan senjata nuklir ilegal, perubahan pemerintahan yang inkonstitusional, hingga penolakan bantuan kemanusiaan."
Guterres prihatin karena negara-negara itu tidak dikenai hukuman padahal sudah melanggar aturan.
"Pelanggaran-pelanggaran ini menciptakan preseden berbahaya, mendorong negara-negara lain untuk melakukan apa yang mereka inginkan, alih-alih apa yang wajib mereka lakukan berdasarkan hukum internasional," ucap Guterres.
Pada kesempatan itu, Guterres pun menyinggung kekuasaan DK PBB selaku satu-satunya badan di dunia yang dapat mengikat semua negara dalam hal perdamaian dan keamanan.
Ia berujar otoritas unik ini sudah semestinya dipakai untuk "memastikan akuntabilitas dan mengakhiri impunitas".
"Tanggung jawabnya unik. Kewajibannya universal," katanya, seraya menekankan pentingnya reformasi di dewan tersebut.
(blq/bac)