Hamas Bubarkan Pemerintah di Gaza, Israel Malah Curiga

Kelompok perlawanan yang selama ini menguasai Jalur Gaza, Hamas, menyatakan mundur dan membubarkan pemerintahan di wilayah itu.

Pernyataan yang disampaikan pada Senin (6/7) itu disampaikan oleh Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem.

Ia mengatakan bahwa keputusan itu merupakan langkah baru agar Hamas tidak lagi bertanggung jawab atas pemerintahan Jalur Gaza.

"Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza," katanya.

Sementara Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail Al Thawabta, mengatakan kepada AFP bahwa Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammed Al Farra, telah resmi mengajukan pengunduran diri.

Pengunduran diri Hamas disebut untuk memperlancar pembangunan kembali Gaza yang akan dilakukan oleh National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), komite teknokrat yang saat ini berbasis di Cairo, Mesir.

Komite itu dibentuk oleh BOP (Board of Peace) yang didirikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ketika menjadi mediator gencatan senjata pada Oktober 2025.

Israel curiga

Namun Israel tidak menanggapi positif keputusan tersebut. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyatakan keputusan itu hanya taktik agar Hamas tidak dilucuti.

"Kesediaan kelompok tersebut untuk 'memberi ruang' bagi pemerintahan teknokrat dirancang untuk mencegah perlucutan senjata mereka sendiri," kata Saar lewat unggahan di X.

Dia menambahkan, "Selama Hamas masih memiliki senjata, pemerintah sipil mana pun tentu akan beroperasi sesuai arahan Hamas."

Israel bersikeras agar rencana Trump diimplementasikan sepenuhnya, termasuk Hamas meletakkan senjatanya.

"Pada akhirnya, penilaian kami akan dipandu oleh tindakan, bukan janji, untuk memenuhi kebutuhan penting rakyat Gaza," kata Sarr lagi.

Selama berkuasa, Hamas menjadi kelompok paling keras dalam menentang Israel. Mereka mengutuk keputusan pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang mau merebut Gaza City di Jalur Gaza. Hamas menyebut rencana Israel itu sebagai "kejahatan perang".

Dalam sebuah pernyataan, Hamas menyatakan penggunaan istilah "mengontrol" alih-alih "menduduki", yang menunjukkan bahwa pemerintah Israel berusaha menghindari tanggung jawab hukum "atas konsekuensi kejahatan brutalnya terhadap warga sipil."

Hamas juga menuduh pemerintah Israel tidak peduli dengan nasib para tawanan di Gaza yang berpotensi menjadi korban jika ada perluasan agresi brutal tersebut.

"Mereka menyadari bahwa memperluas agresi berarti mengorbankan mereka," demikian pernyataan Hamas, seperti dikutip Al Jazeera.