Penahanan Uighur Kembali Disorot usai Penangkapan Maduro
Berbagai negara mengecam tindakan Amerika Serikat yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro di awal Januari lalu.
China, melalui Kementerian Luar Negeri, juga ikut mengutuk penangkapan Maduro dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan kedaulatan.
Tidak hanya itu, Beijing juga menyebut penculikan Maduro dari Venezuela ke AS sebagai "tindakan hegemonik yang merusak norma global."
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah aktivis hak asasi manusia secara spesifik menyoroti China, yang turut mengecam tindakan AS walau Negeri Tirai Bambu sendiri memiliki catatan buruk di bidang HAM.
"Saat diucapkan China, pernyataan itu terasa bukan sebagai penilaian moral, melainkan sebuah teater sandiwara," kata aktivis HAM Shohret Hoshur.
Ia menilai sikap tersebut ironis mengingat perlakuan China terhadap warga Uyghur di wilayah yang secara historis dikenal sebagai Turkestan Timur.
Hoshur mengaku merasakan emosi yang bercampur saat melihat reaksi dunia atas penangkapan Maduro. Di satu sisi, ia merasa lega karena dunia masih menunjukkan kepedulian terhadap keadilan.
Namun di sisi lain, ia menyebut keadilan tersebut bersifat selektif. "Rasa keadilan itu bekerja untuk sebagian orang, pada kasus tertentu, tetapi sepenuhnya gagal bagi yang lain. Ketika menyangkut kami, keadilan itu sering kali menjadi tidak terlihat," ujarnya.
Penahanan Uyghur
Ia kemudian membandingkan penangkapan seorang kepala negara dengan apa yang ia sebut sebagai "penyanderaan massal" terhadap warga Uyghur. Menurut Hoshur, operasi penangkapan Maduro melibatkan personel terbatas dan berlangsung kurang dari tiga jam.
Sebaliknya, China disebut mengerahkan puluhan ribu aparat dan ratusan ribu kader pemerintah untuk menahan lebih dari tiga juta Uyghur.
"Apakah menyandera satu presiden lebih biadab daripada menyandera seluruh bangsa?" kata Hoshur mempertanyakan.
Lihat Juga : |
Hoshur juga menyoroti perbedaan proses hukum. Maduro, menurutnya, segera dihadapkan pada mekanisme peradilan, mengetahui alasan penangkapannya, dan dapat bertemu keluarganya.
Sementara itu, warga Uyghur yang dikirim ke kamp-kamp penahanan disebut tidak melalui prosedur hukum apa pun.
"Tidak ada surat perintah, tidak ada dakwaan, tidak ada pengadilan. Banyak dari mereka bahkan tidak tahu mengapa ditangkap, selain karena mereka adalah Uyghur," ujarnya.
Hoshur menambahkan bahwa 11 anggota keluarganya sendiri menghilang dalam sistem tersebut dan selama sembilan tahun terakhir ia tidak dapat menghubungi satu pun dari mereka.
Fokus kemarahan global
Selain isu penahanan, Hoshur juga mengaitkan persoalan sumber daya alam. Ia mencatat bahwa pemerintah AS secara terbuka mengakui kepentingannya terhadap minyak Venezuela.
Sebaliknya, China, menurutnya, secara diam-diam mengeksploitasi minyak, gas, dan sumber daya alam Turkestan Timur sambil menyebutnya sebagai upaya "pembangunan ekonomi Xinjiang."
"China tidak pernah menjelaskan ke mana keuntungan itu mengalir," katanya.
Hoshur menambahkan bahwa informasi mengenai kondisi kamp Uyghur hanya muncul secara terfragmentasi.
Sejumlah intelektual dan pejabat senior, seperti mantan kepala dinas pendidikan regional Sattar Sawut dan rektor universitas Tashpolat Teyip, disebut menerima hukuman mati atau penjara seumur hidup, sementara warga biasa kerap dijatuhi hukuman lebih dari 15 tahun penjara.
"Setelah hampir satu dekade, pembebasan sangat jarang terjadi," ujar Hoshur.
Dalam penutup pandangannya, Hoshur tidak menyatakan bahwa penangkapan Maduro sepenuhnya benar. Namun ia mempertanyakan fokus kemarahan global.
"Jika kemarahan dunia hanya dicurahkan pada penangkapan presiden, sementara jutaan warga sipil bisa disandera dalam diam, maka masalahnya bukan hanya kemunafikan politik," tutur Hoshur.
"Itu adalah pengosongan makna hukum internasional itu sendiri," pungkasnya.
(dna)