Konflik Politik Perparah Ancaman Teror di Khyber Pakhtunkhwa Pakistan

Provinsi Khyber Pakhtunkhwa (KP) di Pakistan menghadapi krisis keamanan yang kian serius di tengah konflik politik terbuka antara Kepala Menteri Muhammad Sohail Afridi dan Gubernur Faisal Karim Kundi. Perseteruan ini dinilai memperlemah respons terhadap lonjakan terorisme di salah satu wilayah paling rawan di Pakistan.

Afridi baru-baru ini melakukan tur provinsi untuk meninjau proyek Safe Cities, inisiatif pengawasan berbasis teknologi yang diproyeksikan menjadi fondasi stabilitas KP. Namun, Gubernur Kundi menuding Afridi justru mengabaikan tugas utama menjaga keamanan.

"Provinsi ini ditinggalkan, sementara aparat keamanan menjadi sasaran serangan setiap hari," kata Kundi dalam konferensi pers, seraya menuding kepala menteri lebih sibuk memimpin aksi protes politik di luar daerah.

Kritik tersebut diperkuat oleh Menteri Informasi Federal Attaullah Tarar. Ia mengecam pernyataan Afridi yang meragukan penggunaan wilayah Afghanistan oleh kelompok teroris. Menurut Tarar, sikap itu "sejalan dengan narasi ekstremis" dan berpotensi melemahkan upaya nasional melawan terorisme.

Dalam serangkaian rapat tingkat tinggi di Peshawar, Dera Ismail Khan (DI Khan), Bannu, dan Lakki Marwat, Afridi mendorong percepatan proyek Safe Cities. Pemerintah provinsi melaporkan pemasangan 711 kamera pengawas di Peshawar, 88 di DI Khan, 76 di Bannu, dan 47 di Lakki Marwat. Proyek ini ditargetkan rampung pada 31 Januari 2026.

Penguatan polisi dan departemen antiterorisme

Afridi juga menginstruksikan perluasan bertahap ke ibu kota divisi lain serta wilayah bekas daerah kesukuan yang telah digabungkan, seperti Karak, Tank, dan Waziristan Utara. Ia menekankan integrasi jaringan CCTV milik swasta serta penggunaan sistem tenaga surya untuk menjamin keandalan di daerah terpencil.

"Safe Cities akan memperkuat pengawasan, pencegahan kejahatan, dan kapasitas kepolisian melalui pusat komando terpadu," ujar seorang pejabat provinsi.

Namun, Kundi menilai fokus tersebut sebagai pengalihan dari ancaman mendesak. Ia menyoroti serangan bom rakitan (IED) di Tank yang menewaskan tujuh anggota polisi, serta lonjakan kekerasan di DI Khan dan Bannu. "Hukum dan ketertiban runtuh, sementara pemerintah provinsi sibuk dengan politik," katanya.

Kundi mendesak pemerintah provinsi untuk kembali mendukung operasi militer, memperkuat kepolisian dan Departemen Penanggulangan Terorisme (CTD), serta meningkatkan pelatihan pasukan Levies di wilayah yang telah digabungkan. Ia juga mempertanyakan asal-usul bahan peledak yang dikirim menggunakan drone.

"Dari mana semua ini berasal? Kita tidak bisa menutup mata terhadap peran lintas perbatasan," ujarnya, mengisyaratkan keterkaitan dengan Afghanistan.

Kerja sama federal dan daerah

Intervensi pemerintah federal menegaskan bahwa konflik ini berdampak nasional. Tarar menuding Afridi meremehkan ancaman dari Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP), yang oleh pemerintah disebut sebagai "Fitna-al-Khawarij". "Tidak ada toleransi terhadap ekstremisme," tegas Tarar, seraya menyebut pendanaan asing dan pentingnya pendekatan non-militer seperti Komite Paigham-e-Amman untuk melawan propaganda radikal.

Kundi turut menyerukan kerja sama pemerintah federal dan daerah guna menstabilkan KP. Ia mengkritik kegagalan tata kelola selama satu dekade oleh PTI di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang menurutnya menghambat investasi meski provinsi tersebut kaya sumber daya.

Data terorisme memperlihatkan skala krisis yang dihadapi KP. Sepanjang 2024, provinsi ini mencatat 702 insiden teror yang menewaskan 1.363 orang, terdiri dari 288 warga sipil, 421 personel keamanan, dan 654 militan. Angka ini meningkat 44,84 persen dibandingkan 941 kematian pada 2023.

Situasi memburuk pada 2025. CTD mencatat 1.588 kasus terorisme, naik sekitar 50 persen dari 1.058 kasus pada tahun sebelumnya. Jumlah serangan melampaui 500 insiden, sementara serangan yang menargetkan polisi mencapai 510 kasus, meningkat 56 persen dari 327 kasus. Dalam periode yang sama, pasukan keamanan menewaskan 420 militan dan menangkap 1.244 tersangka melalui 2.791 operasi.

Meski demikian, wilayah seperti Bannu, DI Khan, Lakki Marwat, Hangu, dan Peshawar tetap menjadi episentrum kekerasan. Banyak serangan TTP ditelusuri ke tempat persembunyian di sepanjang perbatasan Afghanistan, dengan sekitar 600 serangan TTP tercatat di KP dalam satu tahun.

Siklus kekerasan

Memasuki 2026, kekerasan belum menunjukkan tanda mereda. Pemboman kendaraan lapis baja (APC) di Tank menjadi salah satu insiden terbaru, sementara warga kembali mengungsi dari Kurram akibat bentrokan bersenjata.

Sikap Afridi yang meragukan peran wilayah Afghanistan dinilai kontradiktif oleh pemerintah federal. Pakistan telah menampung jutaan pengungsi Afghanistan selama puluhan tahun, dan Islamabad mengklaim sedikitnya 22 serangan TTP diluncurkan dari wilayah Afghanistan pada pertengahan 2024.

"Negara tetangga yang membiarkan tempat perlindungan teroris merusak pengorbanan Pakistan," kata Tarar, merujuk ribuan korban jiwa sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021.

Secara politik, konflik ini mencerminkan benturan antara pemerintahan provinsi yang dikuasai PTI dan pemerintah federal pimpinan PML-N. Para pengamat menilai proyek Safe Cities penting dalam jangka panjang, tetapi fokus berlebihan pada infrastruktur pengawasan berisiko mengalihkan perhatian dari kebutuhan mendesak seperti pendanaan CTD, koordinasi intelijen, dan penguatan perbatasan.

Tanpa rekonsiliasi dan kerja sama nyata, konflik internal ini berpotensi memperpanjang siklus kekerasan. Seperti diperingatkan Kundi, "Ketika para pemimpin bertengkar, yang diuntungkan hanyalah para ekstremis."