Apa Itu Perjanjian Oslo yang Ditolak Menteri Keuangan Israel?
Menteri Keuangan ekstrem kanan Israel, Bezalel Smotrich, menyerukan pembatalan Perjanjian Oslo (Oslo Accords) dan menolak keras prospek kehadiran negara Palestina di masa depan.
Dalam sebuah wawancara podcast pada Rabu (3/6), Smotrich mengatakan dalam kapasitasnya sebagai Menkeu yang memiliki peran di Kementerian Pertahanan, ia tengah memimpin misi untuk membunuh gagasan "mengerikan tentang pembagian wilayah dan penyerahan teritori itu."
"Dan jika musuh berada di sana, maka truk-truk pickup akan dengan sangat cepat melaju menuju pusat-pusat populasi Negara Israel. Karena itu, dalam masa jabatan ini, melalui peran saya di Kementerian Pertahanan, saya memimpin misi untuk membunuh gagasan mengerikan itu, gagasan tentang pembagian wilayah dan penyerahan teritori," ucap Smotrich seperti dikutip Middle East Eye.
"Gagasan tentang mendirikan negara teror di jantung Tanah Israel. Dan masyarakat harus memahami ini: artinya adalah menciptakan Gaza dalam skala dua puluh kali lipat, kira-kira sebesar itu, lalu menempatkannya di wilayah yang secara geografis dan topografis mendominasi seluruh pusat populasi Negara Israel," katanya.
Apa itu perjanjian Oslo?
Perjanjian Oslo merupakan perjanjian perdamaian interim antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang menandai pengakuan awal antara Israel dan Palestina. Perjanjian Oslo I disepakati pada 1993 dan Perjanjian Oslo II diteken pada 1995.
Kedua perjanjian ini didesain sebagai peta jalan transisi untuk mengarah kepada solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina masing-masing berdiri sebagai negara merdeka yang hidup berdampingan.
Perjanjian damai ini menjadi berita internasional sebab dianggap menjadi jalan menuju perdamaian bagi Israel dan Palestina. Pada 13 September 1993, kedua negara menandatangani Perjanjian Oslo I di Gedung Putih.
Penandatanganan langsung dihadiri oleh PM Israel Yitzhak Rabin dan pemimpin Palestina Yasser Arafat dengan disaksikan Presiden AS Bill Clinton. Yitzhak Rabin dan Arafat untuk pertama kalinya berjabatan tangan meski terlihat kaku. Hampir semua media dunia kala itu mengabadikan momen bersejarah itu.
Disaksikan lebih dari 3.000 tamu, penandatanganan perjanjian damai bersejarah tu ditandai aksi saling bersalaman keduanya.
Jabatan tangan itu disebut untuk melambangkan dukungan mereka terhadap perjanjian yang akan membantu pembentukan pemerintahan mandiri Palestina di wilayah yang diklaim kedua belah pihak. Demikian tulis situs whitehousehistory.com.
Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat tidak meneken sendiri deklarasi itu. Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Shimon Peres, dan koleganya dari Palestina, yang menandatangani.
"Perdamaian para pemberani sudah dekat. Seantero Timur Tengah sudah merindu keajaiban kehidupan normal yang tenang," ujar Clinton saat itu.
"Kita tahu jalan sulit yang mengadang. Tiap perdamaian punya rintangannya masing-masing," lanjutnya.
Bahkan Yitzhak Rabin dengan tegas mengatakan ingin segera mengakhiri perang. "Kami yang telah berperang melawan kalian rakyat Palestina, kami nyatakan pada kalian hari ini dengan suara lantang dan jelas, 'cukup sudah darah dan air mata, cukup'," kata Yitzhak Rabin.
"Keputusan sulit yang kami ambil bersama adalah keputusan yang butuh keberanian amat besar," sahut Yasser Arafat.
Sayang, hasil dari kesepakatan Oslo tidak berlanjut sebab Yizthak Rabin tewas ditembak dua tahun kemudian oleh Yahudi radikal. Penggantin Rabin, Benyamin Netanyahu (periode pertama), adalah sosok sayap kanan garis keras yang jelas-jelas menentang perjanjian damai dengan Palestina.
Situs Guardian menuliskan, pada tahun 1996 Netanyahu menjadi perdana menteri termuda Israel, dengan platform yang menentang upaya perdamaian yang gagal, terutama perjanjian Oslo yang memberikan otonomi terbatas kepada Palestina.
Di bawah kepemimpinannya, kendali atas kehidupan Palestina semakin kuat. Pendudukan militer di Tepi Barat dikelola dengan ketat, sementara pembangunan permukiman Yahudi meluas, memberikan Netanyahu dukungan dari kelompok masyarakat yang agresif dan pro-pemukim.
Dan lebih dari 30 tahun setelah perjanjian tersebut ditandatangani, Netanyahu dan kelompok sayap kanan garis kerasnya benar-benar ingin menghapus perjanjian bersejarah itu.
(imr/bac)