Hamas Sebut RI Jamin Kirim Pasukan ke Gaza Bukan 'Agenda Israel'
Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, mengatakan Indonesia sudah menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan menjalankan agenda Israel menyusul rencana pengerahan pasukan ke Jalur Gaza Palestina di bawah Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
ISF atau International Stabilization Force (ISF) merupakan bagian dari upaya Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyelesaikan konflik di Jalur Gaza. Hamdan mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak Indonesia terkait pengerahan ISF ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah Indonesia, mereka tidak akan menjadi pihak atau pelaksana agenda Israel apa pun di Jalur Gaza," kata Hamdan saat wawancara dengan media Aljazeera Mubasher yang dirilis Rabu (11/2).
"Sikap kami jelas, dan kami mendengar pernyataan yang tegas dari seluruh negara tersebut bahwa mereka tidak akan menjadi pihak yang menjalankan agenda Israel terhadap rakyat Palestina atau turut serta dalam agresi terhadap mereka," paparnya menambahkan.
Dia berharap komitmen itu bisa diterapkan sebenar-benarnya agar warga Palestina bisa terlindungi dari serangan brutal Israel.
"Ya, dan kami menekankan bahwa agar hal ini bisa dicapai dengan benar, pasukan harus ditempatkan di perbatasan, memisahkan warga Palestina dari pendudukan dan mencegah pendudukan melanjutkan agresinya terhadap rakyat Palestina" ujar Hamdan lagi.
CNNIndonesia.com sudah menghubungi juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Juru bicara Kementerian Pertahanan untuk mengonfirmasi apakah lembaga ini yang berkomunikasi dengan Hamas. Namun, keduanya belum memberi tanggapan.
Lebih lanjut, pejabat senior itu mengatakan Hamas sudah berkomunikasi dengan berbagai negara untuk membahas persoalan ISF.
"Kami telah memberi tahu semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, warga Palestina tidak membutuhkan kekuatan atau pasukan asing," kata Hamdan.
Media Israel, KAN, sebelumnya melaporkan RI akan jadi negara pertama yang mengerahkan pasukan internasional ke Gaza beberapa pekan usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar konferensi tingkat tinggi Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di Washington.
KTT Board of Peace akan digelar pada 19 Februari di Washington.
Kabar pengerahan pasukan RI ini muncul setelah Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang siap mengerahkan pasukan sebagai bagian dari ISF bersama Uni Emirat Arab, Italia, Azerbaijan, Pakistan, Qatar, Turki, dan negara lain.
Pasukan ISF, termasuk dari Indonesia, dikerahkan untuk menjaga dan mengawasi gencatan senjata termasuk menangani masalah perbatasan.
Sebagai contoh, pasukan Indonesia bisa saja dikerahkan untuk mengawasi garis perbatasan di Khan Yunis dan Rafah di Gaza selatan.
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memperkirakan Indonesia akan mengirim sekitar 8.000 pasukan ke Gaza di bawah bendera ISF. Namun, hingga kini RI masih mempersiapkan skema pengiriman pasukan termasuk komposisi personel dan waktu pengerahan.
"Tapi, ada kemungkinan kita akan (kirim) kurang lebih di angka 8.000 itu. Total (tentaranya) 20 ribu," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa.
Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan RI Brigjen Rico Ricardo Sirait pernah mengatakan upaya Indonesia untuk mendukung perdamaian, gencatan senjata, dan rekonstruksi di Gaza masih dalam persiapan.
Rico juga menjelaskan Indonesia terus berkoordinasi dan menunggu mandat internasional serta keputusan resmi pemerintah.
"Terkait kabar bahwa Indonesia akan menjadi 'negara pertama' yang mengirim pasukan, kami belum dapat mengonfirmasi informasi tersebut," jawab Rico saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat pada Selasa.
(isa/rds)[Gambas:Video CNN]