RI Buka Suara soal Israel Resmi Gabung Board of Peace Bentukan Trump
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) buka suara usai Israel bergabung Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Jalur Gaza, Palestina.
Juru bicara Kemlu RI Vahd Nabyl menegaskan keanggotaan Indonesia di BoP bukan berarti membuka hubungan dengan negara manapun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun," kata Nabyl dalam pernyataan tertulis saat ditanya respons Kemlu bahwa Israel gabung BoP.
Hal itu diutarakan Nabyl menyusul kritikan publik terkait keputusan Indonesia bergabung dengan BoP yang dinilai berpihak terhadap agenda AS dan sekutunya Israel soal Palestina. Terlebih, selama ini Indonesia merupakan salah satu negara yang vokal membela kemerdekaan Palestina.
Indonesia juga sampai saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, terlepas sejumlah laporan tak terkonfirmasi menyebutkan Jakarta dan Tel Aviv tengah mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik.
Namun, Kementerian Luar Negeri RI selama ini membantah hal tersebut.
Lebih lanjut, Nabyl menerangkan keikutsertaan Indonesia di organisasi bentukan Trump berdasarkan mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina. Ini sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).
Resolusi 2803 yang disahkan DK PBB pada November tahun lalu mengizinkan Amerika Serikat membentuk Board of Peace.
BoP akan memainkan penting untuk mewujudkan poin-poin yang diusulkan Trump mengakhiri agresi Israel di Jalur Gaza. Dewan ini juga siap mengawasi pemerintahan sementara dan memastikan akuntabilitas saat Gaza di masa transisi.
Di kesempatan ini, Nabyl juga menjelaskan keanggotaan negara manapun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut.
Di BoP maupun di semua forum yang ada, lanjut dia, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, hingga realisasi Solusi Dua Negara.
"Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian," ujar dia.
Di BoP nanti, Nabyl mengatakan Indonesia akan memanfaatkan keanggotaan untuk mendorong keterlibatan Otoritas Palestina, memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina, menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, hingga mendorong terwujudnya solusi dua negara.
Pernyataan Kemlu muncul usai Israel resmi bergabung dengan BoP pada Rabu (11/2).
Peresmian itu berlangsung saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkunjung ke Amerika Serikat untuk bertemu Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
Dalam foto yang beredar Netanyahu tampak rampung menggelar pertemuan dengan Rubio. Mereka juga terlihat memegang dokumen yang sudah ditandatangani.
Netanyahu mengatakan bahwa ia telah "menandatangani aksesi Israel sebagai anggota Dewan Perdamaian."
Keanggotaan Israel di BoP menuai sorotan mengingat mereka adalah pihak yang meluncurkan agresi di Gaza.
Selain itu, Netanyahu juga getol menolak pendirian negara Palestina.
(isa/rds)[Gambas:Video CNN]