Iran soal RI Jadi Presiden HAM PBB: Peluang Tatanan Dunia Lebih Adil
Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi mengatakan pemerintahan yang berbasis di Jakarta punya peluang membuka tatanan dunia yang adil saat memangku posisi presidensi Dewan HAM PBB.
Boroujerdi menyampaikan pernyataan itu saat pidato di acara peringatan Hari Nasional Iran dan Peringatan ke-47 Kemenangan Revolusi Islam Iran di Jakarta, Selasa.
"Presidensi Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB memberi kesempatan berharga, bagi kedua negara kita, bersama dengan negara-negara merdeka lain untuk mengoperasionalkan visi bersama tentang tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang," kata dia.
Aturan tersebut, lanjut dia, memungkinkan Indonesia untuk lebih mempromosikan prinsip posisi non selektif, ketidakberpihakan, universalitas, dan mencegah politisasi.
Politisasi yang dimaksud mencakup politisasi dalam masalah hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang.
Lebih lanjut, Boroujerdi mengkritik organisasi internasional yang menerapkan standar ganda dan tak banyak berkutik atas tindakan Amerika Serikat. Ia tak menyebut organisasi mana yang dimaksud.
Namun, selama ini Iran lantang menyerukan PBB untuk bersikap tegas saat menghadapi negara pimpinan Donald Trump.
"Beberapa pemimpin menganggap diri mereka berhak bertindak dengan kekebalan di mana pun di dunia, menciptakan preseden berbahaya dalam sistem internasional," kata Dubes Iran itu.
Lihat Juga : |
Namun di tengah keheningan tatanan internasional itu, Boroujerdi menilai bahwa Iran, Indonesia, dan negara merdeka lain berusaha mengaktifkan tatanan internasional yang tidak memihak.
Prinsip perdamaian dan non blok yang dipegang Indonesia serta Iran, kata dia, punya peluang untuk berperan lebih jauh di tingkat regional maupun global.
"Dengan memanfaatkan kekuatan di Asia Barat dan Asia Tenggara yang tak bisa ditampik, Iran dan Indonesia secara konsisten berusaha mengelola dan menahan ketegangan regional, sekaligus membangun stabilitas dan keamanan di wilayah masing-masing," ujar Boroujerdi.
Indonesia resmi menjadi presidensi Dewan HAM PBB untuk tahun 2026.
Dengan posisi tersebut, peran Indonesia kian penting. Sebagai Presiden Dewan HAM, RI punya tugas dan kewenangan, seperti mengusulkan kandidat untuk mandat prosedur khusus hingga menunjuk para ahli bertugas di badan investigasi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di berbagai negara.
Selain itu, Presiden Dewan HAM bertanggung jawab memastikan bahwa kegiatan Dewan dipimpin dengan cara yang terhormat, konstruktif dan netral.
(isa/bac)