Teheran Minta DK PBB Cegah Rencana Serangan Trump

Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Amir Saeid Iravani meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan menyusul ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerang negara tersebut.

Permintaan itu tertuang dalam surat yang dikirim Iravani untuk DK PBB. Dalam surat tersebut, dia mengatakan ancaman AS melanggar Piagam PBB.

"[Meminta DK PBB] menolak secara tegas setiap penggunaan atau ancaman kekerasan oleh AS," tulis Iravani dalam surat tersebut, dikutip Al Jazeera, pada Rabu (28/1).

Dia juga mengingatkan AS, sebagai anggota tetap Dewan keamanan PBB untuk mematuhi Piagam PBB dan mempertimbangkan konsekuensi serius tiap agresi militer.

"Peringatan Trump bahwa armada dalam jumlah besar menuju Iran sebagai ancaman yang eksplisit dan tegas soal penggunaan kekuatan," ungkap Iravani.

Lebih lanjut, Dubes Iran itu mengatakan pernyataan terbaru Trump bukan cuma insiden isolasi.

"Melainkan bagian dari pola yang lebih luas dan terdokumentasi dengan baik berupa pemaksaan, intimidasi, aktivitas destabilisasi, operasi intelijen rahasia, dan tekanan yang melanggar hukum [terhadap Iran]," kata Iravani.

Surat itu juga menyatakan Iran menegaskan kembali hak mereka untuk membela diri berdasarkan hukum internasional,

Tak cuma itu, Iravani mengatakan Iran akan menggunakan haknya untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan guna mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan rakyat.

Permohonan Iran ke DK PBB muncul usai Trump mengatakan AS siap menyerang Iran jika negosiasi program nuklir mereka gagal.

"Semoga Iran segera 'Duduk di Meja Perundingan' dan menegosiasikan kesepakatan yang adil dan merata - TANPA SENJATA NUKLIR - kesepakatan yang menguntungkan semua pihak," ujar Trump.

"Waktu hampir habis, ini benar-benar sangat penting! Seperti yang pernah saya katakan kepada Iran sebelumnya, BUAT KESEPAKATAN!" imbuh dia.

Saat ini, 10 kapal perang AS sudah berlayar di perairan Timur Tengah. Jika, Iran tak kunjung menyepakati negosiasi, AS akan membuat nasib negara itu lebih buruk dari Venezuela.