Hamas Tolak Serahkan Senjata di Gaza Jelang Perundingan Kairo
Hamas menyatakan tidak akan menyerahkan senjatanya dalam waktu dekat. Kelompok itu menegaskan nasib persenjataan mereka di Gaza baru akan diputuskan setelah pembahasan menyeluruh dengan faksi-faksi Palestina lainnya.
Pernyataan itu disampaikan anggota biro politik Hamas Husam Badran menjelang rencana perundingan terbaru di Kairo, Mesir, akhir pekan ini.
Badran mengatakan Hamas membuka peluang agar tidak ada lagi senjata yang tampak di jalan-jalan Gaza ketika Komite Nasional untuk Administrasi Gaza atau National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) mengambil alih wilayah tersebut.
"Ketika komite Palestina ini mengambil alih Jalur Gaza, tidak akan ada senjata yang terlihat di jalan-jalan dan gang-gang Gaza, kecuali senjata resmi milik komite ini, yaitu polisi resmi Palestina," ujar Badran, dikutip dari Al Jazeera.
Ia menegaskan hal itu bukan berarti Hamas menyerahkan senjata secara resmi.
"Kami tidak bicara soal menyerahkannya. Kami bicara, setidaknya, senjata tidak terlihat kecuali senjata resmi polisi Palestina," ujarnya.
Badran mengatakan detail mengenai persoalan senjata akan dibahas dalam kerangka nasional bersama faksi-faksi Palestina lainnya.
Negosiasi Gaza Masih Buntu
Sikap Hamas ini muncul saat perundingan gencatan senjata Gaza masih buntu. Dua isu utama yang belum terselesaikan adalah tuntutan pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Hamas bersiap mengirim delegasi ke Kairo untuk mengikuti pembicaraan lanjutan. Sebelumnya, Hamas sempat menunda keikutsertaan karena menuntut penghentian pembunuhan terhadap sejumlah komandan militernya oleh Israel.
Perundingan di Kairo rencananya akan mempertemukan delapan faksi Palestina untuk membangun sikap bersama.
Badran menyebut faksi yang hadir antara lain Hamas, Jihad Islam Palestina, Front Populer untuk Pembebasan Palestina, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina, Inisiatif Nasional, Komite Perlawanan Rakyat, hingga arus reformasi Demokratik yang berafiliasi dengan Fatah.
Pembicaraan itu bertujuan menyelamatkan rencana gencatan senjata yang sebelumnya dimediasi Amerika Serikat. Namun, Badran menilai Israel belum menjalankan kewajiban tahap pertama secara penuh.
"Kami bicara soal bantuan kemanusiaan, mekanisme penyeberangan Rafah, infrastruktur, dan pembunuhan. Gagasan awalnya adalah gencatan senjata menyeluruh, tetapi sekitar 1.000 orang telah terbunuh," ujar Badran.
Ia juga menyebut bantuan yang masuk ke Gaza masih jauh dari kesepakatan. Menurutnya, hanya sekitar 150 hingga 250 truk bantuan yang masuk setiap hari, padahal jumlah yang disepakati mencapai 600 truk per hari.
Di sisi lain, Israel dan sejumlah mediator internasional menilai transisi ke tahap kedua gencatan senjata harus bergantung pada pelucutan senjata kelompok bersenjata Palestina.
Sementara perundingan masih buntu, korban sipil di Gaza terus bertambah. Al Jazeera melaporkan, sejak gencatan senjata berlaku, operasi militer Israel masih menewaskan 933 warga Palestina dan melukai 2.868 orang.
Total korban tewas sejak Oktober 2023 disebut telah mencapai 72.942 orang, sementara 172.967 lainnya terluka.
(anm/sfr)