PBB Soroti Dugaan Represi Pakistan, Termasuk Tekanan terhadap Aktivis
Isu hak asasi manusia di Pakistan kembali menjadi sorotan dalam sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) di Jenewa, dengan perhatian tidak hanya pada situasi domestik, tetapi juga dugaan tekanan terhadap para pengkritik di luar negeri.
Dalam diskusi pada 27 Maret lalu di Palais des Nations, para aktivis dan pengamat mengaitkan praktik represi di dalam negeri dengan apa yang mereka sebut sebagai perluasan tekanan ke luar wilayah Pakistan.
Mereka menilai bahwa mekanisme yang memungkinkan penghilangan paksa dan minimnya transparansi hukum di dalam negeri kini juga digunakan untuk memengaruhi, mengintimidasi, dan membungkam suara kritis di diaspora.
Di dalam negeri, tuduhan penghilangan paksa tetap menjadi perhatian utama.
Lihat Juga : |
Wilayah seperti Balochistan kerap disebut dalam laporan organisasi hak asasi manusia, termasuk Human Rights Watch. Selama bertahun-tahun, keluarga korban menggelar aksi protes untuk menuntut kejelasan nasib kerabat mereka yang hilang setelah berinteraksi dengan aparat keamanan.
Namun, upaya hukum dinilai masih terbatas, sementara akuntabilitas terhadap kasus-kasus tersebut dinilai minim.
Kasus Idris Khattak disebut sebagai salah satu contoh yang mendapat perhatian internasional. Ia dilaporkan mengalami penghilangan sebelum akhirnya diproses secara hukum dalam kasus yang menuai kritik terkait prosedur peradilan.
Namun, para pembicara di Jenewa menilai banyak kasus serupa lainnya tidak mendapatkan perhatian yang sama.
Dugaan tekanan lintas negara
Sejumlah peserta diskusi menyoroti adanya perubahan dalam pola tekanan, yang kini dinilai meluas secara geografis.
Kesaksian dari aktivis, termasuk Roshaan Khattak, menyebut adanya ancaman, pengawasan, dan bentuk tekanan tidak langsung yang dialami oleh aktivis Pakistan di Eropa dan Amerika Utara.
Metode yang digunakan disebut cenderung tidak formal, namun efektif. Di antaranya, anggota keluarga di Pakistan dipanggil atau diperiksa, dokumen perjalanan mengalami penundaan, serta munculnya pesan anonim yang menimbulkan tekanan psikologis.
Penelitian oleh Freedom House mencatat Pakistan sebagai salah satu negara yang terlibat dalam praktik represi lintas negara (transnational repression), dengan insiden yang dilaporkan di berbagai wilayah.
Berbeda dengan operasi yang berskala besar dan terlihat di negara lain, pola yang dikaitkan dengan Pakistan dinilai lebih bersifat berkelanjutan dan tidak mencolok.
Pendekatan tersebut dinilai sulit untuk diatribusikan secara langsung, lebih sulit ditindak secara hukum, dan karena itu cenderung lebih mudah berlangsung dalam jangka panjang.
Sejumlah pembicara, termasuk Francesca Marino dan Peter Tatchell, menekankan bahwa tekanan di luar negeri tidak dapat dipisahkan dari kondisi domestik.
Mereka menilai bahwa lemahnya transparansi dan pengawasan institusi di dalam negeri memungkinkan metode serupa diterapkan di luar negeri tanpa konsekuensi yang jelas.
Hal ini menciptakan apa yang disebut sebagai kesinambungan kontrol, yang membentang dari komunitas lokal di Pakistan hingga jaringan diaspora di kota-kota besar di Barat.
Isu ini juga mencuat bersamaan dengan aksi demonstrasi di sekitar kompleks PBB.
Sehari sebelumnya, Baloch National Movement menggelar aksi di dekat monumen Broken Chair, Jenewa, untuk menyoroti dugaan pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa.
Aksi tersebut memperkuat keterkaitan antara isu domestik di Pakistan dan advokasi di tingkat internasional.
Tantangan bagi negara tuan rumah
Para pengamat menilai temuan ini memiliki implikasi bagi negara-negara yang menjadi tempat tinggal diaspora.
Pemberian suaka atau izin tinggal dinilai belum tentu menjamin keamanan individu dari tekanan eksternal.
Bentuk tekanan yang dilaporkan sering kali berada di bawah ambang penegakan hukum konvensional, namun secara kumulatif dapat memengaruhi perilaku dan membungkam kritik.
Diskusi tersebut juga menyoroti adanya kesenjangan dalam respons kebijakan.
Dokumentasi mengenai dugaan pelanggaran di dalam Pakistan terus bertambah, sementara bukti terkait tekanan lintas negara juga semakin berkembang.
Namun, para peserta menilai respons kebijakan, baik di tingkat domestik maupun internasional, belum sepenuhnya sebanding dengan perkembangan tersebut.
(dna)