RSP Menang Pemilu Nepal, Pengaruh China Dinilai Melemah
Pemilu parlemen Nepal tahun ini menandai perubahan besar dalam dinamika politik domestik di negara tersebut. Pemilu tersebut merupakan kali pertama sejak pecahnya gelombang aksi protes "Gen Z" pada September 2025 yang menggulingkan pemerintahan sebelumnya.
Sumit Kumar, Asisten Profesor Ilmu Politik dari University of Delhi, mengatakan bahwa hasil pemilu Nepal menunjukkan penolakan kuat terhadap partai-partai tradisional. Partai Rastriya Swatantra Party (RSP) yang dipimpin Balen Shah berhasil meraih mayoritas di parlemen Nepal yang beranggotakan 275 kursi.
"Perubahan ini berpotensi memengaruhi keseimbangan geopolitik di kawasan, khususnya terkait posisi China di Asia Selatan," ujar Kumar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama bertahun-tahun, China disebut berupaya menjadikan Nepal sebagai aset strategis di kawasan tersebut. Salah satu momen penting terjadi pada 2017 ketika Beijing berperan dalam mendorong penyatuan dua partai komunis Nepal, yakni Communist Party of Nepal (UML) dan Communist Party of Nepal (Maoist), yang kemudian membuka jalan bagi K.P. Sharma Oli menjadi perdana menteri.
Dalam periode berikutnya, keterlibatan China di Nepal disebut semakin meningkat, termasuk melalui kerja sama ekonomi, infrastruktur, dan politik. Kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Nepal pada 2019 menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama komprehensif.
Meningkatnya pengaruh China di Nepal
Pemerintahan Oli juga membawa Nepal bergabung dalam proyek Belt and Road Initiative (BRI) pada 2017. Sejak itu, perusahaan-perusahaan China memperluas kehadiran mereka di sektor strategis seperti infrastruktur dan energi, termasuk melalui sejumlah proyek besar yang diberikan kepada perusahaan China.
Namun, menurut Kumar, kemenangan RSP dan munculnya kepemimpinan baru menjadi tantangan bagi kebijakan China di Nepal. Ia menilai melemahnya partai-partai komunis akan membatasi pengaruh Beijing di negara tersebut.
Lihat Juga : |
"Kekalahan para pemimpin komunis tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan publik, tetapi juga menunjukkan ketidaknyamanan terhadap meningkatnya pengaruh China di Nepal," tulis Kumar.
Ia juga mencatat bahwa sejumlah kalangan politik, masyarakat sipil, dan media di Nepal sebelumnya telah menyuarakan kekhawatiran terkait dugaan intervensi China dalam urusan domestik.
Selain itu, Kumar menyoroti sikap kritis Perdana Menteri baru Balen Shah terhadap China. Pada 2023, Shah disebut membatalkan kunjungan ke Beijing terkait perbedaan pandangan mengenai peta wilayah yang melibatkan sengketa perbatasan.
Generasi politik baru
Menurut Kumar, pemerintahan baru juga berpotensi meninjau ulang proyek-proyek kerja sama dengan China, termasuk dari sisi kelayakan ekonomi dan implikasi strategisnya.
Ia menilai langkah tersebut dapat berdampak pada kepentingan China di kawasan, sekaligus memberi sinyal bagi negara lain untuk lebih berhati-hati dalam kerja sama dengan Beijing.
Di sektor pertahanan, Kumar menilai upaya China untuk mempererat hubungan militer dengan Nepal juga dapat menghadapi hambatan. Pada saat yang sama, keterlibatan Amerika Serikat di Nepal disebut meningkat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk melalui program bantuan dan kerja sama pembangunan.
Kumar juga menyoroti bahwa perubahan politik di Nepal dapat memengaruhi kebijakan terhadap pengungsi Tibet. Menurutnya, tanpa pemerintahan yang dekat dengan Beijing, China mungkin menghadapi kesulitan dalam menekan aktivitas komunitas tersebut di Nepal.
Ia juga menilai hubungan Nepal dengan India berpotensi menguat di bawah kepemimpinan baru, mengingat latar belakang Shah yang memiliki keterkaitan dengan wilayah Madhesi serta pengalaman tinggal di India.
"Dengan munculnya generasi politik baru di Kathmandu, terdapat harapan bahwa penguatan institusi demokrasi akan membantu masyarakat Nepal memahami dinamika geopolitik yang berkembang," ungkap Kumar.
(dna) Add
as a preferred source on Google