Dino Patti Djalal Soroti Kunker Luar Negeri Prabowo, Bakom Buka Suara
Eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat kepala negara. Kunjungan Prabowo ke Prancis beberapa hari lalu baru-baru ini dinilai mendadak dan disorot publik. Padahal Prabowo baru saja ke Prancis pada April dan Januari lalu.
Menurut Dino, pola perjalanan tersebut memunculkan perhatian publik sehingga ia menyampaikan sejumlah masukan, mulai dari pengurangan lawatan hingga pemanfaatan diplomasi virtual.
Dino menyampaikan pandangan itu dalam unggahan video reels Instagram yang ditujukan kepada Prabowo. Ia mengaku merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangan mengenai politik luar negeri Indonesia.
"Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada saya yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu, saya juga merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan apa adanya," kata Dino dalam video tersebut, Sabtu (30/5).
Dino mengimbau Prabowo agar secara signifikan mengurangi frekuensi kunjungan luar negeri dan tidak menganggap remeh suara publik terkait hal tersebut.
"Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan keluar negeri. Semenjak menjabat menjadi presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," ujarnya.
Dino mengaku sulit membayangkan Prabowo terus melakukan perjalanan luar negeri dengan intensitas setinggi sekarang selama 18 bulan ke depan.
Ia juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara dalam setiap kunjungan kepala negara ke luar negeri. Menurutnya, biaya tersebut mencakup tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokol, pengamanan hingga uang harian delegasi.
"Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," katanya.
Dino menyarankan Prabowo lebih mengandalkan video call, telepon, atau pertemuan virtual untuk menjaga komunikasi dengan para pemimpin dunia.
Menurut dia, inti pembahasan dalam kunjungan bilateral umumnya hanya berlangsung satu hingga dua jam, sedangkan sebagian besar agenda lainnya bersifat seremonial.
"Jadi dengan satu video call yang bernilai Rp0, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan keluar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama," ujarnya.
Ia menilai langkah tersebut sekaligus dapat menjawab persepsi sebagian masyarakat yang menganggap perjalanan luar negeri Presiden cenderung boros dan menyerupai agenda jalan-jalan.
Dino mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang disebut telah 17 kali berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden AS Donald Trump tanpa melakukan pertemuan bilateral langsung.
Selain mengurangi perjalanan bilateral, Dino juga mengusulkan agar Sang Kepala Negara memaksimalkan kesempatan bertemu pemimpin negara lain saat menghadiri forum internasional.
Menurut dia, forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), G20, ASEAN, maupun World Economic Forum dapat dimanfaatkan untuk melakukan banyak pertemuan bilateral sekaligus.
Ia bahkan mengusulkan konsep '1 plus 8', yakni menghadiri satu forum internasional sambil melakukan sedikitnya delapan pertemuan dengan kepala negara atau kepala pemerintahan lain yang hadir.
Dino mengaku mendengar pernah ada permintaan pertemuan dari sejumlah pemimpin negara kepada Prabowo namun tak mendapat respons.
Dino turut menyoroti sejumlah kunjungan luar negeri yang menurutnya dilakukan secara spontan tanpa informasi yang memadai kepada publik.
Karena itu, ia menyarankan agenda kunjungan Presiden direncanakan dan dipetakan jauh hari sebelumnya. Menurut dia, Istana perlu mengumumkan rencana kunjungan setidaknya sebulan atau paling lambat seminggu sebelum keberangkatan.
"Kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatra misalnya dilakukan tanpa ada informasi apapun kepada publik sebelum berangkat. Perlu pula diterapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu Presiden ada di mana di luar negeri," katanya.
Dalam kesempatan itu, Dino juga mengusulkan agar selama satu tahun ke depan Prabowo lebih banyak menerima kunjungan kepala negara asing di Indonesia dibanding melakukan perjalanan ke luar negeri.
Ini dilakukan Presiden China Xi Jinping yang lebih sering menerima tamu negara di Beijing.
Selain itu, Dino menyarankan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono. Biaya perjalanan menteri jauh lebih kecil dibanding kunjungan Presiden karena jumlah delegasi yang ikut lebih terbatas.
Dino menegaskan seluruh pandangan yang ia sampaikan merupakan cerminan aspirasi sebagian masyarakat yang menginginkan penggunaan anggaran negara dilakukan secara lebih efisien.
"Apa yang saya katakan di sini adalah penyampaian perasaan kebanyakan rakyat yang murni dari nurani mereka," ujarnya.
