Wamenlu RI Buka Suara soal Tak Ada Palestina di Board of Peace
Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Arif Havas Oegroseno buka suara soal keterlibatan Palestina dalam Dewan Keamanan untuk Gaza atau Board of Peace (BoP).
Havas, sapaan akrabnya, menyampaikan komentar itu usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI pada hari ini, Selasa (27/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada satu misunderstanding kayaknya ya di publik bahwa tidak ada Palestina. Kan ada Palestina di situ," kata dia di sekitar Kompleks Parlemen DPR-MPR, Jakarta.
Havas lalu berujar, "Ada sejumlah wakil dari teknokratik Palestina disepakati nanti akan menjadi bagian buat sama program-programnya."
Dari 26 negara anggota BoP, negara Palestina memang tidak tercantum sebagai member. Puluhan negara itu di antaranya AS, Arab Saudi, Indonesia, dan Israel.
Namun, ada sejumlah teknokrat Palestina yang tergabung dalam Komite Nasional Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG).
Badan ini beroperasi di bagian bawah struktur yang dipimpin Amerika Serikat. Tingkat paling tinggi adalah BoP yang dipimpin langsung Presiden Donald Trump, lalu ada Dewan Eksekutif Gaza yang mengawasi pekerjaan di lapangan, dan terakhir NCAG.
Badan tersebut berisi 15 teknokrat Palestina dan diketuai eks pejabat sekaligus teknokrat Otoritas Palestina (AP) Ali Shaath.
NCAG bertanggung jawab memulihkan layanan-layanan penting seperti listrik, air, perawatan kesehatan, pendidikan; mengelola kehidupan sehari-hari, dan mengawasi keamanan sipil di Gaza.
Pembentukan NCAG juga disebut-sebut bertujuan untuk menggantikan pemerintahan Hamas dengan pemerintahan teknokratis. Nantinya, jika keadaan sudah membaik, mereka akan mentransfer pemerintahan ke Otoritas Palestina.
NCAG akan mengawasi proses pelucutan senjata, mempertahankan satu hukum dan satu rantai komando, serta mengintegrasikan atau membubarkan semua kelompok bersenjata setelah melalui proses verifikasi yang ketat, demikian dikutip Jerusalem Post.
Board of Peace merupakan inisiasi Amerika Serikat di bawah pimpinan Trump.
Di kesempatan tersebut, Havas menegaskan setiap anggota punya suara yang sama dan setara.
"Di situ anggota itu punya hak yang sama ya. Jadi tidak hanya Indonesia, tapi juga negara-negara Timur Tengah yang lain itu punya posisi apa namanya suara yang sama," ungkap dia.
Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi tersebut menuai kritik tajam dari para pengamat. RI selama ini lantang menyuarakan kemerdekaan Palestina, bahkan dalam konstitusi menyerukan penghapusan penjajahan.
BoP juga menuai kritik karena dianggap mengecilkan peran PBB dalam menjaga perdamaian.
(isa/rds)[Gambas:Video CNN]