5 Fakta Rapat Perdana Board of Peace yang Dihadiri Prabowo Hari Ini

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto akan menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC, Amerika Serikat, hari ini, Kamis (19/2).

Board of Peace merupakan badan bentukan Presiden Donald Trump yang diklaim digagas untuk fokus menangani krisis hingga rekonstruksi Jalur Gaza Palestina. Namun, banyak pihak menilai BoP dapat melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terutama dalam netral menangani situasi di Gaza. 

BoP juga dikhawatirkan bias terutama terhadap kepentingan Israel, sekutu dekat AS.

Sementara itu, Prabowo sudah tiba di AS pada Selasa (17/2) dengan didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk menghadiri BoP dan kunjungan kerja lainnya di Negeri Paman Sam.

Prabowo bakal menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BoP bersama sejumlah pemimpin negara, termasuk Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

Berikut fakta-fakta mengenai pertemuan perdana Board of Peace.

1. Bahas dana rekonstruksi Gaza dan ISF

Menurut sejumlah pejabat AS, Presiden AS Donald Trump akan mengumumkan rincian penggalangan dana untuk rekonstruksi Jalur Gaza dalam KTT BoP.

Trump juga akan merinci soal militer negara yang akan berpartisipasi dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

"Presiden akan membuat pengumuman terkait dana yang terkumpul," kata salah satu pejabat.

Pada Minggu (15/2), Trump mengumumkan di Truth Social bahwa anggota-anggota BoP telah menyatakan komitmen untuk menggelontorkan US$5 miliar atau sekitar Rp84 triliun untuk rekonstruksi Gaza.

Trump tidak merinci negara mana saja yang menyatakan komitmen tersebut. Ia juga tidak menjelaskan apakah dana itu sama atau berbeda dengan yang termaktub dalam piagam BoP.

2. Pemimpin yang hadir

Sejumlah pemimpin negara telah mengonfirmasi datang ke KTT BoP. Mereka adalah Prabowo, Netanyahu, PM Pakistan Shehbaz Sharif, PM Hungaria Viktor Orban, hingga Presiden Argentina Javier Milei.

Pemerintah Kosovo dan Albania juga telah menyatakan akan datang ke KTT BoP. Sejumlah pemimpin dari negara-negara Arab-Muslim turut diperkirakan hadir dalam pertemuan ini. Negara-negara itu antara lain Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, hingga Uni Emirat Arab.

3. Pemimpin yang absen

Presiden Rusia Vladimir Putin maupun perwakilan dari Kremlin tidak akan datang ke KTT BoP. Rusia telah diundang gabung BoP namun masih meninjau proposal tersebut.

"Tidak ada pejabat Kremlin yang berencana datang," kata juru bicara kepresidenan Dmitry Peskov.

Presiden Belarusia Alexander Lukashenko juga tak akan hadir karena bentrok dengan agenda pemerintahan. Lukashenko sebelumnya mengaku menerima undangan untuk hadir di KTT BoP.

PM India Narendra Modi juga kemungkinan besar tak akan hadir karena sampai sekarang belum memutuskan apakah akan bergabung dengan BoP. New Delhi telah diundang Trump untuk berpartisipasi.

Beberapa pemimpin yang tak hadir kemungkinan yakni yang menolak gabung BoP. Negara-negara yang sudah menolak di antaranya Prancis, Vatikan, Jerman, Norwegia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Inggris.

Melansir Anadolu Agency, Italia dan Yunani juga menolak berpartisipasi, namun menyatakan akan datang ke KTT BoP sebagai observer.

Dikutip Politico, Uni Eropa juga menyatakan akan mengirim delegasi ke KTT meski tidak bergabung dalam BoP.

4. Wanti-wanti Hamas

Kelompok milisi Hamas Palestina telah mewanti-wanti agar Board of Peace tidak dijadikan kedok oleh Israel untuk melanjutkan serangan ke Jalur Gaza.

"Kami memperingatkan agar pihak [Israel] tidak menggunakan dewan ini sebagai kedok untuk melanjutkan perang di Gaza dan mencegah rekonstruksi," kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem, dalam pernyataan video, seperti dikutip Al Jazeera.

Qassem meminta dewan bentukan Trump ini bisa segera mengakhiri pelanggaran Israel dalam gencatan senjata di Gaza. Hingga saat ini, pasukan Israel masih melancarkan serangan di beberapa wilayah hingga menewaskan warga sipil.

"Perang genosida terhadap Gaza masih berlangsung, melalui pembunuhan, pengusiran, blokade, dan kelaparan, hingga saat ini," ucapnya.

5. Vatikan tolak Board of Peace

Vatikan menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian setelah diundang Trump sejak Januari lalu.

Diplomat tertinggi Vatikan Kardinal Pietro Parolin mengatakan selain karena Vatikan memiliki status khusus dalam hubungan internasional, penanganan situasi krisis kemanusiaan di Jalur Gaza Palestina semestinya dikelola oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan bukan badan lain.

"[Takhta Suci Vatikan] tidak akan berpartisipasi dalam Board of Peace karena statusnya yang khusus, yang jelas berbeda dari negara-negara lain," kata Parolin pada Selasa (17/2) seperti dikutip Reuters.

"Salah satu kekhawatirannya adalah bahwa di tingkat internasional, seharusnya PBB yang mengelola situasi-situasi krisis ini. Ini merupakan salah satu poin yang terus kami tekankan," paparnya menambahkan.