Masyarakat saat ini menurutnya lebih mengharapkan kepekaan dan kepatutan dalam penggunaan anggaran negara, termasuk untuk agenda perjalanan luar negeri.
"Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri," kata Dino.
Lihat Juga : |
Respons Bakom
Sementara itu Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan pemerintah mengapresiasi terhadap aspirasi dan saran yang diberikan oleh Dino.
Qodari mengatakan kunjungan kerja Prabowo ke luar negeri selalu mengedepankan asas manfaat bagi bangsa dan negara. Ia mencontohkan kunjungan kerja ke Prancis baru-baru ini.
Menurutnya kunjungan kerja itu telah direncanakan sejak lama dan membahas berbagai kerja sama strategis baik dari pertahanan, pendidikan dan juga energi.
"(Kunjungan) Prancis itu sudah lama perencanaannya dan ada banyak aspek kerja sama yang dibahas di sana, mulai dari alutsista sampai ke logam jarang," kata Qodari di Jakarta, Minggu (31/5).
Qodari mengatakan kunjungan kerja ini juga dilakukan untuk mempererat hubungan antarpemimpin negara. Menurutnya, kedekatan tersebut dapat membantu Indonesia memperoleh dukungan dalam berbagai isu strategis.
"Karena ketika kita memerlukan dukungan dalam hal-hal yang sifatnya krusial, hal tersebut bisa kita dapatkan, sementara negara lain kan belum tentu bisa mendapatkan itu," ujar Qodari.
Qodari mengatakan pemerintah sebelumnya juga telah memaparkan sejumlah target kerja sama yang ingin dicapai dalam kunjungan tersebut, mulai dari pertahanan, pendidikan, hingga energi dan pemanfaatan mineral kritis.
"Yang pertama adalah di bidang ketahanan, karena kita semua tahu bahwa pemerintah Indonesia telah memperoleh sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista dari Prancis. Karena itu diperlukan transfer teknologi untuk penguasaan alutsista tersebut," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan kerja sama pendidikan di bidang science, technology, engineering, and mathematics (STEM).
"Jadi tidak sebatas membeli saja, tapi juga melakukan transfer teknologi," kata Qodari.
Dari lawatan tersebut, Indonesia dan Prancis menghasilkan sejumlah kesepakatan baru senilai US$3,5 miliar atau sekitar Rp61,25 triliun.
Empat kesepakatan hasil kunjungan Prabowo ke Prancis:
1. KADIN dan MEDEF International
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama MEDEF International meluncurkan France-Indonesia High-Level Business Council (FI-HLBC).
Forum tersebut akan menjadi wadah dialog tingkat tinggi antara pelaku usaha kedua negara untuk mengawal investasi dan perdagangan bilateral.
Melalui forum itu, Indonesia dan Prancis menargetkan peningkatan nilai perdagangan bilateral hingga tiga kali lipat pada 2035 dari posisi saat ini sebesar US$2,6 miliar.
2. Pertamina dan SLB/PT Schlumberger Geophysics Nusantara
PT Pertamina menjalin kerja sama dengan SLB/PT Schlumberger Geophysics Nusantara untuk pengembangan teknologi migas dan energi bersih.
Kolaborasi itu mencakup penerapan enhanced oil recovery (EOR), pengembangan migas nonkonvensional, digitalisasi berbasis kecerdasan buatan (AI), hingga program pengurangan emisi karbon melalui carbon capture and storage (CCS), efisiensi energi, dan pengembangan panas bumi.
3. Pertamina dan TotalEnergies
Pertamina juga menandatangani kesepakatan dengan perusahaan energi Prancis, TotalEnergies.
Kerja sama tersebut meliputi sektor hulu migas, LNG, perdagangan energi, biofuel, energi terbarukan, hingga bisnis rendah karbon.
Kedua perusahaan juga akan menjajaki pengembangan kilang hijau, proyek energi terbarukan, CCS/CCUS, serta berbagai proyek energi masa depan lainnya.
4. Danantara dan Thales
Danantara melalui PT Len Industri memvalidasi Letter of Intent (LoI) dengan perusahaan pertahanan Prancis, Thales, untuk melanjutkan proyek industri pertahanan.
Kerja sama itu mencakup rencana pembangunan pabrik radar "Made in Indonesia", pengembangan tactical data link, sistem komando dan kendali, fasilitas pemeliharaan, hingga pelatihan radar.
Proyek tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya transfer teknologi yang sebelumnya menjadi salah satu target utama pemerintah dalam kerja sama pertahanan dengan Prancis.
(del/sur)