Junta Myanmar Minta ASN yang Aksi Pembangkangan Sipil Kembali Kerja

Junta militer Myanmar memanggil para pekerja negara atau ASN--termasuk dokter--yang melakukan pembangkangan sosial (civil disobedience) untuk kembali ke tempat dinasnya masing-masing.

Mengutip dari AFP, pada Minggu (1/2), junta militer menjanjikan kepada mantan PNS yang mundur sebagai protes atas pengambilan alih pemerintahan lima tahun lalu akan dihapus dari absen 'daftar hitam'.

Setelah militer melakukan kudeta pada 1 Februari 2021, puluhan ribu pekerja publik, termasuk dokter dan administrator pemerintah, meninggalkan pos mereka dalam gelombang civil disobedience.

Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional junta mengatakan pegawai negeri sipil yang 'meninggalkan tempat kerja mereka tanpa izin karena berbagai alasan' sejak Februari 2021 harus 'melapor dan menghubungi kantor departemen mereka sebelumnya'.

"Setelah verifikasi, karyawan yang terbukti tidak melakukan pelanggaran apa pun, serta mereka yang telah melakukan pelanggaran tetapi telah menjalani hukuman dan namanya masih tercantum dalam daftar hitam, akan dihapus dari daftar hitam," kata dewan tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di surat kabar yang dikelola pemerintah negara itu, Global New Light of Myanmar.

Beberapa dari PNS yang melakukan Civil Disobedience pada Februari 2021 kemudian melanjutkan mencari nafkah di sektor swasta, sementara lainnya ada yang bergabung dengan gerakan prodemokrasi penentang junta militer. Perang saudara di Myanmar itu telah menewaskan puluhan ribu orang di semua pihak.

Pekan lalu, junta militer menyelesaikan pemilu selama sebulan yang mereka gembar-gemborkan sebagai kembalinya pemerintahan sipil. Namun, mengutip dari AFP, partai promiliter yang dominan meraih kemenangan telak dalam pemilu itu merupakan kepanjangan tangan cengkeraman kekuasaan angkatan bersenjata.

Gerakan Civil Disobedience Myanmar

Setelah kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021,   puluhan ribu pekerja publik yang mogok bergabung dengan "Gerakan Pembangkangan Sipil atau Civil Disobedience" sebagai bentuk protes.

Junta kemudian menanggapi dengan melakukan aksi penindakan terhadap para demonstran. Junta mengandalkan informasi dari informan dan penggerebekan mendadak untuk menangkap mereka yang mogok atau melakukan pembangkangan sosial itu.

menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (Assistance Association for Political Prisoners), saat ini lebih dari 22.000 orang mendekam di penjara junta.

Suu Kyi juga ditahan militer, dan partainya yakni National League for Democracy (NLD) telah dibubarkan.

Pemilu ala junta

Pemilihan bertahap yang digelar junta berakhir Minggu lalu. Pemilu yang diklaim junta mengembalikan kekuasaan sipil itu berlangsung di tengah pertempuran yang menyebabkan sebagian besar wilayah negara berada di luar kendali tentara.

Jaringan pengamat, Asian Network for Free Elections, menyatakan partai-partai yang memenangkan 90 persen kursi dalam pemilihan sebelumnya pada tahun 2020 -- dimenangkan dengan telak oleh partai Suu Kyi -- tidak muncul dalam surat suara kali ini.